Ketua MES Aceh Ajak Semua Pihak Memasyarakatkan Ekonomi Syariah

Sosialisasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah di BI Lhokseumawe. [Foto: AcehOnline/Jefry T]

LHOKSEUMAWE - Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Aceh, H Aminullah Usman, SE,Ak mengajak seluruh elemen agar memasyarakatkan ekonomi syariah di Aceh.

Hal tersebut dikatakan pria yang juga kini menjabat sebagai Walikota Banda Aceh tersebut dalam kata sambutannya pada acara seminar dan sosialisasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berlangsung di gedung serbaguna Bank Indonesia Perwakilan Lhokseumawe, Jumat (23/8).

Menurutnya, peralihan lembaga keuangan seperti bank konvensional menjadi bank syariah di Provinsi Aceh membutuhkan dukungan semua pihak, terutama para pimpinan kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta stakeholder di bidang itu.

Tidak hanya perbankan, kata dia, untuk merubah sistem konvensional ke syariah juga harus dimulai dari perorangan, lembaga keuangan, pasar modal, leasing termasuk juga badan usaha sampai ke tingkat desa seperti Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), sehingga berlandaskan Al Quran, Hadist dan undang-undang.

“Saat ini telah lahir qanun yang mengatur tentang itu, jadi MES berkewajiban melakukan sosialisasi kepada semua pihak supaya memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat bisa terwujud di bumi Aceh sehingga manfaatnya bisa benar-benar dirasakan masyarakat,” pinta Aminullah.

Sementara itu, Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya yang diwakili oleh staf ahli bidang Ekonomi dan pembangunan, Ir Mehrabsyah menyambut baik serta mengapresiasi kegiatan sosialisasi dimaksud, sebab peralihan konvensional ke sistem syariah sudah selayaknya dilakukan namun perlu berbagai strategi agar mudah dipahami oleh masyarakat luas di Aceh, khususnya Kota Lhokseumawe.

Dalam acara yang bertema “menjemput keberkahan dengan ekonomi syariah” juga turut hadir sebagai pemateri Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh Aulia Fadhly, tim ahli DPRA pada pansus Qanun LKS Prof Nazaruddin A Wahid MA dan Kepala Kantor Perwakilan BI Lhokseumawe Yufrizal unsure Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Lhokseumawe dan Aceh Utara serta pimpinan perbankan. []

Komentar

Loading...