Irwan Djohan: Aceh Tak Perlu Jam Malam

Anggota DPRA T. Irwan Djohan. [AcehOnline/Reza Gunawan]

Aceh bisa tanpa jam malam, bila:

  1. Tutup semua jalur, termasuk jalur tidak resmi. Tidak ada yang bisa masuk ke Aceh dan tidak ada yang bisa keluar dari Aceh hingga batas waktu yang ditentukan.
  2. Semua warga Aceh yang sedang berstatus ODP harus dikarantina secara terpusat di fasilitas militer sampai dipastikan negatif.
  3. Semua warga Aceh yang sedang berstatus PDP harus menjalani perawatan di rumah sakit sampai sembuh.

~ Irwan Djohan,

Anggota DPRA

 

BANDA ACEH - Peraturan jam malam untuk mencegah meluasnya Covid-19, mendapat sorotan dari Irwan Djohan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) itu menilai, pemberlakuan tersebut tak perlu diterapkan di Aceh saat ini. Apalagi, sampai dua bulan.

Sebab, menurut Irwan, apabila pemerintah berani mengambil kebijakan, yang dibutuhkan Aceh saat ini adalah menutup semua jalur masuk. Selain itu, mengrantina Orang Dalam Pemantauan (ODP) secara ketat.

“Seluruh pintu masuk ke Aceh, baik dari udara, laut, dan darat, sudah seharusnya ditutup. Mengingat semua kasus positif Covid-19 di Aceh terjadi pada orang Aceh yang bepergian dari luar, seperti Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Malaysia. Jadi itu akar permasalahannya. Maka tidak perlu jam malam,” ujar Irwan kepada wartawan, kemarin.

Kata dia, untuk menyelesaikan setiap masalah, Pemerinrah Aceh harus mengatasi akar permasalahannya. Bila Aceh menerapkan jam malam, meliburkan sekolah, menutup usaha masyarakat, dan melarang keramaian, tapi masih membuka bandara, pelabuhan, dan terminal, semua kebijakan itu tidak akan mengakhiri penularan virus corona.

“Kita asumsikan semua orang di Aceh ini negatif Covid-19. Tapi, kemudian masuk orang yang sudah terinfeksi Covid-19. Maka, penularan akan terus terjadi,” tamsil Irwan. “Faktanya, hingga saat ini kita mengetahui sudah lima orang positif di Aceh.”

Kemudian, imbuh Irwan, ada puluhan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) serta ratusan ODP yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Pemerintah Aceh saat ini harus menutup jalur agar tidak ada lagi orang yang membawa Covid-19 ke Aceh. Selain itu, harus karantina yang super ketat.

Irwan menyarankan, ratusan ODP yang tersebar di seluruh Aceh harus dikarantina secara terpusat minimal 14 hari. Mereka dilindungi 14 x 24 jam agar tidak bertemu orang lain. Langkah ini perlu diambil pemerintah untuk memutus rantai penularan Covid-19.

Menurut Irwan, pemutusan mata rantai Covid-19 ini tidak mungkin berhasil jika para ODP hanya diimbau untuk karantina mandiri di rumah masing-masing. “Hal yang sangat manusiawi apabila manusia bosan berada di dalam rumah selama 14 hari. Maka, ia akan tetap ke luar rumah, belanja ke pasar, ke apotek, dan sebagainya,” ujar Irwan.

Di samping itu, Irwan mengatakan, tidak semua ODP di Aceh orang yang mampu secara ekonomi. Banyak di antaranya rakyat kecil yang sumber penghasilannya dari bekerja harian.

“Bagaimana mungkin mereka yang pekerja harian ini diimbau berdiam diri di rumah selama 14 hari? Mau makan apa dia dan keluarganya? Maka sudah seharusnya pemerintah menanggung kebutuhan para ODP, baik makanan, vitamin, dan sebagainya. Caranya, para ODP ini harus dikarantina di satu tempat,” anjur Irwan.

Sebelumnya Irwan pernah menyarankan agar karantina ODP lebih tepat. Caranya, dengan mengarantina terpusat para ODP di fasilitas militer yang sudah terjamin keamanannya.

Menurut Irwan, fasilitas militer telah memiliki sarana lengkap, seperti kamar tidur, kamar mandi, perabotan, sarana olahraga, dan taman. Dia pun menyarankan dua lokasi yang dirasa layak sebagai tempat pemusatan karantina, yaitu Rindam Iskandar Muda di Mata Ie, dan Sekolah Polisi Negara (SPN) di Seulawah.

“Apabila dianggap terlalu jauh, semua ODP dari berbagai kabupaten dikarantina di pusat provinsi. Karena itu, bisa dibagi ke Lhokseumawe untuk wilayah utara, timur, dan tengah, kemudian di Meulaboh untuk wilayah barat dan selatan.

Di Kota Lhokseumawe dan Meulaboh, Irwan menyarankan agar karantina terpusat dilakukan di Komando Resort Militer (Korem) masing-masing.

Apabila hal ini diterapkan, Irwan yakin penularan virus corona di Aceh akan terhenti. Karena, yang di dalam sudah dilindungi dan yang di luar tidak bisa masuk. Dengan demikian, kegiatan perekonomian masyarakat Aceh masih bisa tetap berjalan.

“Bila ini yang dilakukan pemerintah, maka Aceh tidak perlu jam malam. Bahkan, tidak perlu penutupan usaha milik masyarakat,” ujarnya.

Irwan menbambahkan, bila dengan penutupan jalur masuk ke Aceh dikhawatirkan mengganggu stok bahan pokok, peralatan medis, BBM, dan sebagainya, Pemerintah Aceh bisa membuat pengecualian bagi truk pengangkutan, pesawat cargo, dan kapal barang.

Kata Irwan, dia hanya bisa menyarankan ini padan Pemerintah Aceh lantaran Irwan tidak memiliki kewenangan membuat keputusan. “Saya hanya berwenang mengawasi kerja pemerintah serta memberi pendapat dan saran. Kalau diibaratkan pemerintahan di gampong, saya adalah anggota tuha peut. Sedangkan keputusan tetap berada di tangan keuchik. Jadi inilah saran saya kepada Pemerintah Aceh. Semoga bisa diterima,” pungkas Irwan.[]

Komentar

Loading...