Ini Alasan dan Materi Interpelasi DPRA Terhadap Plt Gubernur Aceh

Juru Bicara Inisiator Penggunaan Hak Interpelasi DPRA, Irfannusir, menyerahkan laporan kepada pimpinan DPRA dalam sidang paripurna yang digelar Kamis malam (10/9/2020). [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memutuskan sepakat untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Hal itu diputuskan dalam Sidang Paripurna DPRA yang digelar Kamis malam (10/9/2020).

Berikut salinan alasan dan materi penggunaan hak interpelasi DPRA yang dibacakan Juru Bicara Inisiator Penggunaan Hak Interpelasi DPRA, Irfannusir, dalam sidang paripurna tersebut:

ALASAN-ALASAN INTERPELASI

Adapun alasan yang mendasari DPR Aceh menggunakan Hak Interpelasi terhadap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Plt. Gubernur Aceh yang bernilai penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, antara lain:

1. Dana Refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp 1,7 Triliun s.d 2,3 Triliun terkait penanganan pandemi Covid-19 tidak disampaikan rincian kegiatan dan besaran anggaran kepada DPR Aceh. Disamping itu pergeseran anggaran yang begitu besar tersebut tidak diikuti dengan Qanun Aceh Tentang Perubahan APBA Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diamanatkan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Laporan Interpelasi 3 tentang Pemerintahan Daerah, Jo Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jo Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

2. Kebijakan Pemerintah Aceh (Plt Gubernur Aceh) tentang pemasangan stiker konsumsi pemakaian premium dan solar bersubsidi pada mobil sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 504/9186 Tahun 2020 tentang Stiker BBM bersubsidi telah membebani dan meresahkan masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan kebijakan gebrak masker tidak sepengetahuan DPR Aceh; 

3. Plt. Gubernur Aceh tidak menghadiri Sidang Paripurna DPR Aceh untuk Penyampaian Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019, sebagaimana diamanahkan pada Pasal 46 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Jo Pasal 65 Ayat (1), Pasal 320 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Proyek multi years tidak berdasarkan Persetujuan/Rekomendasi Komisi IV dan tanpa Paripurna DPRA dan bahkan telah dibatalkan melalui Rapat Paripurna DPRA, sebagaimana amanat Pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Meskipun telah dibatalkan melalui Surat Keputusan DPRA Nomor 12/DPRA/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Pembatalan Pembangunan dan Pengawasan Beberapa Proyek Melalui Penganggaran Tahun Jamak (Multi Years) Tahun Anggaran 2020-2022, namun Pemerintah Aceh tetap menjalankan proses pelelangan proyek tersebut;

5. Pengangkatan Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa An. Sayid Azhary oleh Plt. Gubernur Aceh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sebagimana Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Laporan Interpelasi 4 Pelaksana Tugas, melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan). Pengangkatan Plt di Pemerintah Aceh mengabaikan durasi waktu melaksanakan tugas dan perpanjangan tersebut;

6. Pengangkatan Saidan Nafi sebagai Plt. Ketua MAA oleh Plt. Gubernur Aceh melanggar Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Majelis Adat Aceh sebagaimana Putusan PTUN Nomor 16/G/2019/PTUN tanggal 24 Agustus 2019, Jo Putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht);

7. Pemerintah Aceh (Plt. Gubernur Aceh) tidak mengajukan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Perubahan (APBA-P) Tahun Anggaran 2020, padahal semua prosedur dan persyaratan sudah terpenuhi sesuai dengan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Plt Gubernur Aceh tidak patuh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghambat proses pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2021 yang seharusnya dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun permasalahan sebagai berikut : a. Pembahasan di Komisi III DPR Aceh tidak pernah dihadiri oeh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh; b. Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021 tidak pernah dihadiri oleh TAPA;

9. Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh (Eksekutif) dan DPRA (Legislatif). Namun dalam kenyataannya agenda strategis yang dijalankan oleh DPRA, eksekutif mengabaikan dan tidak menghadiri seperti Rapat-Rapat Paripurna, rapat-rapat pembahasan anggaran, tidak berdasarkan Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa Pemerintahan Aceh diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh dan DPR Aceh. Jo Pasal 207 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Dasar 1945;

10. Berkenaan hal tersebut di atas dari poin 1 sampai 9, bahwa Saudara Plt Gubernur Aceh patut diduga telah melanggar hukum dan juga telah melanggar sumpah jabatannya terutama kewajiban menjalankan pemerintah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala undang-undang serta peraturannya.

MATERI INTERPELASI

Materi interpelasi dapat kami sampaikan dalam Sidang Paripurna ini, antara lain :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh

a. Apa alasan Saudara Plt Gubernur Aceh tidak menyampaikan Rancangan Qanun Aceh Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2019 dalam Sidang Paripurna DPR Aceh. Sebagaimana diamanahkan pada Pasal 46 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Jo Pasal 65 Ayat (1), Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. Apa alasan Saudara Plt Gubernur Aceh tidak melakukan pembahasan kembali bersama Badan Anggaran DPR Aceh terhadap Hasil Evaluasi APBA Tahun Anggaran 2020 oleh Menteri Dalam Negeri sesuai peraturan perundang-undangan;

c. Apa alasan Saudara Plt Gubernur Aceh tetap melakukan pelelangan/tender terhadap proyek dengan skema multy years contract Tahun 2020-2022. Padahal hal ini sudah ditolak oleh Komisi IV DPR Aceh dengan Nomor 86/Komisi IV/IX/2019 tanggal 10 September 2019 dan Surat Nomor 26/Komisi IV/III/2020 tanggal 24 Maret 2020, dan diperkuat dan dipertegas dengan Pelaksanaan Sidang Paripurna DPR Aceh tanggal 22 Juli 2020 tentang Pembatalan MoU Multy Years Contract Tahun 2020-2022. Dengan Surat Keputusan DPRA Nomor 12/DPRA/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Pembatalan Pembangunan dan Pengawasan Beberapa Proyek Melalui Penganggaran Tahun Jamak (Multi Years) Tahun Anggaran 2020-2022; 

d. Apa alasan Saudara Plt Gubernur Aceh tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (P-APBA) Tahun 2020, padahal menurut regulasi dan fakta yang ada mengharuskan Pemerintah Aceh melakukan P-APBA Tahun 2020, antara lain : 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 3) Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Sesuai dengan Keputusan Bersama tersebut, DPR Aceh harus melakukan dan menjalankan pengawasan terhadap proses Penyesuaian APBA Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diatur dalam diktum kedua belas.

e. Apa alasan Saudara Plt Gubernur Aceh tidak mengirimkan TAPA untuk melakukan Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2021. Padahal DPR Aceh telah mengundang Pemerintah Aceh untuk melakukan pembahasan tetapi mereka tidak hadir dengan alasan yang tidak logis. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Serta tanpa melalui mekanisme Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Aceh langsung menyampaikan Rancangan Qanun Aceh tentang Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021.

2. Refocusing APBA Tahun Anggaran 2020

a. Berdasarkan penjelasan TAPA dalam Badan Anggaran dan Tim Satgas Pengawasan dan Penanganan Covid-19 DPR Aceh bahwa dana Refocusing berjumlah sekitar 1.7 triliun. Dan pada saat tersebut Pemerintah Aceh hanya baru menggunakan sebahagian dana BTT. Dan berdasarkan berita media massa bahwa Dana Refocussing sekarang telah menjadi 2.3 triliun. Mohon penjelasan Saudara Plt. Gubernur Aceh?; 

b. Mengapa Saudara Plt Gubernur Aceh sangat tertutup dan tidak transparan dalam penggunaan dana Refocusing APBA Tahun Anggaran 2020. Karena berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menyebutkan bahwa Gubernur mempunyai kewajiban melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Aceh secara transparan; c. Berdasarkan poin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, DPR Aceh meminta keterangan Saudara Plt Gubernur Aceh kemana saja dana refocusing tersebut digunakan.

3. Kebijakan-Kebijakan

a. Apa alasan Saudara Plt Gubernur Aceh menggunakan APBA untuk mengangkat Tenaga Penasehat Khusus yang ditempatkan pada SKPA-SKPA dengan jumlah yang terlalu banyak tidak ideal, yang menurut kami hanya pemborosan anggaran. Padahal Pemerintah Aceh telah memiliki SKPA mulai dari Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, III, IV sampai Staf baik PNS dan Tenaga Kontrak yang jumlahnya sangat banyak, sehingga menurut pandangan DPR Aceh pengangkatan Penasehat Khusus ini tidak rasional dan sangat membebani postur anggaran APBA;

b. Apa alasan Saudara Plt Gubernur Aceh mengintervensi hasil Mubes Majelis Adat Aceh (MAA) pada Bulan Oktober 2018. Dalam Mubes tersebut Badruzzaman terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Majelis Adat Aceh Periode 2019-2023. Namun Plt Gubernur Aceh tidak melantik Saudara Badruzzaman justru melantik Saudara Saidan Nafi sebagai Plt Ketua Majelis Adat Aceh. Padahal Majelis Adat Aceh merupakan lembaga kekhususan dan keistimewaan Aceh yang tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif;

c. Saudara Plt Gubernur Aceh melakukan Pengangkatan Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh An. Sayid Azhary. Padahal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian. Dan regulasi apa yang Saudara Plt. Gubernur Aceh gunakan untuk memperpanjang lagi masa jabatannya. Mohon penjelasannya?.

4. Hal Lain-Lain

a. Apa alasan Saudara Plt Gubernur Aceh mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 504/9186 Tahun 2020 tentang Stiker BBM bersubsidi. Kebijakan ini telah membebani dan meresahkan masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

b. DPR Aceh menilai penanganan covid-19 selama ini yang dijalankan oleh Pemerintah Aceh banyak kelemahan dan tidak tepat sasaran. Karena kenyataan yang kami temukan di lapangan Pemerintah Aceh tidak memiliki cara atau prosedur dalam penanganan Pandemi Covid-19, sampai-sampai hasil pemeriksaan swab harus dikirim ke Jakarta yang memakan waktu sekitar sepuluh hari sedangkan kalau di Laboratorium Polymerase Chain Reaction (PCR) di Universitas Syiah Kuala hanya sekitar tiga hari. Tetapi Pemerintah Aceh tetap tidak mau bekerjasama dengan Laboratorium Polymerase Chain Reaction (PCR) Unsyiah dengan alasan:  1. Belum ada izin dari Kementerian Kesehatan RI;  2. Masih memerlukan sirkulasi jaringan; dan 3. Perlu penambahan fasilitas;

Padahal menurut Dekan Fakultas Kedokteran Unsyiah Saudara Maimun Syukri bahwa laboratorium tersebut sudah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan RI, dan sudah memenuhi syarat biosecurity dan biosafety sehingga sudah bisa difungsikan. Kami meminta Keterangan Saudara Plt. Gubernur Aceh?.

Usai pembacaan alasan dan materi penggunaan hak interpelasi, sejumlah perwakilan fraksi-fraksi di DPRA memberikan pendapat dan beberapa dewan mengusulkan penambahan beberapa materi interpelasi.

Beberapa materi yang diusulkan penambahan di antaranya mengenai dugaan penggunaan aset negara bagi istri kedua Plt Gubernur Aceh, penanganan Covid-19 secara konkret, serta sejumlah materi lainnya.

Juru Bicara Inisiator Penggunaan Hak Interpelasi DPRA, Irfannusir, mengatakan dirinya mencatat dan akan menambah beberapa materi yang diusulkan sejumlah anggota DPRA tersebut. []

Komentar

Loading...