Aksi Mahasiswa Tolak Omnibus Law di Lhokseumawe Berakhir Damai, DPRK Teken Petisi

Demo Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di Lhokseumawe. [Foto: AcehOnline/Hamdani]

LHOKSEUMAWE - Aksi gabungan mahasiswa Lhokseumawe dan Aceh Utara yang melakukan unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Gedung DPRK Kota Lhokseumawe berakhir damai meski sempat ricuh, Kamis (8/10/2020).

Massa gabungan mahasiswa tersebut sebelumnya mulai berkumpul dari jam 09:00 Wib di Museum Kota Lhokseumawe dan Islamic Center. Mereka bergerak dari titik awal pada pukul 10:30 Wib dengan rute menuju Simpang Tugu Rencong. Dari Tugu Rencong, massa berjalan sambil mengobarkan yel-yel revolusi dan orasi.

Massa tiba di gedung DPRK Lhokseumawe pukul 11:35 wib, setelah menempuh perjalanan satu kilometer. Di lokasi, massa aksi disambut oleh Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A Manaf, didampingi beberapa dewan lainnya. Mahasiswa dari berbagai kampus itu bergantian berorasi di depan para anggota DPRK Lhokseumawe.

Koordinator aksi massa gabungan mahasiswa tersebut dimotori oleh Jamaluddin, mahasiswa Unimal Fakultas Fisip sekaligus Pengurus OKP Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR).

Unsur-unsur yang bergabung dalam kegiatan aksi tolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law tersebut yakni gabungan dari OKP dan ORMAWA di Lhokseumawe dan Aceh Utara. Organisasi itu di antaranya SMUR, HMI, PMII, GMRI, LMND serta seluruh ORMAWA dari berbagai kampus seputaran Lhokseumawe dan Aceh Utara seperti Unimal, Politekhnik, IAIN, STIKES.

“Ada juga di antaranya mahasiswa dari Unsyiah dan UNSAM kemudian dari paguyuban-paguyuban juga banyak yang ikut bergabung," jelas Jamaluddin.

Saat aksi berlangsung sekitar pukul 12:33 Wib, sempat terjadi kericuhan tolak menolak antara mahasiswa dengan personel kepolisian serta petugas satuan pengamanan di samping gedung DPRK.

Kericuhan ini terjadi diduga ada oknum tak dikenal yang masuk dalam barisan aksi yang memprovokasi massa untuk memancing kerusuhan.

Koordinator Aksi, Jamaluddin, ketika ditanyai media terkait kerusuhan itu mengaku tidak mengetahui pasti siapa provokator yang memperkeruh aksi tersebut.

"Itu kita tidak tahu siapa dan dari mana. Dengar-dengar dari pelajar yang ditarik. Kemarin kami sempat juga konsolidasi bahwa pelajar tidak kami libatkan, namun mereka punya inisiatif sendiri untuk bergabung. Kami hargai juga semangat mereka, maka kami perbolehkan untuk bergabung dengan catatan jangan anarkis dan tidak membawa senjata tajam yang membahayakan orang lain. itu yang kami takutkan tadinya hampir terjadi kerusuhan. Alhamdulillah bisa reda dan kembali normal.” terangnya.

Kericuhan tidak berlangsung, dikarenakan para massa tidak terprovokasi dan masih dapat ditertibkan. Pihak gabungan keamanan dari unsur TNI dan Polri berhasil mengkondusifkan kondisi dan aksipun kembali tertib.

Sebelum penandatanganan petisi antara mahasiswa bersama dengan jajaran DPRK Lhokseumawe, Koordinator Aksi Jamaluddin mengatakan pihaknya memberikan waktu paling telat hingga senin 12 Oktober 2020 kepada DPRK Lhokseumawe untuk menentukan sikap.

“DPRK juga harus mempublikasikan serta mengirimkan secara tertulis berkas dan poin-poin petisi tentang penolakan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ke Presidan dan DPR RI,” ungkap Jamaluddin.

“Jika senin tidak dipublikasikan sikap itu oleh DPRK, nanti kami akan duduki kembali kantor DPRK Lhokseumawe dan akan membawa massa yang lebih banyak lagi,” tambahnya.

Isi petisi terkait penolakan terhadap Undang Undang Cipta Kerja tersebut yakni mendesak presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah untuk pengganti undang- undang (Perppu) untuk cabut omnibus law cipta lapangan kerja. Serta mendesak DPR RI untuk merevisi pasal-pasal di omnibus law cipta lapangan kerja yang kontroversial.

Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A Manaf, melalui pengeras suara di hadapan peserta aksi mengatakan pihaknya sepakat secara kelembagaan menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

Selanjutnya, mahasiswa pun memberikan petisi tertulis untuk ditandatangani oleh Ketua DPRK Lhokseumawe. Para mahasiswa berharap agar petisi tersebut dikirim ke DPR RI dan Presiden

Setelah penandatanganan petisi, mahasiswa pun membubarkan diri dan aksipun berakhir sekitar pukul 14:30 Wib. []

Komentar

Loading...