Demo Tolak UU Omnibus Law Melebar ke Aceh Timur

Aksi Aliansi Mahaswa dan Masyarakat Menggugat di depan Gedung DPRK Aceh Timur di Idi Rayeuk, Senin siang (12/10/2020). [Foto: Istimewa]

IDI - Setelah dilakukan beberapa kabupaten/kota, penolakan UU Omnibus Law kembali melebar ke Aceh Timur. Ratusan massa yang tergabung dalam Aksi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Menggugat itu menggelar aksi di depan Gedung DPRK Aceh Timur, Senin (12/10/2020).

Aksi damai di Pusat Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur itu mendapat penjagaan super ketat dari pihak keamanan. Ratusan personel gabungan TNI/Polri dan Pol-PP dikerahkan ke lokasi.

Orator Aksi, Zulkifli, dalam orasinya meminta para wakil rakyat yang duduk di DPRK Aceh Timur secara kelembagaan untuk menolak dan membatalkan UU Omnibus Law kepada Presiden Republik Indonesia.

"Kami juga meminta para wakil rakyat kami di DPRK Aceh Timur untuk memahami kembali UU Omnibus Law dan penyesuaian dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Qanun Aceh," sebut Zulkifli dengan lantang.

Puluhan anggota DPRK Aceh Timur yang telah dipilih dan duduk di DPRK Aceh Timur diminta untuk menyatakan sikap terhadap UU Omnibus Law itu. DPRK Aceh Timur diminta mendesak Plt Gubernur Aceh agar segera mengeluarkan surat resmi dari Pemerintah Aceh dalam menolak UU Omnibus Law ke Presiden RI.

"Kami rakyat dan bapak-bapak adalah wakil kami di DPRK Aceh Timur. Mari kita sama-sama menolak UU Omnibus Law. Apakah bapak-bapak setuju menolak?," teriak Zulkifli saat berorasi.

Menurut Korlap Aksi itu, aksi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Menggugat itu lahir dari pengesahan UU Omnibus Law di DPR RI, 5 Oktober 2020 lalu. Mereka menilai para wakil rakyat di Senayan telah berkhianat ke rakyat.

"UU Omnibus Law ini kami nilai telah merebut hak rakyat dan hal ini sebuah musibah, karena UU Cipta Kerja tersebut, telah membuka karpet merah untuk para investor dan mengenyampingkan kepentingan rakyat," timpa Zulkifli.

Dia melanjutkan, mahasiswa dan masyarakat selama beberapa hari menunggu sikap DPRK Aceh Timur terhadap pengesahan UU Omnibus Law tersebut. Namun hingga kini tak kunjung lahir pernyataan dan penolakan dari para wakil rakyat di DPRK Aceh Timur.

"Karena DPRK Aceh Timur tidak menyatakan sikap, maka mahasiswa dan masyarakat datang ke DPRK Aceh Timur untuk menutut sikap wakil kami di DPRK Aceh Timur ini. Setuju kawan-kawan," tanya Zulkifli lagi.

Hingga berita ini diturunkan, Aksi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Menggugat masih terus berlangsung di depan Gedung DPRK Aceh Timur. Bahkan mereka membakar ban, sehingga asap tebal mengepul.

Sebagian dari peserta aksi juga mendirikan tenda dengan tujuan akan bermalam di depan Gedung DPRK Aceh Timur hingga DPRK Aceh Timur mengeluarkan sikap penolakan terhadap UU Omnibus Law. []

Komentar

Loading...