DPA-PA Minta Pemerintah Aceh Pertimbangkan Dampak Sosial Sebelum Membuat Kebijakan Penanganan Covid-19

Koordinator Posko Relawan Covid19 Partai Aceh, Tgk Muharuddin saat menyampaikan Pernyataan Sikap DPA-PA terkait kebijakan Pemerintah Aceh dalam menanganai Covid-19. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

BAND ACEH – Dewan Pimpinan Aceh – Partai Aceh (DPA-PA) menyampaikan pernyataan sikap terkait perkembangan penyebaran virus corona atau Covid-19 di wilayah Aceh. Pernyataan sikap itu disampaikan Koordinator Posko Relawan Covid-19 Partai Aceh, Tgk Muharuddin, mewakili Pimpinan Partai Aceh Jumat sore (3/4/2020), di Kantor DPA-PA, Batoh, Banda Aceh.

Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua Umum DPA-PA Muzakir Manaf dan Sekretaris Jenderal DPA-PA Kamaruddin Abubakar pada 31 Maret 2020 itu, Tgk. Muharuddin menyampaikan Partai Aceh meminta kepada Pemerintah Aceh sebelum membuat suatu kebijakan dalam rangka pengendalian penyebaran pandemi covid 19 di Aceh, sebaiknya lebih dulu mempertimbangkan serta mempelajari secara serius mengenai dampak sosialnya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat Aceh yang menjadi korban penyebaran wabah tersebut.

“Ini agar tidak terkesan kebijakan-kebijakan yang dibuat hanya copy paste atau latah mengikuti kebijakan daerah lain di Indonesia serta mengenyampingkan kearifan lokal Aceh,” kata Tgk Muharuddin yang juga menjabat sebagai Wakil Sekjend DPA-PA itu.

Selain itu, tambah Tgk. Muharuddin, Partai Aceh meminta kepada Pemerintah Aceh terus memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat mengenai langkah dan strategi Pemerintah Aceh dalam mengendalikan dan meredam penyebaran pandemi covid 19 agar terciptanya kepercayaan publik kepada Pemerintah. Bukan justru membuat pernyataan dan informasi yang dapat membuat masyarakat tertekan, stres dan frustasi dalam melawan penyebaran wabah tersebut.

“Bukan justru membuat pernyataan dan informasi yang dapat membuat masyarakat tertekan, stres dan frustasi dalam melawan penyebaran wabah tersebut. Jangan menyampaikan hal-hal yang dapat membuat ketakutan yang berlebihan bagi masyarakat, seperti mempersiapkan kuburan,” tegas Tgk. Muhar.

Sementara itu, terkait kebijakan Pemerintah untuk memberlakukan Jam Malam di Aceh selama dua bulan ke depan, Tgk. Muhar melanjutkan, Partai Aceh mendesak Pemerintah Aceh untuk menjamin ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat, dan menindak secara tegas melalui proses hukum bagi siapapun yang menimbun barang dan berani menaikkan harga barang secara tidak wajar.

“Pemerintah Aceh juga harus memberikan solusi yang adil dan menguntungkan bagi pelaku usaha di Aceh yang menderita kerugian akibat kebijakan Pemerintah yang memerintahkan penutupan tempat-tempat usaha mereka sehingga berdampak serius pada melambatnya pertumbuhan perekonomian Aceh dan hilangnya pendapatan masyarakat pelaku ekonomi menengah dan kecil,” jelas mantan Ketua DPRA ini.

“Pemerintah Aceh juga perlu meninjau ulang Jam Malam agar kurang dari dua bulan, kecuali bagi gampong-gampong (desa) yang dinyatakan sebagai tempat terbesarnya Covid-19, mengingat akan segera datangnnya bulan Ramadhan,” tambah Tgk. Muhar.

Kepada TNI/Polri, kata Tgk. Muhar, Partai Aceh meminta agar melakukan pembinaan secara positif bagi masyarakat yang melanggar Jam Malam.

“Sehingga jangan sampai melakukan tindakan represif, untuk menghindari trauma baru bagi masyarakat, yang kembali mengingat masa konflik Aceh,” jelasnya.

Selain itu, Tgk. Muhar juga menambahkan, Partai Aceh juga mendesak Pemerintah Aceh dan DPRA untuk segera memformulasikan dan merencanakan kembali APBA 2020, untuk dirasionalisasikan terhdadap program dan kebijakan yang tidak sangat mendesak agar dialihkan anggarannya kepada program atau kegiatan penanganan Covid-19 dan solusi kepada masyarakat yang terdampak langsung maupun tidak langsung dengan kebijakan yang telah diambil Pemerintah Aceh terkait penanganan Covid-19.

“Partai Aceh juga mendesak Pemerintah Aceh untuk menghentikan sementara pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Aceh sampai dengan selesainya dievaluasi dan diformulasikan kembali APBA 2020 untuk kebutuhan rill terhadap penanganan penyebaran Covid-19,” ujarnya.

“Kepada Fraksi PA di DPRA, pimpinan DPA-PA meminta agar mendesak eksekutif (Pemerintah Aceh), mengalihkan anggaran-anggaran yang tidak produktif di APBA 2020, untuk penanganan Pandemi Covid-19. Seperti penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat, mempersiapkan rumah sakit daerah sebagai rujukan, serta menambah tenaga medis yang baru untuk penanganan pasien Covid-19,” tambah Tgk. Muharuddin.

Selain itu, Tgk. Muhar melanjutkan, DPA-PA meminta Pemerintah Aceh membantu mempercepat izin operasional Laboratorium Unsyiah (Rumah Sakit Prince Nayef) sebagai salah satu tempat pengujian tes Covid-19.

“Seperti kita ketahui, Unsyiah sedang menggalang dukungan dan sedang mengurus izin ke Pemerintah Pusat, maka kita harapkan Pemerintah Aceh untuk dapat membantu kepengurusan izin ini, agar adanya laboratorium yang diakui pemerintah untuk pengujian tes Covid-19,” harapnya.

Partai Aceh, tambah Tgk. Muhar, juga meminta kepada Pemerintah Aceh agar mengintruksikan kepada seluruh jajaran gampong di Aceh, dengan membuat payung hukum yang jelas agar mengalihkan penanggaran 30 persen APBG 2020 untuk penanggulangan bencana Pandemi Covid-19.

Selain itu, kata Tgk. Muhar, Partai Aceh juga menekankan kepada Pemerintah Aceh agar mengawasi secara ketat dengan pemeriksaan medis atau karantina, bagi setiap pendatang yang masuk ke wilayah Aceh, baik melalui darat, laut, maupun udara.

“DPA-PA juga memerintahkan kepada seluruh kader Partai Aceh, yang menjabat di eksekutif maupun legislatif untuk melaksanakan kebijakan dan mendorong pelaksanaan kebijakan sesuai dengan sikap partai demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Arahan untuk DPW-PA dan jajarannya

Selain menyampaikan pernyataan sikap, Tgk. Muharuddin juga menyampaikan arahan pimpinan DPA-PA kepada jajaran pengurus dan kader PA di tingkat wilayah hingga jajaran ke bawahnya.

Adapun arahan itu yakni meminta DPW-PA agar membantu warga miskin dengan membagikan paket kebutuhan pokok untuk hidup sehari-hari, sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing.

“Melaksanakan doa tolak bala secara serentak dan membagikan untuk masyarakat umum alat pelindung diri berupa masker dan lain-lainnya,” jelas Tgk. Muhar.

Selanjutnya, Tgk. Muhar melanjutkan, DPA-PA meminta DPW-PA agar membuat imbauan berupa sosialisasi melalui baliho/spanduk dengan konten/informasi positif yang dapat mensugesti mental (rasa kepercayaan diri) dan imunitas tubuh masyarakat meningkat dalam menghadapi penyebaran pandemi Covid-19.

“Seluruh jenjang kepengurusan Partai Aceh juga diharapkan membentuk Gugus Tugas Penanggulangan (Posko) Wabah Covid 19 dari Partai Aceh,” tutupnya. []

Komentar

Loading...