Pertahankan Anggaran Dayah, Anggota DPRA Desak Pemerintah Aceh Alihkan Dana Proyek Tahun Jamak

Anggota DPRA Fraksi Partai Aceh, Sulaiman. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Fraksi Partai Aceh, Sulaiman, mempertanyakan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Aceh terkait pengalihan anggaran pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh untuk penanganan pandemi Covid-19. Dia menilai, kebijakan tersebut telah menimbul polemik di masyarakat.

Sulaiman dalam keterangan tertulisnya yang diterima acehonline.co, Minggu (10/5/2020), mengaku heran dengan langkah yang telah diputuskan Pemerintah Aceh, yang mengalihkan anggaran pada Dinas Pendidikan Dayah. Menurutnya, dinas tersebut merupakan sebuah bentuk kekhususan Aceh.

“Seharusnya, Pemerintah Aceh bisa melakukan pengalihan anggaran pada proyek-proyek multiyers (tahun jamak). Kenapa harus anggaran untuk dayah. Bukankah anggaran multiyears ada?" tegas mantan Ketua DPRK Aceh Besar itu.

Baca juga: Penganggaran 12 Proyek Multiyears Senilai Rp2,7 Triliun di Aceh Diduga Tidak Prosedural

Sulaiman menjelaskan, pengalihan anggaran pembangunan tahun jamak itu akan cukup untuk penanganan Covid-19 di Aceh. Anggaran itu menurutnya perlu dialihkan karena dia menilai proyek tahun jamak tersebut sangat tertutup dan terkesan dipaksakan.

"Berdasarkan informasi yang kami peroleh, anggaran proyek multiyers mencapai Rp2,7 triliun," ujar Anggota Komisi II DPRA ini.

Untuk itu, politisi Partai Aceh itu mendesak agar Pemerintah Aceh mengalihkan anggaran proyek tahun jamak tersebut untuk penanganan Covid-19 di Aceh, dibandingkan harus mengambil kebijakan mengurangi atau menghilangkan anggaran dayah yang telah direncanakan dalam APBA 2020. []

Komentar

Loading...