Polisi Diminta Usut Kematian Gajah di Aceh Timur

Seorang jurnalis mengabadikan gambar (foto) gajah yang ditemukan mati dalam Areal HGU PT Makmur Bersaudara pada Rabu (15/4/2020). [Foto: Istimewa]

IDI - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Timur meminta agar pihak Kepolisian mengusut atas matinya seekor gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) di areal Hak Guna Usaha (HGU) Peekebunan milik PT Makmur Inti Bersaudara, di Gampong Seumanah Jaya, Kecamatan Rantau Pereulak pada Rabu lalu (15/4/2020).

Ketua YARA Aceh Timur, Indra Kusmeran, yang akrab disapa Tgk. Indra kepada AcehOnline Jumat (17/4/2020), mengatakan jika terbukti gajah tersebut tewas akibat terkena racun, maka pihak kepolisian harus mengusut tuntas pelaku pembunuhan satwa dilindungi tersebut.

"Untuk saat ini kita tunggu dulu hasil nekropsi dari tim dokter BKSDA. Jika memang terbukti gajah tersebut mati karena diracun, maka kepolisian harus mengusut tuntas pelakunya,” kata Tgk. Indra.

Pada dasarnya, Tgk. Indra menjelaskan, larangan perlakuan secara tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) Undang - Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang tersebut berbunyi:

Setiap orang dilarang untuk

a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.”

“Ada sanksi pidana bagi orang yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) adalah pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 juta (seratus juta rupiah) (Pasal 40 ayat [2] UU 5/1990),” jelasnya.

Selain itu, Indra juga menyarankan kepada masyarakat, pelaku usaha, pihak Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSA) Aceh dan pihak yang berkompeten lainnya untuk lebih serius melaksanakan program perlindungan satwa liar, agar tidak ada lagi kasus serupa tidak terjadi lagi.

"Melindungi satwa dan lingkungannya ada tugas kita bersama dan untuk pihak BKSDA juga harus lebih pro-aktif dalam melaksanakan program perlindungan satwa liar tersebut," pungkas Indra. []

Komentar

Loading...