Sejumlah Anggota DPRA Resmi Usulkan Penggunaan Hak Interpelasi Terhadap Plt Gubernur Aceh

Sejumlah anggota DPRA berfoto bersama usai menyerahkan dokumen usulan penggunaan hak interpelasi kepada pimpinan DPRA, Rabu sore (9/9/2020). [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) resmi mengusulkan penggunaan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah kepada pimpinan DPRA, Rabu sore (9/9/2020).

Penyerahan dokumen usulan interpelasi yang berlangsung di ruang serbaguna DPRA itu diserahkan perwakilan inisiator penggunaan hak interpelasi DPRA, Irfannusir, dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), didampingi Iskandar Usman Al-Farlaki dari Fraksi Partai Aceh (PA), M Rizal Falevi Kirani dari Fraksi Partai Nanggroe Aceh (PNA) serta Tarmizi dari Fraksi PA, yang diterima Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin didampingi Wakil ketua DPRA Safaruddin. Penyerahan dokumen interlepasi tersebut juga turut dihadiri sejumlah anggota DPRA dari sejumlah fraksi lainnya termasuk Fraksi Golkar.

Perwakilan inisiantor penggunaan hak interpelasi DPRA, Irfannusir, di sela-sela penyerahan dokumen itu mengatakan dokumen usulan interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah tersebut ditandatangani 50 persen lebih anggota dewan, dari total 81 keseluruhan anggota DPRA.

“Untuk ukuran syarat interpelasi ini sudah melebihi syarat yang ditentukan, di mana sudah lebih dari 50 persen anggota DPRA yang menandatanganinya. Untuk selanjutnya, kami berharap kepada pimpinan agar segera dapat dimusyawarahkan di Banmus. Kami juga berharap usulan interpelasi ini dapat segera ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin usai menerima dokumen usulan penggunaan hak interpelasi tersebut mengatakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pimpinan DPRA akan segera menidaklanjutinya ke Badan Musyawarah DPRA untuk menentukan jadwal sidang paripurna, guna meminta persetujuan penggunaan hak interpelasi tersebut menjadi keputusan lembaga DPRA.

“Hari ini membuktikan kepada kita semua dan kepada publik bahwa apa yang selama ini yang diragukan terhadap DPRA, di mana DPRA tidak akan mengambil langkah apapun, itu tidak demikian,” ujarnya.

Para perwakilan inisiator saat menyerahkan dokumen usulan penggunaan hak interpelasi kepada pimpinan DPRA, Rabu sore (9/9/2020). [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]
Secara mandat konstitusional, Dahlan menjelaskan, DPRA diharuskan untuk selalu bersama-sama dengan eksekutif sebagai mitra kerja strategis dalam rangka kemitraan yang sejajar.

“Namun secara konstitusional, kami juga diberikan mandat untuk melaksanakan kewenangan dan hak konstitusional, ketika eksekutif tidak atau mengabaikan kewenangan-kewenangan normatif yang dimiliki DPRA. Cukup sudah kami berteriak dan menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat dalam konteks kerja-kerja pengawasan maupun kerja-kerja yang lainnya. Dan hari ini, atas usulan dari banyak rekan-rekan anggota DPRA yang terhormat, salah satu usulan hak yang dimiliki DPRA (interpelasi) selain dari hak angket dan hak lainnya telah diusulan ke pimpinan DPRA,” ungkap Dahlan.

“Hak interpelasi ini adalah hak untuk mempertanyakan berbagai kebijakan-kebijakan statgis yang dilakukan saudara Plt Gubernur Aceh, yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan masyarakat banyak,” tambah politisi Partai Aceh ini.

Sementara itu ketika ditanyai wartawan berapa jumlah anggota DPRA yang menandatangani usulan interpelasi tersebut, Dahlan Jamaluddin, mengatakan dikarenakan dokumen tersebut baru disampaikan, dirinya belum melihat dan mengetahui berapa jumlah anggota DPRA yang menandatangani maupun poin-poin materi dari interpelasi tersebut.

“Semua nanti akan terbuka ketika paripurna digelar. Kami sebagai pimpinan berkomitmen untuk segera menindaklanjutinya. Kami segera memanggil sekretariat untuk membahas apakah memungkinkan rapat Badan Musyaawarah digelar malam ini, untuk segera ditentukan kapan jadwal paripurnanya, agar bisa segera mendapatkan persetujuan di forum tertinggi dalam pengambilan keputusan lembaga DPRA” tutup Dahlan. []

Komentar

Loading...