Ketua DPRA: Hukum Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Seberat-beratnya

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin. [Foto: Acehonline.co/Reza Gunawan]

BANDA ACEH - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dahlan Jamaluddin, mengaku prihatin dengan banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Aceh. Dia meminta agar pelaku bisa dihukum seberat-beratnya.

Menurut Dahlan, hampir setiap bulan media massa di Aceh dihiasi dengan berita kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik kekerasan seksual maupun kekerasan lainnya. Terbaru adalah kasus pemerkosaan terhadap tiga anak yang dilakukan oleh tiga laki-laki di Banda Aceh dan kasus pemerkosaan terhadap seorang ibu dan pembuhan terhadap anaknya yang terjadi di Aceh Timur.

Politisi Partai Aceh ini menilai, keselamatan terhadap anak-anak di Aceh saat ini terancam. Padahal anak-anak adalah pemilik masa depan Aceh.

“Kita semua punya keluarga. Dengan kondisi sekarang, anak-anak kita di rumah juga terancam,” kata Dahlan Jamaluddin, dalam ketarangan tertulisnya Senin (12/20/2020).

Dia mengatakan bahwa mayoritas pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh adalah orang-orang terdekat korban.

Dengan kondisi tersebut, Dahlan meminta agar aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku. Hukuman yang diberikan menurutnya harus memperhatikan kondisi korban, termasuk perlindungan secara psikologis setelah terjadinya kekerasan.

Dahlan juga meminta Pemerintah Aceh untuk memperkuat perlindungan terhadap anak di Aceh. Penguatan tersebut bisa dilakukan dengan mengonsolidasi semua pihak terkait yang ada di Aceh. Pemerintah Aceh, kata dia, juga harus memperkuat perlindungan secara psikologis kepada korban setelah terjadinya kekerasan.

Saat ini, kata Dahlan, DPRA sedang mendorong para pihak yang ada di Aceh untuk melahirkan sebuah skema perlindungan terhadap perempuan dan anak. Para pihak itu adalah Pemerintah Aceh, Polda Aceh, Kodam Iskandar Muda, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Aceh, dan juga Mahkamah Syariah. Hal utama yang dibahas adalah terkait pemberian keadilan secara substantif kepada korban kekerasan dan juga pemberian efek jera terhadap pelaku.

“Dalam waktu dekat, kita akan duduk lagi membahas permasalah ini. Nantinya akan kita buat draf kesepakatan bersama para pihak. Kita akan terus dorong ini demi keselamatan perempuan dan anak-anak kita, generasi penerus di Aceh,” kata Dahlan Jamaluddin. []

Komentar

Loading...