PNA Desak Pemerintah Aceh Siapkan Anggaran Optimal Tangani Covid-19

Ketua Umum DPP PNA Samsul Bahri alias Tiyong. [Foto: Dok. Tiyong]

BANDA ACEH – Partai Nanggroe Aceh (PNA) mendesak Pemerintah Aceh menyediakan anggaran optimal untuk penanggulangan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19). Sebab, dasar hukum untuk memindahkan anggaran itu sudah memiliki legalitas hukum.

Desakan itu disampaikan langsung Ketua Umum DPP PNA, Samsul Bahri (Tiyong), Selasa (31/3/2020), melihat penyebaran wabah Covid-19 saat ini semakin meluas di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Bahkan, saat ini, wabah itu sudah mengancam Aceh, baik yang positif terinfeksi Covid-19, Pasien Dalam Pengawasan (PDP), maupun Orang Dalam Pengawasan (ODP).

Melihat data statistik, jumlah pasien positif, PDP, dan ODP semakin bertambah setiap hari. Karena itu,  “Untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan corona, Pemerintah Aceh harus menyediakan anggaran optimal yang terimbas dari Covid dan imbas dari kebijakan pembatasan sosial bagi masyarakat,” ujar Tiyong.

Menurut Tiyong, penganggaran optimal tersebut bisa dipedomani dariu Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2020, tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Selain itu, Permendagri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah juga sudah mengatur hal tersebut.

Atas dasar itu, Tiyong mendesak Plt Gubernur Aceh segera melaksanakan Inpres dan Permendaghri tersebut.

Tiyong mengusulkan, refocussing dan realokasi anggaran ini bisa dilakukan dari beberapa sumber pos anggaran dalam APBA. Misalnya rasionalisasi anggaran perjalanan dinas, kegiatan pelatihan, belanja kendaraan dinas, dan pos anggaran lainnya yang tidak bersifat urgen.

“Secara khusus, kami meminta Plt Gubernur segera membatalkan semua paket Lelang APBA 2020. Bukan hanya paket yang belum dilelang, paket yang sudah dilelang namun belum terikat kontrak juga harus dibatalkan. Karena secara regulasi ini memungkinkan untuk dibatalkan. Kami juga minta proyek Otsus Kabupaten/Kota dibatalkan dan anggarannya dialihkan sepenuhnya untuk penanganan Covid-19,” desak Tiyong.

Kata dia, ini harus dilakukan agar Pemerintah Aceh dan Pemkab/Pemko punya sumber dana optimal untuk penanggulangan corona. “Kita tidak tahu berapa lama proses penanggulangan Covid-19 di Aceh akan selesai. Mungkin bisa tiga bulan, bisa juga enam bulan, atau malah lebih. Tentunya, kita berharap wabah ini secepatnya berakhir. Tapi, kita juga harus siap dengan kemungkinan terburuk. Karena itu, dibutuhkan anggaran besar sebagai antisipasi,” ujarnya.

Atas pertimbangan tersebut, Tiyong memerintahkan Fraksi PNA mengawal secara khusus kegiatan refocussing dan realokasi APBA 2020, agar benar-benar fokus pada pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19. Baik penanggulangan dampak medis maupun dampak sosial ekonomi bagi masyarakat.

“Kami ingin Pemerintah Aceh dapat segera mencairkan anggaran untuk kedua kebutuhan tersebut. Kami akan memastikan Fasilitas Kesehatan terkait penanganan Covid-19 agar segera dilengkapi dan pengadaan APD dari APBA segera dilaksanakan serta disalurkan. Begitu juga pengadaan dan penyaluran bantuan Sembako untuk Jadup masyarakat terdampak agar segera disalurkan,” desaknya.[]

Komentar

Loading...