Di Sidang Paripurna, DPRA Sepakat Gunakan Hak Interpelasi Terhadap Plt Gubernur Aceh

Sidang Paripurna Persetujuan Penggunaan Hak Interpelasi DPRA yang digelar Kamis malam (10/9/2020). [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memutuskan sepakat untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Hal itu diputuskan dalam Sidang Paripurna DPRA yang digelar Kamis malam (10/9/2020), setelah mendapat persetujuan dari lintas fraksi di DPRA.

Paripurna itu dimpimpin Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin didampingi Wakil Ketua DPRA Safaruddin. Sementara dua unsur pimpinan DPRA lainnya yakni Dalimi dan Hendra Budian tidak menghadiri paripurna tersebut.

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin dalam sidang paripurna mengatakan penggunaan hak interpelasi dilakukan untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Aceh, mengenai kebijakan Pemerintah Aceh yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.

“Aturan penggunaan hak interpelasi ini diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 106 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta mekanismenya secara rinci telah diatur dalam Peraturan DPR Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPR Aceh,” ujarnya.

Juru Bicara Inisiator Penggunaan Hak Interpelasi DPRA, Irfannusir, mengatakan hak interpelasi merupakan salah satu hak Anggota DPR Aceh dalam menjalankan fungsi pengawasan yang melekat pada Lembaga DPRA terhadap kebijakan lembaga eksekutif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

“Untuk itu, dalam rangka meminta keterangan terhadap beberapa kebijakan Pemerintah Aceh (Plt Gubernur Aceh) yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, maka DPR Aceh memandang perlu untuk menggunakan hak interpelasi,” ujarnya.

Dalam paripurna tersebut, Irfannussir juga menyampaikan alasan dan materi hak interpelasi yang akan digunakan DPRA. Usulan penggunaan hak interpelasi itu ditandatangani 58 anggota DPRA.

“Tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman yang belum menandatangani interpelasi ini atau yang tidak mau menandatangani hak interpelasi, bahwa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka menjaga marwah DPRA ini. Jangan sampai menjadi catatan sejarah hitam, bahwa saat kita berada di lembaga ini, lembaga ini bukan saja ibarat macan ompong, akan tetapi gigi dan kuku-kukunya dicabut oleh orang yang tidak pantas melakukannya,” ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu sebelum membacakan alasan dan materi penggunaan hak interpeasi DPRA.

Usai pembacaan alasan dan materi penggunaan hak interpelasi, sejumlah perwakilan fraksi-fraksi di DPRA memberikan pendapat dan beberapa dewan mengusulkan penambahan beberapa materi interpelasi. Irfannusir mengatakan dirinya mencatat dan akan menambah beberapa materi yang diusulkan sejumlah anggota DPRA tersebut.

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin usai paripurna ketika ditanyai apakah materi itu disampaikan secara lisan dengan memanggil Plt Gubernur Aceh atau disampaikan secara tertulis, dia mengatakan DPRA akan meneruskan materi-materi interpelasi tersebut kepada Plt Gubernur Aceh.

“Nanti kami lihat mekanismenya, yang pasti kami sudah mengambil persetujuan bersama bahwa penggunaan hak interpelasi sudah menjadi keputusan DPR Aceh (secara kelembagaan), untuk meminta keterangan dan penjelasan dari Plt Gubernur Aceh terkait berbagai hal yang sudah disampaikan di sidang paripurna” ungkap politisi Partai Aceh ini. []

Komentar

Loading...