Proses Penetapan Nova Sebagai Gubernur Aceh Definitif Tunggu Surat Presiden

Ilustrasi calon pendamping Nova Iriansyah. [Kolase: Acehonline.co/Decky]

BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin mengatakan DPRA belum dapat memproses pelantikan Nova Iriansyah sebagai gubernur Aceh defenitif dikarenakan masih menunggu surat Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.

“Kami masih menunggu surat Presiden melalui Kemendagri terkait pemberhentian saudara Irwandi Yusuf. Setelah itu, baru kami bisa mengusulkan penetapan definitifnya Plt gubernur sekarang,” kata Dahlan Jamaluddin ketika ditanyai proses penetapan dan pelantikan Nova Iriansyah sebagai gubernur Aceh definitif, Kamis (28/5/2020), di ruang kerjanya.

Surat pemberhentian Irwandi Yusuf yang dikeluarkan Presiden RI, Dahlan Jamaluddin menjelaskan, merujuk kepada putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kasasi Irwandi Yusuf.

“Kabarnya surat itu sudah di Kemendagri dan diproses oleh Sesneg, namun karena pandemi Covid ini maka agak sedikit terganggu. Yang memutuskan pemberhentian itu Presiden berdasarkan usulan Kemendagri,” jelasnya.

Setelah adanya surat pemberhentian dan disampaikan ke DPRA dan Pemerintah Aceh, Dahlan menambahkan, baru nantinya DPRA menyurati kembali Kemendagri untuk mendefinitifkan Plt gubernur Aceh saat ini.

“Jadi sampai sekarang kami belum menerima surat pemberhentian itu,” ungkap politisi Partai Aceh ini.

“Itu belum masuk ke ranah kami, setelah ada surat pemberhentian baru bisa kami tindaklanjuti. Mungkin karena Covid ini makanya agak sedikit terlambat prosesnya,” tambah Dahlan.

Sementara itu ketika ditanyai jika dalam waktu dekat Plt gubernur Aceh Nova Iriansyah ditetapkan sebagai gubernur definitif apakah masih memungkinkan untuk proses penetapan wakil gubernur Aceh, Dahlan mengatakan batas akhir proses dan penetapan wakil gubernur Aceh pengganti dapat dilakukan paling lambat 18 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur periode 2017-2022.

“Jika dalam waktu dekat definitif, maka masih memungkinkan. Namun itu tergantung dari partai pengusung (Irwandi-Nova). Posisi DPRA hanya memilih dari dua nama yang diusulkan oleh partai pengusung. Jika tidak diusulkan, maka DPRA tidak bisa menindaklanjutinya,” imbuh Dahlan.

Seperti diketahui, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Irwandi Yusuf yang merupakan terdakwa kasus korupsi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Februari 2020 lalu.

Dalam putusan MA, Irwandi Yusuf dijatuhkan hukuman penjara tujuh tahun dan denda Rp300 juta subside tiga bulan kurungan. Hukuman itu sesuai dengan putusan pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Jakarta. Pengadilan Tinggi Jakarta sebelumnya memperberat hukuman Irwandi Yusuf menjadi delapan tahun penjara dan denda Rp 300 juta.

Selain menghukum Irwandi Yusuf tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta, Majelis Hakim MA juga menjatuhkan hukuman tambahan terhadap Irwandi yaitu pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama tahun, setelah Irwandi menjalani pidana pokok (kurungan penjara). []

Komentar

Loading...