APBA 2021 Direncanakan Rp 16,9 Triliun

Gubernur Aceh Nova Iriansyah berbincang dengan para pimpinan DPRA usai penyerahan usulan rancangan APBA 2021. [Foto: Istimewa[

BANDA ACEH - Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (R-APBA) 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebesar Rp 16,9 triliun.

"Belanja sebesar Rp 16,990 triliun direncanakan akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan program prioritas Gubernur Aceh 2017-2022," kata Nova Iriansyah saat menyerahkan nota keuangan dalam sidang paripurna DPRA, di Banda Aceh, Rabu (25/11/2020).

Rancangan anggaran 2021 itu, Nova menjelaskan, lebih besar dari total APBA 2020 yang hanya sebesar Rp 15,8 triliun atau naik sekitar 7,35 persen.

Nova menyampaikan, jika dilihat dari struktur pendapatan Aceh 2021 sebesar Rp 14,1 triliun, terjadi kenaikan Rp 177 miliar atau 1,27 persen dari pendapatan Aceh 2020 senilai Rp 14 triliun.

Nova juga menjelaskan, pendapatan Aceh yang dialokasikan dalam RAPBA 2021 berasal tiga sumber penerimaan yakni pendapatan asli Aceh (PAA), transfer pemerintah pusat, dan lain-lain pendapatan Aceh yang sah.

"Rancangan APBA 2021 sebesar Rp 16,9 triliun tersebut terdiri dari PAA Rp 2,4 triliun, pendapatan transfer pemerintah pusat Rp 11,7 triliun," ungkap Nova.

Kemudian, lanjut Nova, belanja Aceh 2021 lainnya diambil melalui anggaran pembiayaan yang bersumber dari prediksi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2020 sebesar Rp 2,8 triliun.

"Berkenaan dengan APBA dan pembiayaan, merupakan pokok-pokok uraian dari rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dituangkan dalam Rancangan APBA 2021," ujarnya.

Nova menuturkan, keterbatasan kemampuan sumber penerimaan daerah dikaitkan dengan tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat, maka alokasi RAPBA 2021 dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan mendesak dan berdampak terhadap peningkatan pembangunan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga penanganan COVID-19.

"Kami mengajak saudara-saudara anggota dewan untuk bersama-sama mencermati kembali semua program melalui sidang paripurna ini, sehingga apa yang akan kita setujui benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat Aceh," kata Nova Iriansyah.

Prioritas Empat Program

Gubernur Aceh Nova Iriansyah memprioritaskan empat program pembangunan selama 2021 dari total rancangan anggaran pendapatan dan belanja Aceh (R-APBA) sebesar Rp 16,9 triliun.

"Rancangan APBA 2021 telah kami harmonisasikan dengan empat prioritas pembangunan Aceh," kata Nova Iriansyah saat menyampaikan nota keuangan dalam sidang paripurna DPR Aceh, di Banda Aceh, Rabu.

Nova menyebutkan, empat program prioritas berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2021 yakni mendorong pemulihan agroindustri dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Kemudian, peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing, penguatan ketahanan dan kemandirian pangan, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Aceh.

"Empat program prioritas ini telah diselaraskan dengan 15 program unggulan Gubernur Aceh periode 2017-2022," ujarnya.

Gubernur Aceh Nova Iriansyah berbincang dengan para pimpinan DPRA usai penyerahan usulan rancangan APBA 2021. [Foto: Istimewa]
Nova mengatakan, beberapa pokok pikiran itu disampaikan sebagai pengantar nota keuangan dengan harapan pembahasan RAPBA dapat diselesaikan tepat waktu sesuai kesepakatan bersama.

Sehingga keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disetujui nantinya dapat ditindaklanjuti pelaksanaannya oleh satuan kerja perangkat Aceh (SKPA).

"Dengan kesepakatan bersama maka pemerintah dapat memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara optimal," ujarnya

Sementara itu Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin, mengharapkan arah kebijakan belanja 2021 dapat mendukung prioritas pembangunan, pemulihan ekonomi serta peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM.

"Hal ini sesuai dengan sinergitas program pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional," kata Dahlan.

Dahlan menjelaskan, sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota di Aceh dengan prioritas pembangunan nasional 2021 meliputi penguatan ketahanan ekonomi pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Selanjutnya, kata Dahlan, harus mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

"Tentunya arah kebijakan tersebut juga ada kaitannya dengan visi-misi Aceh hebat yang telah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Aceh 2017-2022," ujar Dahlan. []

Komentar

Loading...