Terkait Lahan HGU PT Socfindo, Pemkab Aceh Singkil Surati Menteri Agraria

Peta lahan HGU PT Socfindo di Aceh Singkil. [Foto: Istimewa]

ACEH SINGKIL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil menyurati Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN -RI) Nomor Surat: 059/089/2020, Perihal: Permohonan Enclave Sebahagian Lahan HGU PT Socfindo Untuk Perpanjangan Izin Tahun 2023 mendatang pada 6 Januari 2021.

Surat tersebut dikirim menyahuti tuntutan Warga Singkil sebelumnya yang menuntut pembebasan lahan PT Socfindo untuk pembangunan fasilitas publik. Warga Singkil itu meliputi Warga Kecamatan Gunung Meriah dan Simpang Kanan Aceh Singkil, di mana warga juga sebelumnya telah menyurati Pemkab Aceh Singkil.

Surat Pemkab Aceh Singkil tersebut memohon agar Menteri ART/BPN - RI, mengkaji ulang Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Socfindo yang berakhir pada tahun 2023 mendatang, agar lahan seluas 2.238,74 hektara itu bisa di-enclave untuk perluasan permukiman warga.

Wakil Bupati Aceh Singkil, Sazali, saat dimintai keterangan terkait surat tersebut mengatakan, area lahan HGU tersebut sudah sangat tumpang tindih dengan permukiman penduduk.

"Sebahagian areal HGU tepatnya berada di jantung kota Kecamatan Gunung Meriah yang merupakan Kecamatan terdapat penduduknya paling banyak, di Kabupaten Aceh Singkil," ungkap Sazali kepada acehonile.co Selasa (12/1/2021)

Sazali juga berharap agar Menteri ART/BPN-RI berkenan untuk mengkaji kembali pemberian izin perpanjangan HGU PT Socfindo.

"Besar harapan kami guna tercapainya pembangunan di segala sektor, sebahagian lahan HGU PT Socfindo supaya dapat di-enclave pada saat dilakukannya proses perpanjangan izin tahun 2023 nanti," harap Sazali

Wabup juga menambahkan, sesuai Revisi Tata Ruang wilayah Kabupaten Aceh Singkil serta atas pertimbangan jumlah pertumbuhan penduduk, pertimbangan pemberian izin diperlukan mengingat keberadaan PT Socfindo yang juga sudah terlalu lama.

"Maka saat ini dirasakan, keberadaan lahan HGU itu juga telah membawa dampak tertutupnya ruang-ruang kehidupan bagi masyarakat di kabupaten Aceh Singkil khususnya di kecamatan gunung meriah dan simpang kanan," tambah Wabup

Sazali juga menerangkan, terlambatnya pembangunan, pembangunan wilayah permukiman dan pembangunan sektor lainnya, diakibatkan dengan lahan.

"Kami sangat membutuhkan area lahan yang luas, dikarenakan wilayah Aceh Singkil sebahagian besar lahannya sudah ditetapkan statusnya menjadi kawasan hutan dan lahan Perizinan HGU Perkebunan sawit, maka kita minta bapak Menteri untuk mengkajinya kembali," imbuh Sazali. []

Komentar

Loading...