KPK Masih Kumpulkan Bukti untuk Menjerat Mensos Juliari Batubara dengan Hukuman Mati

Menteri Sosial Juliari Batubara memakai rompi oranye seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Ahad, 6 Desember. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan dan menetapkan Juliari sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait bantuan sosial (bansos) Covid-19. [Foto: Tempo.co]

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengklaim masih mengumpulkan barang bukti untuk menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara dengan hukuman maksimal pidana mati atau hukuman mati. Juliari merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19.

"Terkait dengan pasal-pasal khususnya Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor tentu kami akan dalami terkait dengan apakah Pasal 2 (hukuman mati) itu bisa kita buktikan terkait dengan pengadaan barang dan jasa," ujar Firli di kantornya, Jakarta Selatan, pada Minggu (6/12/2020).

Sementara saat ini, penyidik masih terfokus dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi terkait suap dan gratifikasi.

"Perlu diingat bahwa yang kami sampaikan hari ini adalah salah satu klaster dari tindak pidana korupsi, yaitu penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara, atau untuk menggerakkan seseorang agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu," kata Firli.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Menteri Sosial, Juliari Batubara; dua anak buahnya; Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso; Ardian I.M; dan Harry Sidabuke.

Kasus ini berawal ketika Juliari menunjuk dua pejabat pembuat komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi dalam pelaksanaan proyek ini dengan cara penunjukkan langsung para rekanan.

"Dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS," ucap Ketua KPK Firli Bahuri.

Adapun untuk fee setiap paket bansos yang disepakati Matheus dan Adi sebesar Rp 10 ribu dari nilai Rp 300 ribu.

Matheus dan Adi kemudian membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa suplier sebagai rekanan penyediaan bansos pada Mei-November 2020. Rekanan yang dipilih adalah AIM, HS, dan PT Rajawali Parama Indonesia alias PT RPI yang diduga milik MJS.

"Penunjukkan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui JPB dan disetujui oleh AW," ucap Firli.

Pada pendistribusian bansos Covid-19 tahap pertama diduga diterima fee Rp 12 miliar. Matheus memberikan sekitar Rp 8,2 miliar secara tunai kepada Juliari melalui Adi. Kemudian penyaluran bansos tahap kedua terkumpul uang fee sekitar Rp 8,8 miliar dari Oktober-Desember 2020. Total Juliari menerima sekitar Rp 17 miliar yang kemudian diperuntukkan kebutuhan pribadinya.

Dalami Kemungkinan Aliran Dana Korupsi Bansos Covid-19 Masuk ke Parpol

KPK bakal mendalami kemungkinan aliran dana korupsi bansos Covid-19 Menteri Sosial, Juliari Batubara ke partai politik.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidikan tersebut akan dilakukan setelah penyidik rampung memeriksa ihwal penerimaan Juliari yang masuk ke kantongnya terlebih dahulu.

"Apakah kemudian ada aliran dana ke parpol (partai politik) tertentu yang dia ada di situ, akan digali lebih lanjut. Kami akan fokus di penerimaan dulu, bahwa dia menerima sekian, atau bahkan lebih, apa ke mana selanjutnya akan dikembangkan," ujar Ali di kantornya, Jakarta Selatan, Minggu (6/12).

KPK, kata Ali, berjanji akan mengusut tuntas aliran dana tersebut. "Pasti (follow the money), cek alirannya ke mana," kata dia.

Sebagaimana diketahui, Juliari merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga terlibat kasus dugaan korupsi pengadaan dana bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya menghormati proses hukum Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kadernya.

Juliari merupakan satu dari tiga kader PDIP yang dicokok KPK. Dua lainnya adalah Wenny Bukamo, dan Ajay Muhammad Priatna.

"PDI Perjuangan mengambil pelajaran yang sangat berharga dari berbagai peristiwa OTT tersebut," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu (6/12).

Hasto mengatakan partai selama ini selalu menanamkan sikap antirasuah. Ia menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun kerap mewanti-wanti agar kader yang menduduki jabatan publik tak menyalahgunakan kekuasaan, apalagi korupsi. []

Komentar

Loading...