Ini Tanggapan Fraksi Partai Aceh Terhadap Rancangan APBA 2021

Dua Anggota Fraksi Partai Aceh menyampaikan salinan pendapat Fraksi PA terkait R-APBA 2021 kepada pimpinan DPRA dan Gubernur Aceh. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar sidang paripurna lanjutan tentang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2021, dengan agenda mendengar pendapat akhir fraksi-fraksi Senin (3011/2020), di Gedung Utama DPRA.

Dari sejumlah fraksi di DPRA, Fraksi Partai Aceh mengawali penyampaian pendapat terhadap R-APBA 2021, yang disampaikan dua anggota Fraksi PA yakni Yahdi Hasan dan Tarmizi.

Berikut beberapa hal pokok yang disampaikan Fraksi PA terhadap R-APBA 2021:

1. Kekhususan, Keistimewaan dan Regulasi Qanun Aceh.

a. Reintegrasi dan Regulasi Qanun Aceh.

Beberapa hari yang lalu tepatnya pada tanggal 25 November 2020, Saudara Gubernur Aceh menerima kunjungan kerja Tim Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM di Pendopo Gubernur Aceh yang membahas tentang Perkembangan Implementasi MoU Helsinki dan Penanganan Masyarakat terdampak covid-19.

Fraksi Partai Aceh menilai Impementasi MoU Helsinki yang disampaikan oleh saudara Gubernur dalam pertemuan tersebut; berbanding terbalik dengan realitas dilapangan, hal ini tercermin dari ketersediaan anggaran dalam APBA tahun 2021 untuk pembinaan, pemenuhan lapangan kerja, peningkatan perekonomian korban konflik dan kombatan GAM masih jauh dari yang diharapkan. Hal yang sama juga terjadi pada pengadaan lahan untuk kombatan GAM, sampai saat ini belum terealisasi dengan baik.

Di sisi lain terhadap pelaksanaan qanun Aceh yang telah disahkan oleh DPRA, Baik itu Qanun Bendera, Lambang dan Himne Aceh sebagaimana amanat MoU Helsinki dan UUPA sampai saat ini belum bisa dijalankan karena belum adannya Peraturan Gubernur Aceh dan masih menjadi tarik ulur dengan Pemerintah Pusat. Semestinya menjadi perioritas Pemerintah Aceh untuk menyelesaikan persoalan tersebut serta terjaminnya kesediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, hal yang sama juga berlaku untuk qanun-qanun Aceh yang termasuk dalam kekhususan dan keistimewaan Aceh lainnya.

b. Pelaksanaan Syari’at Islam

Secara yuridis formal bahwa penerapan Syariat Islam di Aceh didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan di Aceh, kedua undang-undang ini telah mengatur terwujudnya pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh.

Fraksi Partai Aceh menilai bahwa penerapan Syariat Islam di Aceh selama ini mengalami kemunduran, baik itu pada tingkat kesadaran masyarakat maupun penegakan hukum. kurangnya sosialisasi, dukungan, sarana dan prasarana menjadi alasan tersendiri.

Oleh karenanya perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Aceh terutama dalam hal pengalokasian kebutuhan anggaran pada APBA tahun 2021. Sejauh yang kami ketahui bahwa dalam APBA tahun 2021 Pemerintah Aceh hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 45 Milar lebih kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, sementara tugas dan tanggungjawab mereka dalam pencegahan dan penindakan pelaku pelanggar Syariat Islam begitu besar.

c. Lembaga Wali Nanggroe

Lembaga Wali Nanggroe merupakan lembaga yang mengatur kepemimpinan adat di Aceh, bertindak sebagai pemersatu masyarakat Aceh dibawah prinsip-prinsip yang independen. Fraksi Partai Aceh memandang perlu adanya dukungan penuh dari pemerintah Aceh baik itu dalam aspek anggaran maupun aspek lainnya.

d. Pembinaan Kader Qur’ani Aceh

Secara khusus Fraksi Partai Aceh Dewan Pewakilan Rakyat Aceh memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kontingen Aceh yang telah mengikuti lomba MTQ Nasional ke-28 tahun 2020 di Padang Sumatera Barat, meskipun hasil yang dicapai belum memuaskan, kami berharap tetaplah semangat dan teruslah belajar semoga kedepan akan lebih baik.

Di sisi lain Fraksi Partai Aceh melihat perolehan hasil MTQ Nasional ini merupakan kegagalan besar bagi Pemerintah Aceh. disamping persiapan yang kurang matang, pesertanya pun bukan dari pembinaan dan pengkaderan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh.

Melalui sidang dewan yang terhormat ini, kami meminta kepada Pemerintah Aceh untuk dapat mengalokasikan anggaran secara khusus dalam APBA tahun 2021 sehingga program Pembinaan dan pengkaderan santri Qur’ani dapat lebih optimal serta menjadikan program ini sebagai program rutinitas Pemerintah Aceh.

2. Peningkatan Ekonomi dan Investasi

a. Ekonomi

Kondisi perekonomian masyarakat Aceh saat ini sedang tidak stabil akibat dampak pandemi covid -19, Fraksi Partai Aceh meminta kepada Pemerintah Aceh untuk berupaya mengoptimalkan kondisi perekonomian di Aceh menjadi stabil. Terutama pada sektor UMKM, Ketahanan Pangan, Industri dan Perdagangan.

b. Investasi

Terkait dengan upaya Pemerintah Aceh untuk mengambil alih pengelolaan BLOK B melalui Perusahaan Milik Masyarakat Aceh (PEMA) yang selama ini dikelola oleh PT Pertamina Hulu Energi yang telah berakhir masa kontraknya 17 November 2020.

Fraksi Partai Aceh mendorong keseriusan Pemerintah Aceh untuk mempersiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan dari BPMA dan Kementerian Sumber Daya Energi Republik Indonesia, sebagaimana diketahui bahwa BPMA telah memberikan rekomendasi kepada Gubernur Aceh. Tentunya kesempatan ini menjadi langkah yang sangat positif sebagai upaya meningkatkan pendapatan Pemerintah Aceh.

Terkait dengan banyaknya permasalahan sengketa Hak Guna Usaha (HGU) disektor perkebunan dan pertambangan antara perusahaan dengan masyarakat Aceh. Fraksi Partai Aceh meminta kepada Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi secara menyeluruh dan menertibkan seluruh izin HGU yang ada di Aceh

3. Pendidikan Aceh Carong

Dalam rilis Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) terhadap evaluasi Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK SBMPTN) tahun 2020, dalam laporan tersebut dijabarkan penilaian rata-rata Tes Potensi Skolatik (TPS) seluruh Indonesia menempatkan Aceh pada skor terendah secara Nasional.

Sementara di Pulau Sumatera, Aceh tercatat satusatunya provinsi dengan nilai terendah dan sejajar dengan kawasan timur Indonesia, seperti Maluku, Maluku Utara dan Papua, Secara kemampuan penalaran umum justru provinsi Papua dan Papua Barat lebih baik dari Aceh. Jika ditinjau dari aspek perbandingan pengalokasian anggaran untuk pendidikan secara Nasional, Maka Aceh lah satu-satunya provinsi yang mengalokasikan anggaran untuk pendidikan lebih besar yaitu 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

Pada tahun 2020 Pemerintah Aceh telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,1 triliun lebih dan pada tahun 2021 pemerintah Aceh kembali menganggarkan anggaran sebesar Rp 2,7 Triliun lebih pada Dinas Pendidikan Aceh. Anggaran yang begitu besar ternyata belum mampu melahirkan pendidikan Aceh yang berkualitas.

Fraksi Partai Aceh melihat bahwa; Motto Pendidikan Aceh Carong yang digadang-gadangkan oleh Saudara Gubernur Aceh belum disahuti oleh perangkat kerja dibawahnya.

4. Realisasi Pembangunan Rumah Layak huni harus sesuai dengan target RPJM

Sesuai dengan visi dan misi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2017-2022 Pemerintah Aceh menargetkan penurunan angka kemiskinan 1 Persen dengan salah satu program yang menyentuh 10 langsung kepada masyarakat Aceh yaitu pembangunan 6.000 unit rumah layak huni dalam setiap tahunnya. Akan tetapi jika dilihat dari pembangunan rumah layak huni dari tahun 2019 sebanyak 4.077 unit, pada tahun 2020 sebanyak 4.042 unit sementara pada APBA tahun 2021 Pemerintah Aceh menargetkan sebanyak 4.300 unit.

Dari data tersebut terlihat bahwa pengalokasian anggaran untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat Aceh belum memenuhi target RPJM Aceh, untuk itu kami meminta kepada Pemerintah Aceh agar dapat mempertimbangkan dan menyesuaikan kembali target RPJM Aceh tersebut.

5. Kemiskinan dan Pengangguran

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik Aceh yang dirilis pada Maret 2020 angka kemiskinan di Aceh berjumlah 815 Ribu Jiwa dengan persentase 14,99 persen, namun demikian meski pun mengalami penurunan persentase. jumlah penduduk miskin di Aceh mengalami pertumbuhan sebesar 5.000 jiwa sepanjang September 2019 hingga Maret 2020. Dengan jumlah persentase penduduk miskin di Aceh menunjukkan bahwa; Aceh menduduki provinsi termiskin ke Tujuh di Indonesia dan Ke dua di Pulau Sumatera.

Sementara jika dilihat dari sudut pandang jumlah APBD tahun 2020 secara nasional maka Aceh berada pada tingkat ke-5 tertinggi. Sungguh sangat ironis dengan jumlah APBA yang begitu besar akan tetapi Pemerintah Aceh belum mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Oleh karenanya dalam penggunaan APBA tahun 2021 senilai 16,9 Triliiun lebih, Fraksi Partai Aceh meminta kepada Pemerintah Aceh agar serius menangani persoalan ini.

6. Kesehatan

Secara garis besar bahwa; menurunnya Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 jika dibandingkan dengan tahun Anggaran 2020, secara otomatis perioritas penganggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit akan menurun, meskipun anggaran pada Dinas Kesehatan meningkat.

Fraksi Partai Aceh melihat bahwa penurunan ini tidaklah signifikan, akan tetapi kami berharap pengurangan anggaran ini tidak serta merta menurunnya pelayanan di rumah sakit. Kami juga mendorong agar Pemerintah Aceh terus melakukan pembenahan dan perbaikan kualitas pelayanan publik tersebut.

7. Transparansi Perencanaan, Pengalokasian dan Penggunaan Anggaran.

Terkait dengan transparansi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Fraksi Partai Aceh berpendapat bahwa; Pemerintah Aceh sampai saat ini belum sepenuhnya menjalankan prinsip pemerintahan yang bersifat Good Governance dan Clean Goverment, karena kedua hal ini merupakan tolok ukur pencapaian keberhasilan dalam 12 menjalankan pemerintahan.

Tentunya dalam Pengalokasian dan Penggunaan anggaran harus memenuhi prinsip penyajian informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan.

Pendapat kami ini tentunya tidak terlepas dari tuntutan masyarakat Aceh yang menginginkan adanya transparansi Perencanaan, pengalokasian dan pemanfaatan dana publik yang dikelola oleh Pemerintah Aceh, baik itu yang digunakan untuk pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Sosial dan lain sebagainya, bahkan dana refocusing Aceh yang mencapai Rp. 2,5 Triliun lebih sampai saat ini belum dilaporkan kepada DPRA sehingga menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat Aceh.

Kita menyadari bahwa kemitraan Pemerintah Aceh dengan DPRA merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mengikat sebagaimana ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Untuk itu Fraksi Partai Aceh meminta kepada Pemerintah Aceh dalam hal perencanaan, pengalokasian, penggunaan anggaran lebih mengedepankan sikap kemitraan dan keterbukaan.

Selain itu dalam penyampaian pendapat akhir, Fraksi Partai Aceh mengingatkan dua hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Aceh merupakan perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. 13 Menidak lanjuti perintah undang-undang tersebut, DPRA dan Pemerintah Aceh serta Komisi-Komisi I DPRK Seluruh Aceh telah menyepakati pelaksanaan PILKADA Aceh dilaksanakan pada tahun 2022 yang akan datang. Untuk itu Fraksi Partai Aceh, meminta kepada Pemerintah Aceh agar dapat mempersiapkan segala sesuatu terkait kesiapan pilkada dimaksud.

2. Fraksi Partai Aceh meminta Kepada Pemerintah Aceh dan DPRA bahwa; setelah adanya hasil koreksi Kementrian Dalam Negeri terkait APBA tahun 2021. Maka perlu dibawa kembali dalam Rapat Badan Anggaran DPRA, hal ini sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di ujung penyampaian pendapatnyanya, Fraksi Partai Aceh menyatakan mendukung Rancangan Qanun APBA 2021 untuk ditetapkan menjadi Qanun Aceh Tentang APBA 2021 dengan komposisi sebagai berikut:

1. Pendapatan Aceh Rp14.183.392.212.942,-
2. Belanja Aceh Rp16.990.469.972.136,-
Surplus/(Defisit) Rp(2.807.075.759.194,-)

3. Pembiayaan Aceh Terdiri dari :
a. Penerimaan Rp2.887.075.759.194,- (berasal dari SILPA tahun 2020)
b. Pengeluaran Rp80.000.000.000,-

Pembiayaan Netto Rp2.807.075.759.194,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA) Rp0,-

Komentar

Loading...