Pemerintah Aceh: Tak Ada Penundaan Pembangunan Jalan Tol Langsa-Aceh Tamiang

Karo Humas dan Protokal Setda Aceh, Muhammad Iswanto. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH – Kepala Biro Humas Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto menyayangkan masih adanya statement (komentar) anggota DPRA yang menyatakan adanya penundaan pembangunan ruas jalan tol Binjai-Langsa (segmen Aceh Tamiang-Aceh Timur-Langsa). Menurutnya, persoalan tersebut telah dijelaskan dan diberitakan di media harian lokal di Aceh beberapa waktu lalu.

“Beritanya sudah ada beberapa hari lalu. Tidak ada penundaan pembangunan jalan tol, melainkan hanya menyarankan penundaan pengadaan tanah karena Covid-19,” kata Iswanto kepada AcehOnline, Selasa (19/5/2020), menanggapi pemberitaan “Plt Gubernur Minta Penundaan Pembangunan Jalan Tol Langsa-Aceh Tamiang, Anggota DPRA: Ini Aneh”.

Iswanto menjelaskan, dalam surat Plt Gubernur Aceh bernomor 590/6400 tertanggal 20 April 2020 yang ditujukan kepada Menteri PUPR RI, disebutkan Plt gubernur menyarakan agar pengadaan tanah ditunda menyikapi tingginya angka Covid-19 di Aceh pada April 2020.

Iswanto juga menjelaskan, setidaknya terdapat dua pertimbangan lain yang menjadi alasan Plt Gubernur menyarankan penundaan persiapan pengadan tanah tersebut, yaitu karena memperhatikan huruf D, angka 2.a Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI, Nomor 19 Tahun 2020, tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

“Pada huruf D angka 2.a itu menyebutkan, seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta baik di lingkungan instansi pusat maupun instansi daerah agar ditunda atau dibatalkan,” ujar Iswanto.

Pertimbangan lainnya, sambung Iswanto, adalah surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor AT.02.02/261-11/IV/2020 tanggal 2 April 2020 yang menyampaikan Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI Nomor BP.01.01/551-600/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Daerah dan Antisipasi Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

“Pada angka 1 surat tersebut, Menteri ATR/BPN RI menyampaikan, dalam pelaksanaan pengadaan tanah di daerah, perlu mengambil langkah-langkah antara lain penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah yang mengharuskan interaksi dengan masyarakat dalam jumlah banyak agar ditunda atau dibatasi sesuai dengan kondisi di lapangan.Dan apabila terdapat kegiatan yang sifatnya mendesak, maka pelaksanaan kegiatan dimaksud agar dilakukan secara bertahap,” lanjut Iswanto.

Iswanto menambahkan, meski menyarankan penundaan, namun dalam masa itu Pemerintah Aceh terus berkoordinasi dengan perwakilan Ditjen Bina Marga di Aceh untuk langkah-langkah persiapan. Selanjutnya, hasil Rapat Bersama Tindak Lanjut Arahan Kantor Staf Presiden dengan Topik Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol di Aceh Tanggal 11 Mei 2020 menyimpulkan, menunjuk PPK 1 pengadaan tanah ruas jalan tol Sigli-Banda Aceh sebagai Pelaksana Tugas PPK Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol Binjai-Langsa.

“Berdasarkan rapat tersebut, Pemerintah Aceh segera membentuk panitia persiapan Panetepan Lokasi untuk ruas Binjai-Langsa (segmen Aceh Tamiang-Langsa). Kepala Staf Presiden mengagendakan pertemuan selanjutnya dengan seluruh pihak terkait pembangunan jalan tol di Aceh pada Minggu kedua Bulan Juni,” imbuh Iswanto.

Selanjutnya, pada tanggal 13 Mei 2020 telah dilaksanakan Rapat Persiapan Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Binjai-Langsa (Segmen Aceh Tamiang-Langsa), yang antara lain menyimpulkan, tahapan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Binjai-Langsa (Segmen Aceh Tamiang-Langsa) dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.

Poin selanjutnya, Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh menyiapkan pengantar kepada Dinas Pertanahan Aceh terkait penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol ini paling lambat 14 Mei 2020. Dinas Pertanahan Aceh berkoordinasi dengan Biro Tata Pemerintahan dan Plt. PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol ini Ruas Binjai-Langsa (Segmen Aceh Tamiang-Langsa) serta Pejabat Kabupaten/Kota terkait paling lambat 18 Mei 2020.

Rapat tersebut juga menugaskan Dinas Pertanahan Aceh untuk menyampaikan draft SK Gubernur Aceh tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Binjai-Langsa paling lambat 19 Mei 2020. Dan, Plt. PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Binjai-Langsa (Segmen Aceh Tamiang-Langsa) menyiapkan draft time schedule persiapan dan RAB Persiapan.

Iswanto menegaskan, saat ini proses persiapan pembebasan lahan sedang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“Kami mengapresiasi kritikan dan pengawasan yang dilakukan DPRA. Dalam kesempatan ini, kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk secara bersama mendukung suksesnya pembangunan jalan tol ruas Binjai-Langsa,” ujar Iswanto. []

Komentar

Loading...