Anggota DPRA: Pemerintah Aceh Jangan Coba-coba Hapus Anggaran untuk Dayah

Anggota DPRA Fraksi Partai Aceh, Irfansyah. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH – Anggota DPRA Fraksi Partai Aceh Irfansyah turut menyikapi laporan para pimpinan dayah terkait penghapusan anggaran untuk dayah-dayah di Aceh yang akan dialihkan Pemerintah Aceh untuk penanganan Covid-19. Anggota dewan termuda di DPRA ini menilai kebijakan penghapusan anggaran dayah tersebut salah dan keliru.

“Pemerintah Aceh jangan sewenang-wenang ingin memangkas anggaran untuk Dayah di Aceh yang telah dialokasi dalam APBA 2020. Kalau dana untuk dayah dihilangkan, ini merupakan kebijakan yang salah dan keliru yang dilakukan Pemerintah Aceh,” kata anggota DPRA yang akrab disapa Dekpan ini dalam keterangan tertulisnya yang diterima acehonline.co, Sabtu dinihari (2/5/2020).

Irfansyah menilai, kepentingan agama dan umat dalam penguatan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh ada di dayah-dayah.

“Jangan hanya persoalan penyebaran pandemi covid-19, maka anggaran untuk dayah dihilangkan. Saya atas nama anggota DPRA sangat tidak setuju dan mengecam keras tindakan tersebut, jika benar anggaran untuk Dayah di Aceh dihilangkan,” tegas Irfansyah yang juga salah satu alumni dayah di Aceh ini.

Irfansyah juga menilai, kondisi saat ini tidak ada hubungannya dengan penghapusan anggaran untuk hayah. Malah, kata dia, Pemerintah Aceh seharusnya segera mengucurkan anggaran ke dayah melalui dinas terkait.

“Sehingga para pimpinan dayah bisa segera menggunakan anggarannya sesuai dengan program yang telah diajukan oleh masing-masing dayah, termasuk untuk membentengi dayah dari Covid-19,” jelasnya.

Irfansyah juga menjelaskan, Pemerintah Aceh telah memiliki anggaran Rp1,7 triliun untuk digunakan dalam hal menangani penyebaran virus Covid-19.

“Jadi untuk apalagi dipangkas anggaran yang dialokasi bagi dayah dalam APBA T 2020? anggaran yang sudah ada saja sampai saat ini Pemerintah Aceh belum mampu diperjelas penggunaannya kepada rakyat Aceh,” ujar Irfansyah.

“Janganlah Pemerintah Aceh menambah masalah baru. Jika pemangkasan anggaran untuk dayah tetap dilakukan oleh Pemerintah Aceh, maka saya selaku anggota DPRA meminta kepada pimpinan DPRA untuk memanggil Plt gubernur Aceh guna meminta pertanggungjawabannya terhadap kebijakan yang diambil,” tegas Dekpan.

Sebelumnya, Ketua Komisi VI DPR Aceh Tgk Irawan Abdullah meminta kepada Pemerintah Aceh agar tidak memangkas dana untuk dayah-dayah di Aceh yang telah dianggarkan di tahun 2020 ini.

“Saat ini kami banyak sekali mendapatkan aduan dari para pimpinan Dayah di Aceh. Bahwa sudah terjadi pemotongan Anggaran Dayah tahun 2020 oleh Pemerintah Aceh,” kata Tgk Irawan Abdullah dalam keterangan tertulisnya yang diterima acehonline.co Jumat (1/5/2020).

Tgk Irawan menjelaskan, pemangkasan itu dilakukan untuk memenuhi desakan dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Percepatan dan Penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19, yang diperkirakan mencapai Rp4 triliun anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 di Aceh.

Meski Aceh membutuhkan anggaran untuk penanganan Covid-19, Tgk Irawan menilai, anggaran untuk dayah-dayah di Aceh tetap harus dialokasikan sebagaimana biasa. []

Komentar

Loading...