Terkait Larangan Bank Konvensional di Sabang, BPKS Berharap Pertimbangan Pemerintah Aceh

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Iskandar Zulkarnain. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH - Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Iskandar Zulkarnain, mengharapkan Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk dapat mempertimbangkan larangan beroperasinya bank konvensional di Sabang mulai tahun 2021 sesuai Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Hal itu mengingat kawasan Sabang merupakan daerah wisata dan ujung tombak wilayah pengembangan ekonomi Aceh.

“Saya setuju bahwa bank syariah itu baik, dan kita tidak ragukan itu. Bank syariah juga yang mampu untuk membuat ekonomi lebih baik. Namun apakah itu bisa diterapkan secepat itu di Aceh, khususnya Sabang?. Kita tidak bisa melawan qanun, dan qanun itu juga sudah dibuat, dimana itu harus diimplementasikan. Tapi harus kita lihat juga sesiap apa bank itu (perbankan di Aceh). Apakah bank syariah itu juga mampu (memenuhi) dengan kebutuhan masyarakat sekarang,” kata Iskandar yang dihubungi acehonline.co dari Banda Aceh, Senin (28/12/2020), terkait adanya usulan anggota DPRA yang menyarankan Pemerintah Aceh merealokasi rencana penerapan bank konvensional ke Sabang.

Iskandar mencontohkan transaksi yang dilakukan masyarakat saat ini dalam berbelanja online, di mana menurutnya masih sangat membutuhkan bank konvensional.

“Untuk belanja online itu tidak ada yang syariah, maka masyarakat membutuhkan bank konvensional, karena semua sekarang masih konvensional,” ungkapnya.

Sabang, kata Iskandar, kelak akan menjadi suatu wilayah bisnis.

“Untuk itu, bank konvensional itu harus ada di sini. Tinggal saja masyarakat yang memilih. Kita menyampaikan bahwa di Sabang itu ada bank A dan bank B (syariah dan konvensional), silakan masyarakat yang memilih,” paparnya.

Iskandar juga menilai, masyarakat saat ini juga mengerti bagaimana pelaksanaan dari bank syariah itu sendiri, yang menurutnya tidak berbanding jauh dengan bank konvensional.

“Seperti halnya suku bunga (margin atau keuntungan dalam penyebutan bank syariah), di mana bank syariah tidak berbanding jauh dengan suku bunga bank konvensional. Silahkan saja coba buka-bukaan bagaimana sistem di bank konvensional, begitu juga di bank syariah,” ungkap Iskandar.

“Jika bank syariah bisa memberikan lebih rendah dibandingkan bank konvensional itu baru fair, dan tentu masyarakat dengan sendirinya akan lebih memilih bank syariah,” tambahnya.

Iskandar juga menjelaskan, jika bank syaraiah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat lebih dari bank konvensional, maka tidak masalah diterapkannya larangan bank konvensional di Aceh secara menyeluruh.

“Tapi ini kan tidak, sekarang hampir semua transaksi masyarakat memakai bank konvensional,” ungkapnya.

Iskandar menganalogikan di Indonesia yang memiliki pom bensin nasional dan multicompany (swasta), seperti pertamina, petronas, dan brand lainnya, di mana semuanya bisa membuka dan berjualan. Namun dalam penggunaannya, masyarakat yang memilih sesuai kebutuhannya sendiri.

“Begitu juga bank konvensional, di mana ulama mengatakan qanunnya ini, bank syariah itu lebih baik, semua kan masyarkat juga tau. Tapi dalam penggunaannya itu masyarakat yang menentukan,” imbuh Iskandar.

“Dengan adanya bank konvensional tetap beroperasi di Sabang yang juga terdapat bank syariah, maka biarlah masyarakat yang memilih,” tambahnya.

Sementara itu ketika ditanyai apakah dengan tidak beroperasinya bank konvensional di Sabang akan berpengaruh kepada investasi, Iskandar mangatakan persoalan investasi adalah persoalan besar untuk dibicarakan.

“Kita tidak usah jauh lah, kita tidak usah bicara investasi, toh tingkat belanja online saja, masyarakat atau turis yang datang ke Sabang itu membutuhkan bank konvesional. Apakah bank syariah sudah bisa menampung (kebutuhan transaksi masyarakat)? kan belum, trus bagaimana ruang (kebutuhan) yang ada di sini?” timpalnya.

Iskandar menegaskan, penilaian yang diutarakannya tersebut bukan berarti dirinya melawan kebijakan pemerintah ataupun menolak penerapan bank syariah di Aceh. Namun dia berharap Pemerintah Aceh dan DPRA dapat lebih mengkaji penerapan bank syaraiah secara menyeluruh, khususnya di Sabang yang merupakan daerah wisata yang kerap ditangani turis domestik dan mancanegara.

“Saya berharap ada pertimbangan dari pemerintah dan dewan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dan pengembangan ekonomi Sabang. Paling tidak, bank syariah itu itu lebih memahami kebutuhan rill dari nasabah atau konsumen (masyarakat),” kata Iskandar.

“Karena saat ini bank syariah itu belum bisa bergerak cepat (memenuhi segala kebutuhan transaksi masyarakat), jadi biarkanlah sampai mereka (bank syariah dan konvensional) itu bisa sejajar, baru diterapkan sepenuhnya. Untuk saat ini, biarlah masyarakat memilih, jangan terkesan dipaksakan,” tambahnya.

“Jika nantinya bank syariah itu bisa lebih meyakinkan masyarakat, seperti suku bunga lebih rendah (margin/keuntungan untuk sistem syariah) serta fasilitas lebih baik seperti ATM-nya ada di mana-mana tentu masyarakat akan memilih bank syariah itu sendiri,” tutup Iskandar. []

Komentar

Loading...