DPRA Minta TAPA Jelaskan Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19 Kepada Publik Aceh

Ketua Banggar DPRA, Dahlan Jamaluddin, saat meminta penjelasan TAPA terkait Refocusing APBA untuk penangan Covid-19. [Foto: Acehonline.co.Muhajir]

BANDA ACEH - Badan Anggaran DPRA menggelar rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dengan agenda penyampaian hasil refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 yang telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh,Rabu (6/5/2020). Tim TAPA yang hadir dalam pertemuan itu adalah Sekda Aceh yang juga ketua TAPA, Asisten I Setda Aceh, Kepala BPKA, Kepala Bappeda dan Kepala Inspektorat Aceh.

Dalam penyampaiannya, Sekda Aceh Taqwallah menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh telah melakukan refocusing anggaran sebesar Rp1,744 triliun untuk penanggulangan covid-19. Dana sebesar itu berasal dari pos anggaran di setiap SKPA. Refocusing itu sudah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri pada 8 April 2020.

Refocusing itu memindah uang yang dianggap tidak urgent (penting) di setiap SKPA kemudian ditempatkan di BTT (Belanja Tidak Terduga). Itulah asal usul 1,7 triliun,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Bustami.

Menurut Sekda Aceh Taqwallah, sampai saat ini dana sebesar Rp1,7 triliun tersebut belum digunakan. Hingga hari ini, kata dia, Pemerintah Aceh masih menggunakan dana BTT sebelumnya yang jumlahnya Rp118 miliar untuk penanganan Covid-19. Hingga saat ini, dari Rp118 miliar tersebut, kata Taqwallah, Pemerintah Aceh baru memakai Rp57,55 miliar, dan masih bersisa Rp61,26 miliar.

Selain melakukan refocusing, Pemerintah Aceh juga telah melakukan penyesuaian anggaran sebesar Rp1,481 triliun. Penyesuaian itu terjadi akibat adanya pemotongan dana dari APBN untuk Aceh yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Pemotongan tersebut termasuk di dalamnya dana otonomi khusus Aceh sebesar Rp818,9 miliar atau 9,78 persen dari awalnya Rp8,374 triliun menjadi Rp7,555 triliun. Bustami menjelaskan, akibat pengurangan pendapatan itu, otonomatis belanja menjadi berkurang. Ada banyak kegiatan yang tidak bisa dijalankan karena berkurangnya dana transfer.

Refocusing dan penyesuaian itu menyebabkan Pemerintah Aceh harus merasionalisasi anggaran yang totalnya Rp3,225 triliun.

Dalam pertemuan itu Badan Anggaran DPRA meminta agar TAPA menjelaskan secara detail dana yang diambil per-SKPA tersebut.

“Yang dijelaskan (oleh TAPA) ini adalah gelondongan. Kita ingin secara detail,” kata Falevi Kirani, anggota Badan Anggaran dari Fraksi Partai Nasional Aceh.

Rapat Banggar DPRA dan TAPA membahas Refocusing APBA 2020 untuk penanganan Covid-19. [Foto: Acehonline.co/Muhajir]
Ketua Badan Anggaran yang juga Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, meminta agar Pemerintah Aceh menjelaskan dari mana saja sumber dana refocusing 1,7 triliun tersebut diambil.

“Dari SKPA mana saja diambil, berapa yang diambil,” kata Dahlan Jamaluddin.

Selain refocusing, Dahlan Jamaluddin juga meminta agar Pemerintah Aceh menjelaskan kepada DPRA dan berhati-hati dalam melakukan penyesuaian anggaran 1,481 triliun.

“Artinya ada sejumlah program kegiatan yang tidak dapat dijalankan karena ada pengurangan sumber transfer. Kita berharap pengurangan tersebut dilakukan dengan penuh kehati-hatian, menjalankan prinsip proporsional, keadilan dan prioritas,” kata dia.

Dahlan Jamaluddin juga meminta agar Pemerintah Aceh menyusun skema penanggulangan covid-19 secara bersama-sama dengan DPRA.

“Skema harus didiskusikan dengan DPRA. Kemana penggunaannya harus didiskusikan dengan kita. Dibahas bersama agar tepat guna dan efektif,” katanya.

“Kita minta setiap rupiah penggunaan uang publik dilakukan dengan transparansi dan akuntabel, dan sepenuhnya untuk kepentingan publik.”

Dalam rapat yang berlangsung sejak pagi itu, politisi Partai Aceh ini juga mengkritik Pemerintah Aceh yang selama ini tertutup dalam penanganan Covid-19. Seharusnya, kata dia, Plt Gubernur menjelaskan kepada publik apa yang sudah dilakukan, sedang dan akan dilakukan. Menurutnya, selama ini Pemerintah Aceh tidak menjelaskan kepada publik sehingga membuat publik gaduh, khususnya di media sosial.

Kemampuan menjelaskan informasi dengan baik kepada publik sangat dibutuhkan di tengah kondisi krisis. “Plt Gubernur harus bisa melakukan itu. Jangan tertutup, karena membuat rakyat semakin panik,” kata dia.[]

Komentar

Loading...