Warga Singkil Tuntut Pembebasan Lahan PT Socfindo untuk Pembangunan Fasilitas Publik

Baliho yang dipasang warga Aceh Singkil menuntut pembebasan sebagian lahan PT Socfindo. [Foto: Acehonline.co/Zulkarnain]

ACEH SINGKIL - Warga Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil memasang baliho penolakan perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) dan menuntut pembebasan sebagian lahan PT Socfindo, Sabtu (19/12/2020).

Pantauan acehonline.co, dalam baliho yang dipasang itu tertulis warga menuntut agar Pemerintah setempat membebaskan sebagian lahan area PT Socfindo yang langsung berbatasan dengan sejumlah desa di Kecamatan Gunung Meriah. Pembebasan sebagian lahan yang digunakan perusahaan pengelola perkebunan sawit itu untuk digunakan pemerintahan desa sebagai lahan pembangunan beberapa fasilitas publik desa, seperti pembangunan saranan pendidikan, saranan olahraga, lahan pertanian, taman, dan tempat pemakaman umum (TPU).

Aksi membentangkan baliho dari berbagai desa di wilayah perusahaan tersebut, merupakan aksi lanjutan warga sebelumnya yang pernah dipasang baliho besar di desa Tulaan Simpang PHR. Pemasangan baliho kali ini, warga didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pembebasan Aceh Singkil (Gerak PAS).

Juru Bicara Gerak PAS, Frida Siska Sihombing, saat dimintai keterangan acehonline.co, Sabtu (19/12), mengatakan pemasangan baliho itu dilakukan untuk mendesak pemerintah agar tidak mengeluarkan izin perpanjangan.

“Kami mendesak agar Pemkab Aceh Singkil untuk tidak lagi mengeluarkan atau merekomendasikan perpanjangan izin HGU PT Socfindo sesuai surat yang sudah disampaikan pemerintah desa," ujar Frida.

Frida Siska juga mengakui, sejauh ini ada 16 pemerintahan desa di Kecamatan Gunung Meriah, serta 6 pemerintahan desa di Kecamatan Simpang Kanan yang melaporkan bahwa telah menyurati dan sepakat soal HGU tersebut.

"Petugas juru ukur desa sudah di-SK-kan oleh kepala desa masing- masing dan pemetaannya juga sudah mereka lakukan. Masalah ini menjadi rekomendasi surat selanjutnya ke pemerintah kabupaten, agar cepat menyelesaikannya," ucap Frida.

Dia juga berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil berada bersama masyarakat untuk memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan masyarakat.

"Kami berharap pihak Pemkab dan DPRK serta elemen mari bersama-sama dukung perjuangan apa yang disampaikan rakyat. Sebab, lahan yang diperjuangkan untuk kepentingan umum, bukan untuk pribadi, seperti yang disampaikan dalam baliho, serta mohon surat warga yang masuk kepada pemkab agar segera ditindak lanjuti," harap Siska

Sementara itu, Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid, belum dapat dimintai keterangan terkait tuntan warga tersebut. Telpon dan pesan yang dilayangkan melalui selular belum ditangapi oleh orang nomor satu di Aceh Singkil itu. []

Komentar

Loading...