Jam Malam Dicabut, Ombudsman Apresiasi Pemerintah Aceh

Kepala Ombusdman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin, mengapresiasi Pemerintah Aceh bersama Forkopimda Aceh lainnya atas pencabutan penerapan Jam Malam di Aceh.

“Hal ini kami nilai tindakan yang benar dan tepat, karena selain tak diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, juga sekaligus memenuhi harapan publik agar adanya kemudahan beraktivitas di malam hari,” kata Taqwaddin kepada acehonline.co, Minggu (5/4/2020).

Meski Jam malam dicabut, Taqwaddin mengimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi anjuran Pemerintah, yaitu menjaga jarak (physical distance), tidak berkumpul rapat dalam keramaian (social distance), mencuci tangan, dan menjaga kebersihan, serta anjuran lainnya dari pemerintah.

Dengan dicabutnya Jam Malam dan seiring diberlakukannya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Aceh, maka diharapkan dunia usaha terutama UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dapat kembali bergeliat bergerak,” ujarnya.

“Ini adalah harapan publik warga masyarakat kelas bawah. Mereka yang bekerja di sektor riil informal, tentu menyambut gembira dengan kebijakan Pemerintah Aceh yang mencabut Jam Malam,” tambahnya.

Selaku representasi lembaga negara yang fungsinya mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, kata Taqwaddin, Ombudsman Aceh menilai apa yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh merupakan langkah positif untuk kepentingan publik.

“Terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan virus corona atau Covid-19, saya sebagai Kepala Ombudsman RI Provinsi Aceh, menyarankan kepada Pemerintah Aceh, khususnya Gugus Tugas Covid-19 agar melakukan edukasi dan sosialisasi yang lebih optimal lagi kepada warga masyarakat gampong,” harapnya.

“Hal ini penting dilakukan agar warga masyarakat memahami dengan benar apa itu sesungguhnya virus corona, bagaimana cara mencegah dan menanggulanginya. Serta yang juga penting diadvokasi adalah bagaimana seharusnya sikap dan tindakan warga masyarakat terhadap orang dalam pantauan (ODP), Pasien Dalam Perawatan (PDP), bahkan terhadap jenazah pasien corona,” tambah Ketua Dewan Pakar Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Aceh ini.

Pemerintah Aceh, Menurut Taqwaddin juga perlu menyampaikan kepada masyarakat bahwa ODP dan PDP, termasuk OTG (orang tanpa gejala) bukanlah aib, nista, dan hina, sehingga mereka harus diperlakukan secara baik, santun, dan manusiawi.

“Bahkan terhadap jenazah pasien corona pun harus diterima sebagai fardhu kifayah dan diperlakukan secara maslahah sesuai perintah agama dan Syariat Islam. Pengalaman di daerah lain yang menolak dikebumikan jenazah pasien corona sangat memiriskan hati. Semoga hal ini tidak terjadi di Aceh,” ungkap Taqwaddin.

“Maka, saya sarankan kepada Gugus Tugas Covid-19 Aceh agar melibatkan kalangan ulama dan para da'i untuk melakukan edukasi, sosialisasi, dan advokasi,” tutup Dosen Fakultas Hukum (FH) Unsyiah ini. []

Komentar

Loading...