DPRA Minta Pemerintah Aceh Laporkan Hasil Refocusing dan Realokasi Anggaran Covid-19

Pertemuan Satgas Pengawasan Covid-19 DPRA dengan tim Gugus Tugas Covid-19 Pemerintah Aceh. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH - Satuan Tugas Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRA, melaksanakan rapat koordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 Pemerintah Aceh, Selasa (14/4/2020) di ruang serba guna. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin itu, DPRA meminta Pemerintah Aceh melaporkan hasil refocusing dan realokasi anggaran penanganan Covid-19.

Dahlan Jamaluddin dalam keterangan tertulisnya yang diterima acehonline.co, Selasa malam, mengatakan beberapa poin yang dibahas dalam pertemuan itu adalah soal anggaran, perbatasan Aceh, penanganan dampak sosial ekonomi dan juga soal kesiapan tim medis.

“Dalam hal anggaran, Pemerintah Aceh diminta untuk segera menyampaikan hasil refocusing dan realokasi anggaran penanganan Covid-19 kepada DPR Aceh. Pemerintah Aceh harus menjelaskan dari dari pos mana yang diambil dan digunakan untuk apa dalam penanganan Covid-19,” jelad Dahlan.

“Nantinya Pemerintah Aceh diwakili tim TAPA akan menyampaikan kepada DPRA,” tambahnya.

Sementara itu Wakil Ketua III DPRA Safaruddin, mengatakan refocusing dan realokasi anggaran penanganan Covid-19 itu sesuai dengan kesepakatan pertemuan antara pimpinan DPRA dengan Plt Gubernur Aceh beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi terkait soal perbatasan menjelaskan, Pemerintah Aceh sudah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mempeketat perbatasan. Menurutnya, ada empat perbatasan darat yang selama ini sudah dibangun posko yaitu; Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Singkil dan Subulussalam.

Namun, anggota DPRA dari Fraksi Partai Gerindra Jauhari Amin menilai selama ini posko yang dibangun di perbatasan Aceh Tamiang hanya seremonial belaka.

“Saya tiap hari lewat perbatasan. Tidak ada pemeriksaan,” kata dia. Untuk itu, Jauhari meminta agar Pemerintah Aceh membangun posko kesehatan dan memperketat perbatasan.

Jauhari Amin juga meminta agar Pemerintah Aceh mencari solusi dari banyaknya jalur tikus di sepanjang pantai timur yang menghubungkan Aceh dengan Selat Malaka. Jalur ini, kata dia, menjadi pintu masuk ilegal warga Aceh yang pulang dari Malaysia.

“Ada banyak sekali jalur tikus, mulai dari Tamiang sampai ke Aceh Utara,” kata dia.

Dalam kondisi darurat saat ini, kata dia, Pemerintah Aceh harus mencari cara agar mereka yang pulang dari Malaysia minimal mau melapor ke aparat desa atau Puskesmas agar bisa diisolasi.

Sementara itu terkait penanganan medis, Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan hingga saat ini ada 86 orang yang sudah di tes swab di Aceh. dari jumlah tersebut, lima orang dinyatakan positif virus korona, sedangkan 81 lainnya negatif. Dari lima yang positif tersebut, satu orang meninggal, sedangkan empat lainnya saat ini sudah dinyatakan sembuh.

“Sedangkan ventilator di RSUDZA hanya berjumlah 4 unit. Biasanya, kata Hanif, hanya pasien dalam kondisi berat yang memerlukan ventilator. Selama ini, dari empat ventilator yang ada, baru dipakai satu untuk pasien AA yang sudah almarhum,” kata Hanif.

“Sedangkan terkait dengan laboratorium untuk tes PCR yang berada di Universitas Syiah Kuala dan di Lambaro Aceh Besar, akan segera bisa difungsikan. “Rencananya, yang di Lambaro, besok akan kita resmikan,” tambah Hanif.

Sementara itu Anggota DPRA dari Fraksi PKS, Purnama Setia Budi, meminta agar informasi tentang hasil tes tidak dikeluarkan secara sembarangan atau harus satu pintu. Dia mencontohkan, beberapa informasi hasil positif korona dari rapid tes yang selama ini beredar di masyarakat.

“Padahal itu baru rapid tes, belum tes swab. Buktinya ketika dites swab semua negatif. Hasil pemeriksaan itu harus keluar dari gugus tugas, jangan dari pejabat lain,” kata Purnama.

Selain itu, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin juga meminta agar Pemerintah Aceh memperhatikan nasib ribuan warga Aceh yang saat ini berada di Malaysia. Menurut Dahlan, kondisi warga Aceh di sana tidak menentu sejak negara tetangga itu menerapkan lockdown.

“Saya sudah menerima laporan dari Datuk Mansyur dan beberapa orangtua kita di sana. Ini harus kita perhatikan. Mereka saudara kita, bukan orang lain, sama hak mereka dengan orang kita di sini,” kata Dahlan. []

Komentar

Loading...