Terkait Pengalihan Pengelolaan Migas Blok B Aceh Utara, Pemerintah Aceh Diminta Jangan Euforia

Politisi Partai Aceh Tgk Muharuddin. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH – Politisi Partai Aceh Tgk Muharuddin mengimbau kepada Pemerintah Aceh untuk tidak terlalu euforia terkait pengalihan pengelolaan minyak bumi dan gas di Blok B Aceh Utara. Menurutnya, banyak hal yang harus dipersiapkan Pemerintah Aceh terkait pengalihan pengelolaan migas tersebut.

“Terkait alih kelola migas Blok B Aceh Utara yang diumumkan Pemerintah Aceh, kita sambut dengan semangat positif. Namun euforia ini harus kita sudahi dan diisi dengan langkah-langkah konkrit sehingga proses transisi dari PHE NSB kepada PT PEMA dapat berjalan dengan baik, tanpa terkendala permasalahan yang berarti,” kata Tgk Muharuddin kepada acehonline.co, Selasa (23/6/2020).

Mantan Ketua DPRA ini menambahkan, proposal yang harus diajukan PT PEMA kepada BPMA harus dibuat dengan sangat profesional. Jika perlu, kata dia, harus digawangi oleh konsultan-konsultan yang sudah teruji dalam industri migas, Sehingga PT PEMA dapat berdiri dengan penuh percaya diri menawarkan proposal terbaiknya kepada BPMA.

“Proposal ini kabarnya harus memuat program kerja, bentuk kontrak kerjasama, kemampuan teknis dan ekonomis, kemampuan manajerial, kemampuan keuangan dan kepemilikan saham,” jelas Tgk Muhar.

Sementara itu terkait informasi kontrak sementara WK “B” akan berakhir pada 17 November 2020, Tgk Muhar menilai, nyaris jadwal dan waktu tersebut sangat singkat.

“Saya tidak yakin PT PEMA mampu memenuhi semua kelengkapan tersebut jika tidak dilakukan secara professional,” ungkap Tgk Muhar.

“Di sisi lain, BPMA saya yakin harus bekerja keras untuk memastikan proposal PT PEMA itu layak sebelum diajukan kepada Menteri. Saya rasa, PT PEMA harus intens berkomunikasi dengan BPMA sebagai regulator untuk memastikan tidak ada hal-hal yang terlupakan dalam pengajuan proposal tersebut, yang menyebabkan euforia ini hanya menjadi pepesan kosong semata,” tambah Wakil Sekjend DPA-PA ini.

Tgk Muhar juga meambahkan, Pemerintah Aceh selaku pemilik saham PT PEMA 100 persen, harus dapat memberikan tekanan besar kepada PT PEMA agar mereka dapat berkerja dengan sangat efektif.

“Ingat, waktunya sangat singkat, janganlah lagi berpolemik panjang. Sudah saatnya, khusus untuk masalah WK “B” ini jika membutuhkan dukungan politik dari DPRA, Pemerintah Aceh harus menggandeng mereka. Lupakan kepentingan politik sesaat, mari satukan Langkah untuk kepentingan Aceh yang lebih besar,” ujarnya.

“Cukup sudah kita menjadi penonton di rumah sendiri, bagaimana kemudian Perta Arun Gas berjalan dengan sendirinya, KEK Arun juga masih jalan di tempat, dan masih banyak PR lain yang harus disikapi dengan serius oleh pemerintah Aceh,” tutup Tgk Muhar. []

Komentar

Loading...