GeRAK Kritisi Surat Penggalangan Dana Bantuan Covid-19 Dinas Pendidikan Aceh

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menemukan adanya surat berkop Dinas Pendidikan Aceh terkait penggalangan dana bantuan bagi terdampak Covid-19. GeRAK pun mengkritisi surat yang ditandatangani Kadis Pendidikan Aceh tersebut yang dinilai menyalahi aturan dan termasuk pungutan liar atau pungli.

“Mana boleh dinas melakukan pungutan, kan sudah ada skema Jaring Pengaman Sosial bagi terdampak Covid-19,” kata Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, kepada acehonline.co, Rabu (29/4/2020).

Askhalani mengatakan, dinas tidak boleh melakukan instruksi seperti itu dan bahkan hal itu menurutnya masuk kategori pungli, karena secara kedudukan hukum tidak dibolehkan adanya pungutan dengan dalih bencana.

“Saat ini pemerintah sudah merancang metode pengamanan sosial bagi masyarakat terdampak bencana, baik yang bersumber dari APBN, APBA maupun APBK kabupaten kota. Kalau kemudian Dinas Pendidikan dengan alasan yang disampaikan, tapi dasar rujukan hukumnya tidak jelas, maka sama dengan membuka celah pungli secara legal. Dan itu sama dengan perbuatan mendorong lahirnya perbuatan korupsi,” ungkap Askhal.

Askhalani juga mempertanyakan terkait sumber uang yang disampaikan dalam surat tersebut yakni baik internal maupun eksternal. Hal itu menurutnya adalah perilaku koruptif yang dilegalkan di tengah bencana.

“Karena dinas diketahui pasti tidak memiliki uang untuk meng-cover sebagaimana instruksi Disdik Aceh, kemudian kalaupun dipaksakan pasti ujung-ujungnya adalah pemotongan uang sana-sini dan bahkan meminta sumbangan ke sekolah-sekolah dan hal ini tentu tidak dibenarkan,” tegas Ashkal.

“Kalaupun didorong untuk sumbangan seikhlasnya, maka itu berpulang kepada masing-masing personal dan tidak dalam bentuk instruksi yang disampaikan secara terbuka seperti ini,” tambahnya.

Surat Dinas Pendidikan Aceh terkait penggalangan dana bantuan Covid-19. [Dok. GeRAK Aceh]
Kemudian, Askhal juga menjelaskan, dalam praktek korupsi, instruksi tersebut masuk kategori suap terencana.

“Salah satunya adalah poin satu dalam instruksi tersebut yang secara jelas menyebutkan bisa menggalang dana dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal,” ungkapnya.

“Dapat dipastikan jika unsur perbuatan itu dilakukan maka kategori pungli terencana, dan ini menjadi delik perbuatan melawan hukum yang harus ditindak dan khusus untuk saat ini tidak tepat proses instruksi seperti itu, karena semua orang sedang fokus bencana dan menjadi orang terdampak bencana termasuk para guru dan perangkat lainnya di daerah,” jelas Askhal.

Gerak meminta Kadis di provinsi untuk tidak mencari pembenaran atas nama menaikkan popularitas, namun kemudian lupa bahwa unsur-unsur yang dilakukan menyebabkan pihak lain melakukan perbuatan melawan hukum.

“Kalaupun ingin menggalang dukungan untuk sumbangan maka dilakukan dari dana yang sah bersumber dari sumbangan pribadi dan tidak boleh diikat dengan instruksi konyol seperti ini,” tegas Askhal. []

Komentar

Loading...