Mulai Hari Ini, Pegawai Eselon IV dan Noneselon Bekerja di Rumah

Kantor Gubernur Aceh. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Mulai hari ini, Senin (23/3/2020), Pemerintah Aceh memberlakukan work from home—WFH (bekerja di rumah-red) bagi pegawai eselon IV, pegawai noneselon, dan Tenaga Kontrak di lingkungan pemerintah Aceh. Namun, para PNS dan Tenaga Kontrak tidak dibenarkan keluar kota. Mereka wajib berada di rumah dengan kesiagaan memenuhi panggilan sesuai perintah atasan masing-masing, jika sewaktu-waktu diperlukan.

Sementara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) dan Pejabat Administrator (eselon III) tetap melaksanakan tugas di kantor setiap harinya.

Pemberlakuan sistem kerja tersebut ditegaskan Gubernur Aceh Nova Iriansyah melalui surat edaran Nomor 800/5250, Tanggal 22 Maret 2020, tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Rangka Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Aceh. Kecuali itu, para pegawai dimaksud juga wajib bekerja di kantor pada jadwal piket yang ditentukan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).

“Pejabat Pengawas (eselon IV), Pejabat Fungsional, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pelaksana (staf), dan Tenaga Kontrak melaksanakan tugas di kantor sesuai piket setiap hari (termasuk hari libur) yang ditetapkan oleh Kepala SKPA sesuai kebutuhan pelayanan kerja dan pelayanan posko COVID-19,” tegas Nova pada surat dimaksud.

Untuk para PNS dan Tenaga Kontrak yang tidak piket di kantor, Nova mewajibkan berada di rumah dengan kesiagaan memenuhi panggilan atau perintah atasan jika sewaktu-waktu diperlukan. Selain itu, Nova juga melarang para PNS juga bepergian ke luar kota kecuali telah mendapat izin tertulis dari kepala SKPA.

“Penetapan pembagian jadwal piket tersebut diberlakukan mulai Senin (23/3/2020) sampai Jumat (29/5/2020). Batas waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah,” tandas Nova.

Pada surat yang ditujukan untuk para Asisten Setda Aceh, para Staf Ahli Gubernur Aceh, para Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), para Kepala Biro di Lingkungan Setda Aceh, dan ditembuskan kepada Bupati/Wali Kota se-Aceh tersebut, Nova mengecualikan PNS yang berusia di atas 50 tahun, pegawai dalam kondisi hamil, dan menyusui dari pemberlakuan piket.

Kebijakan penyesuaian sistem kerja pegawai dalam rangka upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Pemerintah Aceh ini dikeluarkan Nova, menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020, tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Untuk menyesuaikan surat edaran dimaksud, Nova menegaskan, aktivitas pelayanan Pemerintah Aceh tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan pengaturan kerja yang dikeluarkan pada surat Nomor 800/5250.

Meski demikian, penyesuaian kerja ini tak berlaku bagi SKPA yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas atau berhubungan dengan penanggulangan COVID-19. SKPA dimaksud yakni Dinas Kesehatan Aceh, Rumah Sakit Umum dr Zainoel Abidin, Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh, Rumah Sakit Jiwa Aceh, Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Sosial Aceh, serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

Selain itu, pada surat tersebut, Nova juga mengharuskan PNS atau Tenaga Kontrak yang punya riwayat perjalanan luar negeri dan daerah terjangkit COVID-19, wajib menjalani karantina mandiri selama 14 hari.[]

Komentar

Loading...