Desak Kaji Larangan Beroperasi Bus Antar Provinsi, Anggota DPRA Minta Pemerintah Tetapkan Prokes Angkutan

Anggota DPRA dari Partai Daerah Aceh (PDA), Wahyu Wahab Usman. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Wahyu Wahab Usman meminta Pemerintah Pusat untuk mengkaji kembali larangan beroperasinya bus antar provinsi. Hal itu dikarenakan kebijakan itu dinilai merugikan pengusahan angkutan.

"Seharusnya Pemerintah dan Organda menetapkan protokol kesehatan (Prokes) untuk angkutan umum, bukan malah menyetop beroperasinya bus antar provinsi, yang itu akan merugikan para pengusaha angkutan," ungkap anggota dewan yang juga pengusaha Bus Kurnia di Sumatera ini.

Aturan-aturan protokol kesehatan bagi angkutan bisa dilakukan, kata Wahyu, seperti jam keberangkatan dilakukan bergiliran agar tidak menumpuk penumpang, pembelian tiket online agar tidak ada antrean, pembatasan unit angkutan dan penumpang yang berangkat per harinya, kru memakai sarung tangan dan faceshield, pembelian tiket sudah termasuk rapid test GNOSE, masker dan hand sanitizer.

"Selain itu penumpang yang beangkat antar provinsi bisa ditegaskan hanya bisa berangkat jika memiliki surat bebas vaksin. Selain itu, saat bekerangkatan juga bisa diberlakukannya social distancing jaga jarak penumpang," paparnya.

Dalam penerapan aturan prokes angkutan ini, Wahyu juga menambahkan, tidak hanya diberlakukan saat lebaran ini saja, melainkan diterapkan selama masa pandemi masih berlangsung.

"Kerugian tidak lagi menjadi hitungan para pengusaha angkutan bus, karena pandemi sudah sangat mematikan ekonomi. Tetapi bagaimana usaha bus mereka tetap bisa berjalan, karena mereka dihadapkan pada tanggungjawab karyawan yang harus mendapatkan penghasilan untuk kehidupan keluarga mereka dan mebayar zakat fitrah," tegasnya.

Di sisi lain, Wahyu Wahab menambahkan, Pemerintah mendesak pengusaha membayar tunjangan hari raya (THR), namun di sisi lain malah mebuat kebijakan yang berdampak kepada usaha angkutan tidak bisa bergerak.

"Di sinilah kita lihat bagaimana peran Organda sebenarnya, bukan hanya adem ayem, manggut-manggut saja mengiyakan apa yang dikatakan pemerintah, tanpa memberikan solusi bagi para pengusaha angkutan yang tergabungn di Organda," imbuhnya. []

Komentar

Loading...