Gerak Aceh: Kadis Bisa Gunakan Anggaran untuk Penanganan Corona

Koordinator GeRAK Aceh Askhalani. [Foto: gerakaceh.id]

BANDA ACEH – Selama ini, beberapa pengguna anggaran di Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota ragu-ragu menggunakan anggaran untuk penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di Aceh. Sebab, harga untuk pengadaan alat penanganan Covid-19, berbeda jauh dengan Standar Biaya Umum (SBU) yang dikeluarkan pemerintah. Menyikapi ini, Gerakan Antikorupsi (Gerak) Aceh menegaskan, kebiajakan penggunaan anggaran untuk penanganan Corona ini sudah diatur pada Perpu Nomor 1 tahun 2020.

Koordinator Gerak Aceh, Askhalani mengatakan, pengguna anggara bisa mengalokasikan dana dari dinas masing-masing, untuk penanganan penyebaran. “Kini, legalitas pengunaan anggaran dimaksud sudah dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI),” ujar Askhalani kepada wartawan, Kamis (2/4/2020). 

Pernyataan Askhalani tersebut sekaligus menjawab pertanyaan beberapa pengguna anggaran selama desakan pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Beberapa sumber yang ditemui wartawan mengaku, pihaknya mengalami keraguan saat hendak menggunakan anggaran untuk penanganan Covid-19 ini. Sebab, tak ada regulasi kuat yang bisa menyelamatkan pengguna anggaran dalam mengelola keuangan untuk penanganan Covid-19 ini, yang bisa terhindar dari pidana.

Salah seorang pengguna anggaran mencontohkan, untuk alokasi anggaran pada pembelian masker atau hand sanitizer. Di Standar Biaya Umum (SBU), harga masker Rp 25 ribu per kotak. Sementara harga di pasaran sekarang Rp 750 ribu per kotak. Begitu juga dengan hand sanitizer. Misalnya, harga yang dibenarkan untuk pengadaan Rp 20 ribu per lima mililiter. Sementara harga di pasaran sekarang Rp 80 ribu per lima mililiter.

Thermogun juga sama. Ketentuan umum untuk thermogun Rp 450.000, sementara harga di pasaran sekarang ini Rp 2.980.000. Begitu juga dengan chamber disimpektan, yang tak memiliki harga satuan umum dan spesifikasi usaha pengadaanya.

Pengguna anggaran lainnya menyebutkan, situasi seperti ini menyebabkan mereka seperti buah simalakama: Maju kena, mundur pun kena. Sehingga menyebabkan pengguna anggaran ragu-ragu untuk membelanjakan anggaran untuk keperluan Covid-19.

“Di satu sisi, kami didesak untuk mengalihkan anggaran pada penanganan Covid-19. Di sisi lain, kami tak punya landasan jaminan hukum dari atasan untuk penggunaan anggaran dimaksud. Kondisi seperti ini menyebabkan kami seperti simalakama. Sebelah kaki kami sudah di penjara sekarang,” ujar salah seorang pengguna anggaran yang tek bersedia disebutkan namanya.

Menyikapi itu, Askhalani menyatakan, pengguna anggaran bisa leluasa menganggarkan serta menggunakan dana publik untuk penanganan Covid-19. Kata dia, dasar hukumnya sudah diterbitkan melalui Perpu Nomor 1 tahun 2020, tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan negara.

Askhalani merincikan, pada pasal 3 ayat (1) disebutkan, "Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (4), pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi dan pengutamaan anggaran pendapatan belanja daerah.”

Desak realokasi

Askhalani mendesak Plt Gubernur dan para Bupati/Wali Kota sudah bisa melakukan realokasi anggaran APBA secepatnya untuk kebutuhan penanganan sosial atas bencana Corona di Aceh.

Kata dia, hingga saat ini, tercatat  mekanisme penanganan bencana Covid-19 di Provinsi Aceh baru masuk pada kategori lahirnya kebijakan deskresi untuk pembatasan sosial kemasyarakatan masih dalam bentuk surat edaran dan imbauan. Kebijakan itu tidak diikuti dengan kebijakan fiskal jangka panjang, baik untuk penanganan bencana maupun pascabencana.

“Seharusnya, jika merujuk pada legal aspek kepentingan masyarakat, realokasi anggaran APBA untuk penanganan bencana Covid-19 harus dituntaskan lebih cepat,” tandas Askhalani.

Dia menyatakan, merujuk pada legal aspek Perpu Nomor 1 tahun 2020, Plt Gubernur Aceh dan Bupati/Wali Kota sudah memiliki dasar hukum kuat untuk dapat merealokasi kebijakan anggaran. Sebab, saat ini diketahui banyak SKPA tidak dapat melakukan kegiatan khusus untuk penanganan bencana Covid-19 karena sumber anggaran tidak dimiliki. Misalnya, untuk pengadaan alat kesehatan khusus yang berhubungan pencegahan virus Corona.

“Jika ini tidak dilakukan secepatnya, maka surat edaran dan imbauan kepada masyarakat yang sudah diedarklan sama sekali tidak berarti. Akhinya, hanya bersifat deskresi kosong tanpa ada tindak lanjut,” sebut Askhalani.

Apalagi saat ini, sejak diberlakukannya ketentuan jam malam serta pembatasan kegiatan sudah mulai muncul, masalah baru dihadapi masyarakat miskin. Terutama, menyangkut hak sandang dan pangan untuk kebutuhan makan.  Menurut dia, jika pembatasan ini dilakukan tapi pemerintah Aceh mengaikan pemenuhan hak masyarakat miskin, maka pemerintah Aceh telah melakukan kejahatan Hak Azasi Manusia (HAM) terstruktur. Sebab, sebagaian kewajiban untuk memenuhi hak publik tidak dipenuhi selama proses bencana, terutama untuk membantu makanan bagi masyarakat miskin yang terdampak.

Untuk itu, Pemerintah Aceh perlu segera merealokasi anggaran APBA 2020, sehingga bisa menjadi dasar bagi SKPA dalam membantu publik serta memenuhi kebutuhan lain yang dibutuhkan.

“Apalagi sebagaian besar harga saat ini mengalami peningkatan yang signifikan. Jadi, realokasi anggaran juga diikuti kebijakan fiskal lain terutama atas pengadaan barang-barang yang dibutuhkan dengan cepat seperti masker, alat pendeteksi virus, hand sanitizer, disinfectan chamber, serta hal lain yang berhubungan dengan kebutuhan publik,” sarannya.

Lebih lanjut Askhalani menyarankan agar Pemerintah Aceh tidak perlu kaku dalam melakukan deskresi anggaran. Apalagi terlebih pemerintah nasional sudah memberikan alternatif kebijakan yang di dalamnya dapat melindungi pemerintah daerah mempercepat penanganan bencana Covid-19. “Termasuk kebijakan fiskal dan perubahan anggaran, serta terjaminnya kebijakan yang dilakukan tersebut dari perbuatan melawan hukum di kemudian harinya,” pungkas Askhalani.[]

Komentar

Loading...