Wakili Barat Selatan Soal Multiyears, Safaruddin: Kami Bukan Tidak Sepakat, Tapi Ada Yang Keliru

Wakil Ketua DPRA Safaruddin saat memberikan keterangan pers terkait pembatalan MoU Proyek Multiyears 2020-2022. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Safaruddin, mengatakan pihaknya bukan tidak sepakat terkait program pembangunan Aceh tekait 12 proyek multiyears yang telah diprogramkan Pemerintah Aceh.

"Cuma ada proses penganggarannya yang keliru. Yang kami khawatirkan, pada masa yang akan datang, ini akan menjadi permasalah hukum,” kata Safaruddin mewakili anggota DPRA dari Barat Selatan Aceh, saat memberikan keterangan pers, usai paripurna persetujuan pembatalan MoU Proyek Multiyears, Rabu sore (22/7/2020).

DPRA, kata dia, tidak ingin terjebak dan terjerat dalam tata kelola pemerintahan tersebut, jika nantinya terdapat permasalahan hukum di kemudian hari.

“DPRA ingin tata kelola pemerintahan di Aceh berjalan dengan baik. Ada proses yang memang tidak sesuai, di mana ada proses dari kesepakatan (MoU multiyears) itu tidak dilalui dengan mekanisme pemerintahan yang tepat. Kami ingin meluruskannya,” tegas Safaruddin yang merupakan putra asli Aceh Barat Daya (Abdya) ini.

“Jika proyek ini mau ditahun jamakkan (multiyears) maka prosesnya masih bisa tahun depan, kalau memang ini cukup penting. Namun proses penerapannya (multiyears yang telah dibatalkan) ini terlalu terburu-buru, yakni di akhir (masa jabatan DPRA sebelumnya) dan prosesnya juga tidak sesuai dengan mekanisme penganggaran yang benar. Ini yang menjadi masalah bagi kami,” tambahnya.

Hal ini, Safaruddin menambahkan, seharusnya juga menjadi “PR” (pekerjaan rumah) bagi dewan yang lama.

“Kawan-kawan dewan yang lama (terpilih kembali) juga harus kejar pimpinan DPRA yang lama, benar nggak proses ini. Kalau kami lihat dari tela’ah dan rekomendasi komisi IV, ini ada yang keliru. Aturannya adalah PP Nomor 12 tahun 2019, maka kita kejar proses hukumnya sesuai nggak dengan aturan itu,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPRA Safaruddin (kiri) dan Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin (kanan) dalam saat konferensi pers terkait pembatalan MoU Proyek Multiyears 2020-2022. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]
Jika kemudian pertanyaannya setelah pembatalan MoU Multiyears ini, proyek tersebut tetap dilaksanakan apakah melanggar hukum, Safaruddin menilai hal itu secara otomatis melanggar.

“Walaupun kami melakukan proses di lembaga ini adalah keputusan politik, maka ranah hukumnya ada di penegak hukum, yang akan memutuskan itu,” ungkapnya.

“Sedangkan jika publik menilai DPRA melakukan pembatalan sepihak, tergesa-gesa atau tidak berpihak kepada masyarakat barat selatan Aceh dan tengah, maka ini juga keliru. Kami tidak memperdebatkan soal pembangunan itu dan kami juga tidak anti terhadap pembangunan itu. Yang kami ingin luruskan adalah ada proses yang salah,” tambah politisi Gerindra ini.

Fraksi Golkar Juga Setujui Pembatalan MoU Multiyears

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar yang selama ini diketahui berada di luar Koalisi Aceh Bermartabat (KAB), juga menyetujui pembatalan MoU Multiyears tersebut.

Ketua Fraksi Ali Basrah dalam konferensi pers tersebut kepada wartawan mengatakan Fraksi Partai Golkar sebelum mengambil keputusan menyetujui pembatalan MoU Proyek Multiyears tersebut, telah mengkaji dan mempelajarinya, di mana terdapat aturan yang dilanggar.

“Aturan yang dilanggar yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Di Pasal 7 itu dijelaskan ayat 1,2 dan 3 bahwa, penanggaran proyek multiyears itu harus mendapat persetujuan lembaga DPRD. Persetujuan itu tentu diawali dengan kesepakatan KUA-PPAS,” jelasnya.

“Rancangan Qanun APBA 2019 itu disampaikan pada 1 September 2019, sedangkan KUA-PPASnya itu tahapannnya sudah mulai Agustus, di mana saat itu tidak ada kesepakatan bersama antara Pemerintah Aceh dan DPRA yang didalamnya disebutkan proyek tahun jamak atau multiyears,” jelasnya.

Ketua Fraksi Golkar DPRA Ali Basrah (tengah) saat memberikan keterangan pers terkait pembatalan MoU Proyek Multiyears 2020-2022. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]
Untuk itu, kata Ali Basrah, keputusan yang diambil dalam paripurna DPRA adalah keputusan lembaga.

“Jadi jangan kita bicara KAB atau non KAB, itu persoalan lembaga,” kata Ali Basrah.

Ali Basrah menyatakan dirinya juga berasal dari Barat Selatan Aceh, yakni Daerah Pemilihan 8 (Gayo Lues dan Aceh Tenggara).

“Jadi kami sangat mengerti dan paham bahwa pembangunan beberapa ruas jalan yang menghubungkan Gayo Lues dengan Aceh Timur, Aceh Barat Daya dan Langsa sangat dibutuhkan. Tetapi, kita juga harus menghormati hukum dan aturan yang ada. Ketika ada aturan hukum yang dilanggar, maka kita harus hormati,” ujarnya.

“Oleh karenanya, terkait dengan multiyears ini ada kendala atau terhambat, kami bukan sengaja, tapi ada aturan yang harus kita hormati,” tambah Ali Basrah yang juga menjabat Sekretaris DPD I Golkar Aceh ini.

Tiyong paparkan kronologi

Sementara itu Anggota DPRA Fraksi PNA Samsul Bahri atau Tiyong, yang pada periode sebelumnya juga berada di Komisi IV DPRA memaparkan kronologi persoalan perencanaan proyek multiyears tersebut.

“DPRA menerima surat dari Plt Gubernur Aceh pada 2 September 2019. Saat itu, sudah masuk pembahasan anggaran (Rancangan APBA), bukan lagi pembahasan KUA-PPAS,” ungkap Tiyong.

Saat itu, Tiyong juga menjelaskan, Wakil Ketua DPRA periode lama mengintruksikan kepada Komisi IV DPRA untuk ditela’ah.

“Kalau tidak salah surat ke Komisi IV tanggal 9 September baru masuk. Ketika ditela’ah, Komisi IV menjawab surat pimpinan DPRA yang melampirkan surat Plt Gubernur Aceh, di mana harus ada pendalaman kembali terkait kesepakatan proyek multiyears,” papar Tiyong.

“Untuk sementara waktu, multiyears itu belum bisa dilaksanakan sampai adanya pendalaman kembali. Setelah itu, di Badan Anggaran DPRA tidak pernah membahas apapun terkait rencana proyek multiyears itu,” tambahnya.

Proyek Multiyears, lanjut Tiyong, muncul tiba-tiba menjelang pengesahan anggaran, yang dilakukan MoU antara pmpinan DPRA dengan Plt Gubernur Aceh, bukan persetujuan lembaga DPRA.

“MoU antara pimpinan DPRA dengan Plt Gubernur itu, tidak diparipurnakan masalah multiyears. Yang diparipurnakan adalah Qanun APBA 2020,” ungkapnya.

Qanun APBA 2020 kemarin juga, kata Tiyong, setelah hasil diparipurnakan, hasil evaluasi Kemendagri hingga kini belum diserahkan ke DPRA.

Anggota Fraksi PNA DPRA Samsul Bahri (Tiyong) saat memberikan keterangan pers terkait pembatalan MoU Proyek Multiyears 2020-2022. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]
“Makanya sekarang kami juga bingung, apakah APBA yang digunakan saat ini adalah APBA yang dibahas dengan DPRA atau APBA hasil koreksi Kemendagri. Karena hasil koreksi Kemendagri sampai sekarang belum diserahkan kepada kami. Pimpinan DPRA juga sudah beberapa kali menyurati (Pemerintah Aceh), tapi belum juga diserahkan,” ujar Tiyong yang juga Ketua Umum DPP Partai Nanggroe Aceh ini.

Selain itu, Tiyong mengaku terdapat beberapa hal yang janggal di dalam proyek multiyears 2020-2022 tersebut.

“Pertama jumlah programnya saat pengajuan sebelumnya itu 12 paket, tapi ada ruas jalan yang dipecah. Ruas jalan Aceh Selatan-Singkil itu dipecah tiga segmen atau tiga paket. Sehingga kata dia, Proyek Multiyeras kini berjumlah 15 paket,” jelasnya.

“Ini terkesan ada apa-apa di proyek multiyears ini, tapi persoalan pertama kami batalkan MoU Multiyeras ini adalah agar tidak ada masalah di kemudian hari. Karena, jika ada masalah di kemudian hari, maka pembangunan ruas jalan ini akan tertunda juga” tegas Tiyong.

Selain itu persoalan yang dihadapi saat ini, Tiyong menambahkan, dikarenakan Pandemi Covid-19, maka terjadi pengurangan transfer pusat ke daerah.

“Dengan berkurangnya transfer Dana Otsus untuk Aceh, sanggup nggak kita biayai proyek ini hingga Rp1,2 triliun untuk tahun anggaran 2021. Sementara APBA belum jelas, bisa-bisa APBA kita ke depan berkurang, karena menurunnya Alokasi Dana Umum (DAU) APBN,” jelasnya.

Untuk itu, Tiyong juga menegaskan, DPRA bukan menolak pembangunan di Aceh, khususnya pembangunan ruas jalan di lintas barat selatan Aceh.

“Kami tetap sepakat menganggarkan apa yang dibutuhkan untuk multiyears itu, dengan dikaji dari sisi hukumnya lalu dilanjutkan di APBA-P 2020 dan APBA 2021. Berapa sih yang sangat mendadak yang harus dimultiyearskan,” ungkapnya.

“Di sisi lain kita juga dihadapi persoalan rumah sakit regional, yang sejak masa Zikir (Zaini-Muzakir) sampai sekarang belum tuntas 50 persen, yang membutuhkan anggaran ratusan miliar per rumah sakit. Ini juga kebutuhan rakyat Aceh, khususnya seluruh rakyat pantai barat selatan. Beda kebutuhan jalan dan kebutuhan rumah sakit. Kami akui kebutuhan jalan itu untuk mendongkrak ekonomi, jadi dengan ini, DPRA bukan menolak pembangunan jalan, tapi prosedurnya ada yang salah, sehingga kami sepakat untuk membatalkan dan dibahas kembali dengan mendapatkan persetujuan DPRA,” pungkasnya.

PDA Juga Sepakat

Selain Golkar, Partai Daerah Aceh (PDA) yang tergabung dalam Fraksi PKBA-PDA juga sepakat terkait pembatalan MoU Proyek Multiyeras tersebut. PDA juga diketahui merupakan partai politik yang berada di luar KAB.

Wakil Ketua Fraksi PKB-PDA, Ridwan Abubakar yang akrab disapa Nek Tu dalam konferensi pers tersebut mengatakan, Pemerintah Aceh dalam memprogramkan sesuatu, maka harus berkoordinasi atau bermusyawarah dengan DPRA.

“Jangan berjalan sendiri, jika berjalan sendiri di saat kami membantah, seakan-akan kami tidak setia untuk rakyat,” tegas Nektu.

Padahai yang dipeugot saboh macam,” timpal Nek Tu dalam bahasan Aceh.

Dia juga mempertanyakan sikap Pemerintah Aceh yang tidak bermufakat dengan DPRA dalam menjalankan suatu program.

Pakoen jinoe hanjeut, baroe koen jeut lagoe (mengapa sekarang tidak bisa, dulu kenapa bisa),” ujar Nek Tu.

Nyoe but mandum baplueng-baplueng, dijak kedroe jue. ‘oeh watee enteuk melanggar hukum, diyak pelop kamoe chit lam penjara, panee dilhap lagee nyan,” tambah lagi dengan Bahasa Aceh.

Wakil Ketua Fraksi PKB-PDA Ridwan Abubakar atau Nek Tu (tengah) saat memberikan keterangan pers terkait pembatalan MoU Proyek Multiyears 2020-2022. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]
Untuk itu, Nek Tu berharap segala sesuatu yang dilakukan Pemerintah Aceh harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Bek lagee penumpang gelap, ek bak teungoh jalan (jangan jadi penumpang gelap, yang naik di tengah jalan),” ungkapnya.

Jadi, kata Nektu, pekerjaan multiyeras ini harus sesuai dengan aturan hukum dan memiliki dasar hukum, di mana masuk ke dalam KUA-PPAS dan disahkan dalam paripurna.

Kop jai yang dipubut hana dimeupakat ngoen kamoe. Jinoe kamoe peuingat sigoe bah tepat dijak, menyoe hana teupat, singoeh ta peugrak laen lom,” tegas Nek Tu.

Jadi, DPRA ngoen Pemerintah Aceh harus meusaboeh. Menyoe na kerjasama, baroe get,” tambah Nek Tu.

Nek Tu juga menegaskan DPRA bukan menolak program pembangunan Aceh, melainkan ingin memperbaiki hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Bek sampek meukumat gob singoeh, gara-gara ureung nyan cok peunutoh awai (jangan sampai nanti bermasalah orang lain, yang diakibatkan keputusan yang diambil sebelumnya),” pungkas Nek Tu. []

Komentar

Loading...