Negara Kesejahteraan dan Dampak Kebijakan Publik

Tokoh Politik Aceh, Tarmidinsyah Abubakar. [Foto: Istimewa]

Oleh: Tarmidinsyah Abubakar

Kebijakan Publik yang dibuat oleh pemerintah berkait erat dengan kesejahteraan masyarakat. Maka setiap kebijakan publik seorang pimpinan daerah harus menghitung dampak plus minus yang bakal timbul baik secara moral maupun finansial yang menjadi beban negara dan daerah.

Perintah menutup tempat usaha masyarakat meski dalam penanganan Virus Corona sekalipun perlu diperhitungkan, karena di Aceh masyarakatnya masih memiliki sandaran lain dalam menghadapi masalah tersebut yakni dengan keyakinan dalam beragama, dan hingga saat ini masyarakat masih merasa aman bahkan beraktivitas seperti biasa.

Oleh karena itu membuat kebijakan publik dengan memerintahkan masyarakat menutup usahanya harus dicarikan solusi agar masyarakat tidak dirugikan atas kebijakan publik dimaksud, bahkan negara perlu mengganti rugi terhadap kebijakan publik tersebut.

Saya belum melihat alasan yang kuat terhadap kebijan publik yang dikeluarkan Plt. Gubernur Aceh untuk itu. Jika suatu saat dampak penyebaran virus ini sebagai suatu rekayasa politik yang sengaja untuk meresahkan sosial maka hal ini dapat berimbas pada abuse power.

Contohnnya begini, ketika ada lembaga kesehatan yang melakukan penelitian terhadap iklim di Aceh ternyata Virus Corona ini sulit berkembang karena suhu di Aceh lebih tinggi dari jangkauan kemampuan virus dimaksud. Maka kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur adalah salah sasaran dan tidak tepat sasaran.

Berikutnya, misalnya begini ada indikasi Gubernur terlibat dalam skenario permainan politik ideologis global antara Cina yang dituduh sebagai pemilik Virus Corona dan negara lawannya yang mengkampanyekan untuk menyudutkan Cina akibat persaingan kekuasaan politik dan perdagangan, maka Gubernur juga telah menyalahkan kewenangan atas kekuasaan. (Lihat juga kompetisi politik pusat) yang sepertinya tidak rumit masyarakat membacanya.

Melihat arah pembangunan Indonesia yang mengarah pada Negara Kesejahteraan (walfare state) maka setiap kebijakan publik perlu memperhitungkan kondisi hidup rakyat agar tidak terguncang karena kesenjangan sosial.

Oleh karena itu, hari ini Pemerintah Aceh membuat kebijakan publik seharusnya dalam waktu dekat sudah mengkompensasikannya dengan kebijakan publik tentang pengawalan kesejahteraan rakyat meski harus mereplan kembali rencana pembangunan lainnya demi membiayai kehidupan rakyat. Jika tidak demikian maka bisa saja timbul gugatan publik terhadap kebijakan publik yang dinilai belum tepat dan salah sasaran.

Saya menyarankan, supaya stakeholders di Aceh segera mempersiapkan langkah-langkah untuk menutupi celah dengan membiayai kehidupan masyarakat secara keseluruhan karena kerugian masyarakat atas kebijakan pemerintah dimaksud, minimal semua warga dimana saja daerah yang telah diperintahkan untuk disegerakan penanganan biaya mereka berdiam di rumah selama waktu tertentu sebagaimana perintah tersebut.

Oleh karena itu proses desicion maker (pembuatan keputusan) oleh kepala daerah diperlukan cukup referensi dan tenaga ahli yang profesional sehingga semua yang dilakukan menjadi terukur. Jika kepala daerah belum memiliki kemampuan ilmu yang mumpuni maka perlu kehati-hatian dan pertimbangan yang meskipun lambat asalkan kebijakan publik tepat sasaran.

Demikian pula kepala daerah yang kualitasnya dibawah itu yang tergolong lemah perlu lebih banyak berkonsultasi keatas agar dia tidak salah dalam membuat keputusan yang menyangkut kehidupan rakyat banyak dan kerugian negara.

Penulis adalah pemerhati politik sosial dan pendiri partai politik lokal GRAM di Aceh

Komentar

Loading...