Ketua Fraksi PA: Hentikan Polimik Politik, Mari Fokus Perangi Corona

Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tarmizi Panyang. [Foto: Acehonline.co/Reza Gunawan]

BANDA ACEH - Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tarmizi Panyang, meminta semua elite politik di Aceh untuk berhenti membuat kegaduhan di tengah situasi yang sedangan "krisis" akibat wabah virus corona (Covid-19). Dia berharap para elite melupakan sejenak kepentingan dan perbedaan politik serta bersatu melawan Covid-19 yang kian hari terus mengancam Aceh.

Hal ini disampaikan Tarmizi dalam keterangan tertulisnya yang diterima acehonline.co, Jumat malam (27/3/2020), menyikapi pernyataan Wakil Ketua DPRA, Dalimi, yang menyebut bahwa semua anggota DPRA yang berjumlah 81 orang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) kasus Covid-19. Menurut Tarmizi, pernyataan politisi Partai Demokrat itu terlalu tendensius dan tidak berdasar, sehingga menimbulkan kegaduhan bukan hanya di kalangan Dewan tapi juga di kalangan masyarakat luas.

"Pernyataan Dalimi yang menyebut semua anggota DPRA berstatus ODP hanya asal bunyi dan sama sekali tidak berdasar. Sebenarnya kalau mau jujur, yang benar-benar menjadi ODP adalah kalangan mereka di Demokrat karena baru pulang dari Kongres di Jakarta. Jadi pernyataan semacam ini sangat tidak etis dilontarkan seorang pimpinan Dewan dan hanya akan mengundang polemik dan kegaduhan. Mestinya di tengah situasi seperti ini pimpinan melakukan pendekatan mencari solusi bersama terkait nasib bangsa dan rakyat Aceh, bukan malah melontarkan sesuatu yang sifatnya tidak berdasarkan data," ujar Tarmizi Panyang.

Tarmzi turut mengajak semua pihak, baik Eksekutif maupun Legislatif untuk menghentikan polimik politik, dan fokus terhadap masalah bangsa saat ini bagaimana dapat segera terbebas dari virus corona. Selain itu, juga sama-sama memikirkan nasib rakyat Aceh terkait ketersediaan bahan pokoh yang harganya mulai meroket.

"Saya harap semua elite di Aceh dapat menghentikan polemik politik, dan fokus memikirkan terhadap nasib bangsa dan rakyat di tengah situasi yang mulai memburuk," tegas Ketua Fraksi Partai Aceh itu.

Fokus ke Medis dan Bahan Pokok

Pada kesempatan tersebut, sebagai Wakil Rakyat, Tarmizi turut memberikan beberapa pemikiran terkait wabah corona dan masalah bahan pokok yang sedang dihadapi masyarakat. Politisi Partai Aceh ini mengapresiasi semua pihak yang telah bahu membahu memberi kontribusi nyata terhadap pencegahan dan penanganan Covid-19, baik Pemerintah Aceh, TNI/Polri, maupun pihak swasta.

Pun demikian, anggota DPRA asal Dapil Aceh Utara - Lhokseumawe itu mendesak Pemerintah Aceh agar segera mendatangkan semua kebutuhan medis dalam penanganan wabah corona. "Seperti alat tes corona, yang hasilnya bisa diketahui langsung di Aceh, positif atau negatif. Kalau saat ini kan sampel pasien yang dicurigai atau PDP harus dirujuk ke Jakarta dan hasinya baru diketahui tiga hari kemudian seperti kasus yang meninggal pertama. Ini sangat beresiko dan akan sangat lambat dalam memutus mata rantai virus corona di Aceh," ungkap Tarmizi.

Kemudian, lanjut Tarmzi, yang sangat urgent untuk dipikirkan segera oleh Pemerintah Aceh adalah masalah SDM medisnya, ventilator, dan kamar inap pasien.

"Hal ini harus segera dicarikan solusi mengingat PDP di Aceh terus bertambah, dan ini juga sebagai antisipasi jika suatu waktu PDP dan pasien positif corona di Aceh membludak seperti di Jakarta, Banten, Jatim, Jabar, dan lain sebagainya. Semua rumah sakit rujukan yang telah ditunjuk harus siap dengan SDM dan peralatan medisnya. Kita berharap dan berdo'a kepada Allah SWT agar wabah Covid-19 segera berakhir, pun demikian bentuk antisipasi juga harus segera disiapkan," pintanya.

Hal yang tidak kalah pentingnya lagi, tegas Tarmizi, adalah masalah ketersediaan bahan pokok di Aceh yang sudah mulai langka seperti gula.

"Bila ini tidak diambil kebijakan kongkret segera, maka bisa menimbulkan masalah lain nantinya, apalagi bulan Ramadhan sudah di depan mata," ujarnya.

Sebagai anggota Legislatif, Ketua Fraksi Partai Aceh itu menekankan bahwa transparansi penggunaan anggaran harus tetap dijunjung tinggi pihak Eksekutif, jangan sampai memanfaatkan kesempatan (korupsi) di saat rakyat sedang menjerit.

"Ketersedian stok pangan ini harus benar-benar dipikirkan Pemerintah Aceh secara matang, sebelum hal terburuk terjadi. Beras dan sembako-sembako lainnya harus aman untuk masyarakat. Jangan sampai nanti kita menyelamatkan rakyat dari penyakit, malah meninggal akibat kelaparan. Ini harus dipikirkan karena tidak semua rakyat Aceh siap dengan situasi terburuk nantinya seperti lockdown. Yang perlu digaris bawahi, situasi saat ini aja rakyat Aceh mulai menjerit, apalagi jikai harus lockdown," pungkasnya. [Parlementaria]

Komentar

Loading...