Dugaan Penyelewengan Dana PKH di Pidie, Ini Reaksi Ombudsman Aceh

Kepala Perwakilan Ombudsman Aceh Taqwaddin Husin. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH - Terkait duguaan penyelewengan penyaluran uang untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) oleh oknum petugas lapangan di Kecamatan Mutiara Timur, Kebupaten Pidie, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin langsung menghubungi Wakil Bupati Pidie Fadhlullah pada Senin (13/4/2020).

"Kami mendapatkan informasi itu dari berita media. Menurut saya, jika ini betul adanya sungguh sangat tidak wajar, sehingga saya langsung menghubungi Wabup Pidie yaitu Pak Fadhlullah. Saya merasa sangat miris jika hal ini benar. Oleh sebab itu kami berharap dugaan tersebut harus segera diselesaikan dan diungkapkan ke publik," kata Taqwaddin dalam keterangan tertulisnya kepada acehonline.co, Senin sore.

Menjawab klarifikasi dari pihak Ombudsman, selaku lembaga negara pengawas pelayanan publik, kata Taqwaddin, Wakil Bupati Pidie menjelaskan pihaknya juga sudah mendengar adanya dugaan kecurangan tersebut. Bahkan, orang nomor dua di Kabupaten Pidie itu juga sudah meminta kepala Dinas Sosial Pidie untuk menindaklanjuti laporan dimaksud.

"Iya kami juga sudah mendapatkan informasi terhadap adanya peyelewengan dana PKH oleh oknum petugas lapangan, kami sudah meminta Kadinsos Pidie untuk memantau dan menindaklanjuti laporan tersebut. Jika ini terbukti maka tidak ada ampun, saya juga meminta Kadinsos Pidie untuk berkoordinasi dengan Kadinsos Aceh dan Korwil PKH Aceh," ungkap Fadhlullah menjawab klarifikasi kepada pihak Ombudsman.

Sebagaimana diketahui, Taqwaddin menjelaskan, program PKH ini merupakan program Kementerian Sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin. Tujuan dari program ini salah satunya yaitu untuk menurunkan angka kemiskinan. Selain memberikan uang tunai kepada penerima manfaat, ada juga beasiswa atau santunan kepada anak yang masih dalam pendidikan dalam keluarga tersebut.

Taqwaddin menyebutkan, jika laporan masyarakat tersebut benar adanya dan terbukti dilakukan penyelewengan dana oleh oknum petugas lapangan PKH, maka harus diberi sanksi tegas supaya jadi pelajaran untuk yang lainnya.

"Kami meminta kepada pihak terkait, jika nantinya hasil pemeriksaan terbukti adanya penyelewengan maka oknum tersebut harus ditindak tegas. Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu tindakan maladministrasi, oleh karena itu, maka hal ini menjadi perhatian khusus pihak Ombudsman" pungkas Taqwaddin. []

Komentar

Loading...