Realisasi Belanja Kementerian dan Lembaga Nasional di Aceh Capai Rp8,09 Triliun, Dana Desa Rp4,08 triliun

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Aceh, Syafriadi, saat memaparkan realisasi APBN triwulan III Tahun Anggaran 2020 di Aceh. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Aceh, Syafriadi, mengatakan hingga triwulan III Tahun Anggaran 2020, realisasi belanja kementerian negara dan lembaga yang menggunakan Anggaran Pendapan dan Belanja Nasional (APBN) di Aceh mencapai Rp8,90 triliun, dari pagu anggaran Rp13,05 triliun atau mencapai 68,25 persen.

“Sedangkan realisasi beberapa komponen belanja transfer ke daerah dan dana desa menunjukkan kinerja yang baik. Realisasi dana desa sampai dengan kuartal III telah mencapai Rp4,08 triliun atau 82,06 persen dari pagu anggaran sebesar Rp4,98 triliun. Sementara realisasi penyaluran DAK Fisik dan Cadangan Dak Fisik hingga 30 September telah mencapai 92,17 persen atau sebesar Rp1,8 triliun dari total pagu Rp1,95 triliun,” kata Syafriadi dalam Media Meeting Kanwil Ditjen Perbendaharaan Aceh, Senin sore (5/10/2020).

Dari 797 satuan kerja atau lembaga yang dibiayai dari APBN di Aceh, Syafriadi menjelaskan, terdapat lima kementerian negara/lembaga yang memperoleh anggaran terbesar yakni Kementerian Agama dengan pagu anggaran Rp2,97 triliun yang realisasi kini mencapai Rp1,94 trilun atau 66,41 persen, Kementerian Pertahanan dengan pagu anggaran Rp2,32 triliun yang realisasinya mencapai Rp1,58 trilun atau 67,84 persen, lalu Kementerian PUPR yang memiliki pagu anggaran Rp2,10 triliun dengan realisasi mencapai Rp1,32 triliun atau 63,19 persen.

Kemudian, lanjut Syafriadi, Polri dengan pagu anggaran Rp1,54 trilun dengan realisasi saat ini mencapai Rp1,21 triliun, serta Kemendiknas dengan pagu anggaranRp1,19 triliun yang realisasinya di triwulan III Tahun Anggaran 2020 ini mencapai Rp653 miliar.

“Realisasi Kemendiknas agak sedikit rendah karena ada peralihan perguruan tinggi sebelumnya dari Kemenristekdikti ke Kemendiknas. Di beberapa universitas, ada beberapa tantangan di mana saat ini (di tengah pandemic Covid-19) diberlakukannya pembelajaran di rumah, di mana banyak penelitian-penelitian harus ditunda dan pengiriman mahasiswa ke luar negeri harus ditahan dahulu,” ungkapnya.

Dari sisi penerimaan hibah, Syafriadi juga menjelaskan, DJPb Aceh terus mendorong ketaatan pencatatan administrasi hibah.

“Hingga triwulan III, penerimaan hibah yang diterima kementerian negara/lembaga dari pemerintah daerah, badan atau perorangan yang diproses melalui Kanwil DJPb Aceh adalah sebesar Rp51,3 miliar, yang terdiri dari hibah dalam bentuk barang sebesar Rp38,8 miliar dan hibah dalam bentuk uang Rp12,58 miliar,” ujarnya.

“Penerimaan hibah dapat bertambah dikarenakan masih ada yang dalam proses pencatatan register,” tambah Syafriadi.

Syafriadi juga mengatakan DJPb Aceh terus mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan, percepatan pencairan dana APBN, dan percepatan penyaluran untuk melindungi masyarakat dan mengakselerasi pemulihan ekonomi.

“Namun upaya tersebut tersebut harus tetap memperhatikan aspek dan tata kelola keuangan yang baik atau good governance,” tutupnya. []

Komentar

Loading...