Ketika Aceh Kehilangan Rp1,4 Triliun Dana Transfer Pusat Akibat Corona

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin dan Sekda Aceh Taqwallah saat menggelar konferensi pers bersama terkait refocusing APBA 2020 untuk penanganan Covid-19. [Foto: Acehonline.co/Reza Gunawan]

Akhir 2019 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama Pemerintah Aceh mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2020 sebesar Rp17,2 triliun. Namun, akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, maka Aceh harus kehilangan dana tranfer pusat senilai Rp1,4 triliun yang salah satunya adalah dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Pengurangan dana transfer pusat itu yang menyebabkan banyak program yang telah direncanakan dalam APBA 2020 tidak dapat dilaksanakan.

“Akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan nasional, postur APBN terjadi koreksi dan terjadi pergeseran anggaran, yang sama juga terjadi pada APBA. Sehingga terjadi pengurangan pendapatan tranfer pusat baik dari DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), Bagi Hasil Migas, Dana Otsus Aceh dan Pendapatan Asli Aceh sebesar Rp1,4 triliun. Akibatnya, sejumlah program dan kegiatan di APBA 2020 tidak dapat dijalankan karena sumber uangnya sudah tidak ada,” kata Ketua DPRA, Dahlan Jamaludin, didampingi Sekda Aceh, Taqwallah, kepada wartawan usai menggelar rapat yang membahas refocusing dan realokasi APBA 2020 untuk penanganan Covid-19, Rabu (6/5/2020), di Gedung Parlemen Aceh.

Selain pengurangan tranfer pusat, Dahlan menjelaskan, Pemerintah Aceh berdasarkan arahan pemerintah pusat juga diharuskan me-refocusing APBA senilai Rp1,7 triliun lebih dan Rp1,4 triliun lebih yang totalnya mencapai Rp3,22 triliun APBA 2020 yang berkurang akibat dampak dari pandemi Covid-19.

“Anggaran ini belum ada rinciannya dari sumber SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh) mana saja yang anggarannya dipotong, karena baru dilaporkan totalnya saja ke Kemendagri. Berapa yang dipotong dari belanja pegawai, belanja modal, belanja hibah, serta belanja barang dan jasa,  Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) belum membawa dokumennya secara lengkap, tapi dari totalnya kami sudah mendapat penjelasan,” ujar Dahlan.

Pemerintah Aceh, kata Dahlan, telah sepakat nantinya akan menjelaskan secara gamblang kepada publik dan rakyat Aceh, terkait dengan apa yang sudah dilakukan, apa yang sedang dilakukan dan apa yang akan dilakukan terkait refocusing APBA untuk penanganan Covid-19.

“Agar publik tidak bertanya-tanya dan publik mengetahui ke mana anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid-19, baik penanganan medisnya, penanganan ekonomi, maupun untuk jaring pengaman sosial,” ungkap politisi Partai Aceh ini.

Dahlan menambahkan, DPRA berharap dalam pertemuan lanjutan nantinya, TAPA dapat menjelaskan secara rinci sumber-sumber anggaran yang dialihkan untuk penanganan Covid-19 serta ke mana penggunaannya yang nanti akan disepakati bersama.

“Kami juga berharap, skema apapun yang digunakan Tim Gugus Tugas Pemerintah Aceh dalam menangani Covid-19 dapat didiskusikan bersama-sama, termasuk penanganan jaring pengaman sosial, apakah pilihannya cukup membagi-bagikan sembako atau pilihannya bantuan langsung tunai, atau ada pilihan lainnya. Ini yang harus dirumuskan secara jelas, baik di Pemerintah Aceh hingga ke kabupaten/kota untuk menjawab segala kegelisahan yang dirasakan masyarakat dalam menghadapi Covid-19,” ujarnya.

Ketika ditanyai soal upaya DPRA dan Pemerintah Aceh, bahkan bekerjasama dengan para wakil rakyat di Senayan (DPR RI asal Aceh) untuk menyelamatkan 'dana kompensasi perdamaian Aceh' yang dipotong tersebut, Dahlan Jamaluddin menjelaskan, dana tranfer pusat yang didapatkan Aceh berdasarkan total dari jumlah APBN secara keseluruhan. Maka dari itu, pengurangan dana Otsus Aceh yang berjumlah 2 persen dari DAU nasional juga akan berpengaruh jika APBN berubah.

“Namun kami DPRA dengan Pemerintah Aceh telah bersepakat, atas nama Pemerintah Aceh akan mengirimkan surat kepada presiden, Mendagri dan Menkeu, termasuk untuk mempercepat tranfer tahap I Otsus Aceh 2020 serta untuk bisa menggunakan SILPA APBA 2019 yang masih ada,” jelasnya.

“Apalagi dalam aturan yang ada, pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan juga harus mengkonsultasikannya dengan Pemerintah Aceh dan DPRA. Semoga pemerintah pusat bisa mendengarkan kita, karena bagaimanapun juga pada situasi saat ini semuanya sedang sulit, termasuk pemerintah pusat yang sedang memiliki persoalan dan membutuhkan dana untuk penanganan Covid-19. Tapi apapun itu, keselamatan rakyat menjadi tanggungjawab bersama yang harus dilakukan, baik Pemerintah Aceh maupun pemerintahan di tingkat nasional,” tambah Dahlan.

Sementara itu terkait anggaran dayah yang dipotong untuk penanganan Covid-19, Dahlan menjelaskan, Pemerintah Aceh belum memberikan secara rinci, sumber-sumber anggaran yang dialikan di APBA untuk penanganan Covid-19.

“Ini kan yang berkembang (pemotongan dana dayah), dana refocusing untuk Covid-19 Rp1,7 triliun itu pun belum digunakan. Dana BTT (Belanja Tidak Terduga) sebesar Rp118 miliar juga belum semua digunakan, masih ada sisanya. Kami telah minta detailnya sumber mana saja dan program apa saja yang di-refocusing, namun belum dapat disajikan oleh TAPA,” ungkap Dahlan.

Ketika ditanya detail Rp1,4 triliun dana tranfer pusat yang dipotong pemerintah pusat, Ketua DPRA dan Sekda Aceh belum dapat merincikan angka-angka pastinya.

Sementara itu Sekda Aceh, Taqwallah, yang juga Ketua TAPA ini menjelaskan tidak pernah semua pihak membayangkan musibah Covid-19 yang terjadi saat ini.

“Dikarenakan ini adalah hal baru, maka akan berdampak kepada semua hal, termasuk kepada pendapatan negara. Jika berdampak kepada pendapatan negara, maka ini berdampak juga kepada segala hal,” ujarnya.

Dalam hal refocusing APBA, Sekda mengatakan terdapat 17 aturan pemerintah yang dikeluarkan sebagai acuan pengalihan anggaran penanganan Covid-19.

“Banyaknya aturan ini yang terus berubah dan waktunya berdekatan, membuat kami kewalahan dan gamang dalam menyusun anggaran mana yang bisa digeser untuk penanganan Covid-19. Baru saja kami menyusun rinciannya, keluar lagi aturan baru yang dalam waktu sangat singkat kami harus melakukan perubahan. Sehingga sampai saat ini, kami belum bisa melaporkan secara rinci dan data konkret apa-apa saja program dan anggaran yang digeser untuk penanganan Covid-19,” jelasnya.

Untuk itu dalam hal menggeser program APBA 2020 untuk penanganan Covid-19, Sekda menjelaskan, dirinya mengarahkan para kepala SKPA dalam menyusun anggaran yang akan dialihkan untuk penananganan Covid-19, yaitu program yang sedang dijalankan maka jangan dikurangi, kegiatan yang akan dijalankan dengan pihak ketiga untuk dikaji kembali, namun kegiatan yang belum dijalankan dengan pihak ketiga maka ditunda untuk sementara.

“Termasuk untuk dayah dan apapun itu. Bukan hanya dayah, ada juga pengadaan ambulans serta banyak program lainnya untuk masyarakat yang harus ditunda dulu,” jelasnya.

Namun untuk merincikan seluruhnya, Sekda mengatakan belum dapat melaporkannya secara pasti dikarenakan masih menyusun dan mengkaji apa-apa saja program di APBA yang dialihkan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp1,7 triliun yang telah dilaporkan ke pemerintah pusat, termasuk menelaah program-program mana saja di APBA 2020 yang harus dihilangkan karena tidak lagi memiliki anggaran akibat berkurangnya dana tranfer pusar sebesar Rp1,4 triliun.

“Jadi saya belum bisa berkomentar soal ini, karena belum ada dokumen. Dan inipun masih rencana, anggaran Rp1,7 triliun ini belum digunakan sedikitpun untuk penanganan Covid-19. Rinciannya ini, baru dapat nanti setelah dimasukkan ke dalam aplikasi anggaran, jadi semuanya baru dapat (rincian anggaran untuk Covid-19) jika sudah masuk komputer, karena sekarang masih manual. Jangan nanti begitu kami kasih data, nanti malah berubah” jelas Sekda.

Jika nantinya Covid-19 merebak di Aceh, Sekda menjelaskan, maka semua pihak di Aceh tidak akan dapat berbuat apa-apa jika tidak menyiapkan anggaran sebelumnya.

“Anggaran ini hanya untuk persiapan jika sewaktu-waktu Covid-19 merebak di Aceh. Jika Covid-19 tidak merebak di Aceh, maka anggaran Rp1,7 triliun ini akan dikembalikan untuk program yang telah direncanakan di APBA 2020. Yang jelas, jika sewaktu-waktu terjadi bencana (Covid-19 merebak), maka Aceh telah siap, baik dari skema penanganannya maupun dari sisi anggaran,” tegas Sekda.

“Yang jelas, kami berharap anggaran ini tidak digunakan. Namun untuk pastinya bagagimana saya tidak bisa menjawab, karena kita tidak tahu musibah Covid-19 ini sampai kapan dan bagaimana ke depannya,” tambah Taqwallah.

Selain dari Rp1,7 trilun untuk penanganan Covid dan Rp1,4 triliun lebih APBA yang berkurang akibat berkurangnya dana transfer pusat, Sekda menambahkan, maka program-program lainnnya di APBA maka akan berjalan seperti biasanya di masing-masing SKPA.

“Untuk apa-apa saja program yang tidak bisa dijalankan dan dialihkan, maka akan diketahui setelah diinput ke dalam aplikasi nantinya. Intinya, kami bukan tidak melaporkan, tapi belum melaporkannnya karena belum ada kepastian. Kami tidak mau nanti jika kami laporkan, ternyata ada perubahan, maka kami nantinya dituding menipu,” pungkas Sekda.

Di akhir konferensi pers, Dahlan berharap, Pemerintah Aceh dapat terus berkoordinasi dengan DPRA dalam me-refocusing APBA, agar DPRA juga mengetahui rincian anggaran yang akan digunakan untuk penanganan Covid-19.

“Jika nantinya masyarakat bertanya, maka kami sudah bisa menjelaskannya ke mana dan apa-apa saja anggaran yang digunakan untuk Covid-19,” ungkap Dahlan.

Dalam rapat bersama Pemerintah Aceh, Dahlan mengatakan DPRA juga telah membahas bagaimana skema penanganan masyarakat Aceh dan mahasiswa Aceh yang berada di luar negeri dan luar Aceh, khususnya yang berada di zona-zona merah pandemi Covid-19. []

Komentar

Loading...