Bahas Legalisasi Lembaga, LKS Tripartite dan Dewan Pengupahan Aceh Besar Bertemu Kadisnaker

ACEH BESAR - Anggota LKS Tripartite dan Dewan Pengupahan Kabupaten Aceh Besar melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jantho, Rabu (15/4/2020), guna membahas legalisasi kedua lembaga itu.

Dalam pertemuan yang juga didampingi TUCC (Trade Union Care Center) Aceh tersebut juga menyusun kerja bersama dalam melakukan pendataan pekerja yang mengalami permasalahan ketenagakerjaan di Aceh Besar khususnya dampak dari Wabah virus corona.

Kegiatan audensi ini melibatkan anggota LKS Tripartite dari unsur pekerja dan Dewan Pengupahan unsur pekerja juga turut hadir Direktur Eksekutif TUCC Habibi Inseun bersama jajaran serta ketua Aliansi Buruh Aceh, Syaiful Mar.

"Kami minta agar peran lembaga di bawah Dinas Ketenagakerjaan yang telah dibentuk pada tahun 2019 lalu agar dapat segera di SK kan oleh bupati sehingga yang terlibat di dalamnya baik unsur pekerja, unsur pengusaha dan unsur pemerintah dapat bekerjasama melakukan upaya penanganan masalah pekerja/buruh di lingkungan Aceh Besar sesuai dengan fungsi dan perannya. Yaitu, memberikan masukan ,pandangan, kajian serta rekomendasi terhadap situasi Ketenagakerjaan kepada bupati untuk kemudian dapat ditetapkan perbub ataupun keputusan jika diperlukan," ujar direktur TUCC.

Sementara itu, Kadisnaker Aceh Besar, Rahmawati, menyampaikan LKS Tripartite dan Dewan Pengupahan yang telah terbentuk memang tidak ada persoalan. Bahkan, SK - nya hampir rampung.

"Insya Allah minggu ini sudah selesai SK-nya karena hal itu memang sudah disiapkan dan merupakan komitmen bersama dalam penguatan bidang Ketenagakerjaan di Aceh Besar, rencana pelantikan yang harusnya di bulan February juga tertunda karena wabah yang melanda daerah kita," jelasnya.

Menurutnya, dalam kondisi saat ini masyarakat tanpa terkecuali termasuk pekerja sangat merasakan dampak Wabah Covid-19, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dinas juga telah membagi tugas kepada aparaturnya, namun sesuai arahan bupati untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Sampai saat ini, kata dia, pihaknya hanya menerima laporan pekerja dari hotel Pade sejumlah 21 orang yang dirumahkan sedangkan dari perusahaan lain sejauh ini belum ada yang melaporkan seperti perusahaan semen, Angkasa Pura, pelabuhan dan beberapa perusahaan besar yang beroperasi di Aceh Besar. []

Komentar

Loading...