MaTA Temukan Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mobiler Dinas Pendidikan Aceh

Logo LSM MaTA. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH - Koordinator Bidang Advokasi Kebijakan Publik Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Hafidh, mengatakan proses pekerjaan pengadaan alat peraga/praktik sekolah (mobile/meubelair) Tahun Anggaran 2019 pada dinas pendidikan Aceh diduga sarat masalah.

“Dari dokumen yang ada diketahui bahwa pengadaan ini bersumber dari APBA Perubahan Tahun 2019,” kata Hafidh dalam keterangan tertulisnya yang diterima acehonline.co, Minggu (4/10/2020) di Banda Aceh.

Hafidh menjelaskan, pekerjaan pengadaan tersebut dilaksanakan oleh empat penyedia, yaitu PT Astra Graphia Xprins Indonesia, PT Karya Mitra Seraya, PT Apsara Tiyasa Sambada, dan Tri Kreasindo Mandiri Sentosa.

“Namun hingga awal tahun 2020, masih cukup banyak pengadaan alat peraga/praktik sekolah tersebut yang belum selesai pekerjaannya. Paket-paket pekerjaan yang tidak diselesaikan tepat waktu oleh penyedia tersebut, diduga akan dilakukan pembayaran oleh Dinas Pendidikan Aceh,” ungkap Hafidh.

Dugaan kuat, lanjut Hafidh, Dinas Pendidikan Aceh akan melakukan pembayaran kepada penyedia yang tidak menyelesaikan pekerjaannya dalam masa tahun anggaran 2019.Hal itu diketahui dari bukti surat yang dikirimkan Kepala Dinas Pendidikan Aceh kepada Sekda, tertanggal 15 September 2020 dengan perihal pekerjaan yang belum terbayar pada tahun 2019.

“Dalam surat tersebut Kepala Dinas Pendidikan Aceh menyampaikan bahwa ada beberapa paket pekerjaan yang keseluruhan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh pihak ketiga, namun belum terlaksanakan pembayarannya pada akhir bulan Desember 2019. Nominal anggaran yang diusulkan untuk dimasukkan dalam APBA Perubahan 2020 sebesar Rp 95,3 miliar rupiah,” papar Hafidh.

Sementara itu, Hafidh menambahkan, dari korespondensi antara salah satu penyedia dengan Dinas Pendidikan Aceh diketahui bahwa PT Karya Mitra Seraya baru mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan pada Jumat, 24 Juli 2020.

Permohonan pembayaran tersebut, kata Hafidh, untuk beberapa pekerjaan, yaitu pengadaan meubelair perpustakaan SMA/SMK/SLB sebanyak tiga paket, pengadaan meubelair siswa SMA/SMK/SLB sebanyak sembilan paket, pengadaan meubelair guru SMA/SMK/SLB sebanyak lima paket. serta pengadaan meubelair Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SMK.

“Sementara, sebagaimana diketahui, dalam APBA murni 2020 sama sekali tidak tersedia anggaran untuk pekerjaan TA 2019 tersebut,” ungkap Hafidh.

Padahal sebelumnya di awal tahun 2020, Hafidh juga menjelaskan, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Rachmat Fitri telah mengakui masih banyak paket pekerjaan pengadaan meubelair yang belum tuntas pekerjaannya hingga akhir Desember 2019.

“Beliau juga menyatakan tidak akan melakukan pembayaran kepada penyedia yang tidak menyelesaikan pekerjaannya hingga akhir Desember 2019. Pernyataan tersebut termuat dalam beberapa media di Aceh pada bulan Februari 2020,” ujarnya.

Jika melihat pergub Nomor 38 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 (refocusing), kata Hafidh, terdapat penambahan yang cukup signifikan terhadap belanja modal pengadaan alat peraga/ praktek sekolah.

“Dalam APBA 2020 murni hanya mendapatkan alokasi sebesar Rp 1,2 miliar, sedangkan dalam penjabaran APBA-Perubahan 2020 tersebut bertambah menjadi Rp 103,7 miliar. Penambahan ini diduga kuat akan digunakan untuk membayar paket pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu tersebut,” ungkap Hafidh.

Hafidh menambahkan, sebagaimana ketentuan pengadaan sebagaimana diatur dalam Perpres No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta Peraturan LKPP No 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui penyedia, seharusnya Dinas Pendidikan Aceh tidak melakukan pembayaran kepada penyedia yang tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu.

Berdasarkan realitas tersebut, lanjut Hafidh, MaTA merekomendasikan beberapa hal, yakni mendesak Dinas Pendidikan Aceh untuk menghentikan pembayaran kepada penyedia yang tidak menyelesaikan kewajibannya hingga masa pekerjaan berakhir, terlebih sudah di luar tahun anggaran pekerjaan tersebut.

“Hal ini juga pernah disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh kepada beberapa media pada Februari 2020 lalu, bahwa Dinas Pendidikan tidak akan melakukan pembayaran kepada penyedia yang tidak menyelesaikan pekerjaannya hingga akhir Desember 2019,” ujarnya.

selain itu, Hafidh juga menambahkan, MaTA meminta kepada BPK RI perwakilan Aceh untuk melakukan audit khusus terkait paket pekerjaan pengadaan meubelair dan alat peraga/praktik sekolah tahun anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan Aceh tersebut.

“Hal ini penting dilakukan untuk memastikan ada/tidaknya pelanggaran hukum dalam pekerjaan tersebut,” tutup Hafidh. []

Komentar

Loading...