Edhy Prabowo Mundur dari Menteri Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka

Edhy Prabowo ditetapkan tersangka. [Foto: Antara]

JAKARTA - Edhy Prabowo mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Edhy mengumumkan kemundurannya setelah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dugaan suap izin usaha perikanan.

"Saya mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai menteri. Saya yakin prosesnya sudah berjalan," kata Edhy di Gedung Merah Putih KPK, Kamis dinihari (26/11/2020), dalam siaran langsung di Youtube KPK.

Edhy ditangkap KPK dalam operasi senyap di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Rabu dinihari, 25 November, selepas pulang dinas dari Amerika Serikat. Operasi senyap juga menjaring 16 orang lainnya di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Dalam penangkapan Edhy, KPK mengamankan barang bukti berupa jam jam tangan Rolex, tas Tumi, tas Louis Vuitton, dan baju Old Navy. Barang itu dibelanjakan di Hawaii, Amerika, dengan total sekitar Rp 750 juta.

Edhy menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah pihak atas kejadian ini. "Saya mohon maaf kepada ibu saya. Saya mohon dalam usianya yang sudah sepuh beliau tetap kuat," katanya.

Kemudian, Edhy meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, khususnya yang berkecimpung di bidang perikanan. Dia mengklaim pernyataan-pernyataan yang ia sampaikan selama ini terkait bidang maritim bukan pencitraan belaka.

"Ini adalah kecelakaan yang terjadi. Saya akan beberkan apa yang saya lakukan. Ini tanggung jawab penuh saya kepada dunia dan akhirat," katanya.

Selain mengundurkan diri sebagai menteri, Edhy juga melepas jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

"Saya akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum," ucapnya. Edhy menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh kolega partainya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Ad Interim KKP. Luhut pun telah menerima surat resmi.

"Menko Luhut telah menerima surat dari Mensesneg yang menyampaikan bahwa berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Menteri KKP, Presiden berkenan menunjuk Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri KKP ad interim," kata Juru Bicara Kemenko Marves, Jodi Mahardi.

Penunjukan Luhut juga tertera dalam Surat Edaran KKP untuk pegawai bernomor B-835/SJ/XI/2020 tentang pelaksanaan kegiatan perkantoran.

"Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi KKP, maka Menteri Sekretaris Negara telah mengeluarkan surat penunjukkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim," begitu bunyi surat tersebut. []

Komentar

Loading...