Bupati Aceh Singkil Resmikan Ruang Klinik Konsultasi Pengelolaan Dana Desa

Inspektur Inspektorat Aceh Singkil, M Hilal, saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait peresmian Ruang Klinik Konsultasi Pengelolaan Dana Desa. [Foto: Acehonline.co/Zulkarnain]

ACEH SINGKIL - Peresmian Ruang Klinik Konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dana Desa (DD) Kabupaten Aceh Singkil, bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil, yang berada di Desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Selasa (29/12/2020).

Dalam sambutannya Bupati Aceh Singkil Dulmusrid menyampaikan, dana desa yang telah disalurkan tentunya memiliki dampak positif bagi Pemerintahan Desa.
"Yaitu meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa, sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa yang berimplikasi pada terpenuhinya kesejahteraan masyarakat desa," ujar Dulmusrid

Namun, Dulmusrid juga mengatakan, selain berdampak positif, adanya dana desa juga menimbulkan dampak negatif.

"Yaitu tergodanya perangkat desa untuk berbuat yang tidak semestinya, yang kemudian dapat merumuskan pengelolaannya ke ranah hukum pidana Korupsi," ungkap Dulmusrid

Selain itu Bupati juga berpesan, terkait dampak negatif tersebut, dirinya mengingatkan para kepala desa agar dapat menghindari kesalahan administrasi pengelolaan keuangan desa dan membuat pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan dana bantuan lainnya dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

"Karena setiap dana yang diterima harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan," pesan Dulmusrid

Dalam sambutannya, Dulmusrid juga berharap, agar ruang konsultasi yang telah disiapkan itu, supaya dimanfaatkan seoptimal mungkin sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahan terkait pengelolaan keuangan Desa.

"Untuk dapat menghindari kesalahan administrasi, sudah ada ruangannya," ujar Dulmusrid

Bupati Aceh Singkil juga berharap kepada Inspektorat untuk memberikan ruang konsultasi kepada semua pihak.

"Saya minta kepada Inspektorat, agar memberikan pelayanan yang maksimal," tutup Dulmusrid

Sementara itu Inspektur Inspektorat Aceh Singkil, M Hilal, berharap klinik konsultasi yang disediakan itu dapat digunakan jajaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Singkil, terutama seluruh kepala dan perangkat desa serta masyarakat, terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan Desa.

"Silahkan saja, kalau ada permasalahan, kita terbuka untuk memberikan pelayanan," imbuh Hilal

Ketika ditanyai terkait tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang sudah ditemukan, Hilal menyampaikan, hal tersebut selalu menjadi pemberitaan terkait LHP, baik di desa maupun Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

"Kami dari Inspektorat tugasnya hanya melakukan audit. Ketika kita selesai melakukan audit, maka hasilnya kami serahkan kepada Bupati secara tertulis untuk ditindaklajuti, supaya kepala kampung dan perangkat kampung serta Bumdes, yang ada namanya dalam LHP dilakukan pembinaan oleh bupati," tegas Hilal

M Hilal juga berpesan agar kepala desa dan perangkat desa serta Bumdes untuk lebih koperatif lagi ke depan, karena Inspektorat bukan Aparat Penegak Hukum (APH).

"Kami dari Inspektorat hanya berharap jangan sampai teman-teman (aparatur desa) ditangani APH. Pokoknya setiap pengaduan masyarakat, InsyaAllah kami tindaklanjuti," ungkap Hilal. []

Komentar

Loading...