Kemenko Perekonomian Pastikan Substansi Omnibus Law Tak Ada Perubahan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) didampingi Menkumham Yasonna Laoly (kedua kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menerima laporan akhir dari Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi (bawah) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020). [Foto: Antara]

JAKARTA - Pemerintah memastikan naskah Rancangan Undang Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 5 Oktober 2020, telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Ketua DPR RI telah menyampaikan RUU Cipta Kerja kepada Presiden Joko Widodo melalui surat Nomor LG/120/12046/DPR RI/X/2020, yang diterima oleh Menteri Sekretaris Negara pada 14 Oktober 2020.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan, meski ada perubahan dari sisi format kertas, substansi dari saat pembahasan di Badan Legislasi tidak ada perubahan.

"Dalam rangka proses pengesahan oleh Presiden, RUU Cipta Kerja yang disampaikan oleh ketua DPR RI tersebut, dituangkan dalam format pengesahan oleh Presiden (layout margin dan kertas naskah UU)," kata dia dikutip dari keterangan resmi, Jumat (16/10/2020).

Susiwijono mengungkapkan, RUU Cipta Kerja yang telah sesuai dengan format pengesahan tersebut, disampaikan oleh menteri Sekretaris Negara kepada menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta menteri Hukum dan HAM pada 15 Oktober 2020.

Hal itu dilakukan untuk diberikan paraf pada naskah RUU Cipta Kerja pada setiap lembarnya dan saat ini pemberian paraf tersebut tengah dilakukan oleh kedua menteri tersebut. Saat proses itu pun dipastikan tidak ada perubahan substansi.

"Tidak ada perubahan sedikit pun terkait substansi yang dimuat dalam naskah RUU Cipta Kerja yang disampaikan oleh DPR RI. Selanjutnya, naskah RUU Cipta Kerja yang telah diberikan paraf oleh kedua menteri, akan disampaikan oleh menteri Sekretaris Negara kepada Presiden untuk mendapatkan pengesahan," katanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur bahwa pengesahan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah UU Cipta Kerja dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU Cipta Kerja disetujui bersama oleh DPR RI dan pemerintah.

Penyusunan RUU Cipta Kerja telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pembahasan telah dilakukan setidaknya sebanyak 64 kali rapat di dalam pembahasan di Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja. []

Komentar

Loading...