Anggota Komisi II DPRA Dukung Balai Besar TNGL Berkantor di Aceh

Taman Nasional Gunung Leuser. [Foto: Wikipedi/Junaidi Hanafiah]

BANDA ACEH – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Yahdi Hasan, mendukung agar Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) berkantor di Aceh, yakni di Aceh Tenggara atau Gayo Lues.

Dukungan itu disampaikannya atas permintaan anggota Komisi 4 DPR-RI asal Aceh TA Khalid dan Salim Fahri sebelumnya dalam rapat kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) Senin kemarin.

“Sebagaimana kita ketahui, keberadaan Kantor Balai Besar TNGL selama ini ada di Sumatra Utara. Sementara kawasan TNGL itu 75 persen wilayahnya berada di Aceh, maka sudah seharusnya memang Balan Besar TNGL berkantor di Aceh,” kata Yahdi Hasan kepada acehonline.co, Kamis (2/7/2020).

Yahdi Hasan yang merupakan Anggota Fraksi Partai Aceh (PA) ini juga mengatakan dirinya telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh agar Pemerintah Aceh lebih serius mendukung wacana tersebut.

Anggota Komisi II DPRA, Yahdi Hasan. [Foto: Acehonline.co/Reza Gunawan]
Anggota dewan asal pemilihan Aceh Tenggara dan Gayo Lues (Dapil 8) ini mengaku juga telah dua kali menyampaikan pendapat dalam sidang paripurna DPRA melalui pandangan Pansus Dapil 8 pada tahun 2017 dan 2019 silam, mengenai pemindahan kantor TNGL dari Sumut ke Aceh.

“Anggota DPRA lain dari Fraksi PAN, yakni Buhari Selian, dalam Rapat Paripurna pengesahan Qanun APBA-P 2019 di akhir masa tugasnya sebagai anggota DPRA periode 2014-2019, juga pernah melakukan interupsi kepada pimpinan sidang, yang meminta pemerintah Aceh harus melakukan sebuah upaya agar kantor TNGL di Medan pindah ke Aceh dengan alasan luas areanya berada di Aceh. Paripurna itu juga dihadiri oleh Plt gubernur Aceh,” ungkap Yahdi Hasan, yang asli putra Aceh Tenggara.

Untuk mewujudkan hal ini, Yahdi Hasan menilai, diperlukan dukungan semua pihak di Aceh, baik pemerintahan Aceh, anggota FORBES DPR-RI asal Aceh, tokoh masyarakat dan lembaga terkait untuk mendukung perjuangan TA Khalid tersebut.

"Aceh memiliki kekayaan Alam, termasuk TNGL. Jangankan keberadaan kantor TNGL, terkait pengelolaan hutan, Aceh juga hak dan kewenangan sebagaimana tertuang dalam UUPA Nomor 11 Tahun 2006. Ini juga yang harus kita perjuangkan ke pusat,” ungkap politisi Partai Aceh ini.

Sebelumnya TA Khalid dalam rapat kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempertanyakan keberadaan kantor TNGL yang saat ini berada di provinsi Sumatra Utara. TA. Khalid menilai, kawasan TNGL yang luasnya 75 persen berada di Aceh maka seharusnya berkantor di Aceh.

“Ini menjadi pertanyaan saya dan juga menjadi pertanyaan Rakyat Aceh pada saat ini,” ungkap TA Khalid.

“Kepada seluruh rakyat Aceh, doakan kami agar kami bisa memperjuangkan TNGL ini berkantor di Aceh,” tambahnya. []

Komentar

Loading...