Pemerintah Aceh Kembali Miliki Sertifikat Aset di Jakarta

Kasubbid Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat BPPA, Teuku Syafrizal saat menerima sertifikat Mess Aceh Cipinang di Kantor BPN Jakarta Timur. [Foto: Istimewa]

JAKARTA - Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta kembali menyelesaikan proses pembuatan sertifikat aset milik Pemerintah Aceh di Cipinang, Pulo Gadung, Jakarta Timur dengan luas tanah 328 Meter persegi. Sebelumnya pada November 2019 juga telah memperoleh sertifikat aset Pemerintah Aceh di Jalan Indramayu, Menteng, Jakarta.

Kepala BPPA Almuniza Kamal mengatakan, sertifikat aset Pemerintah Aceh yang terletak di jalan Cipinang kebembem V No. B 2 Kelurahan Pisangan Timur, Pulo Gadung, Jakarta Timur itu, diterima oleh Kasubbid Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat BPPA Drs Teuku Syafrizal, M. Si di Kantor BPN Jakarta Timur, Senin kemarin.

"Penyerahan sertifikat diserahkan langsung Samsul Bahri selaku kepala Kantor BPN Jakarta Timur. Kegiatan ini merupakan proses yang dimulai sejak pertengahan September 2019 lalu," kata Almuniza dalam keterangan tertulisnya yang diterima acehonline.co, Selasa (11/2/2020).

Proses kegiatan tersebut, tambah Almuniza, juga dibantu langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang Dr Sofyan A. Djalil serta pihak-pihak terkait lainnya.

"Dengan telah adanya sertifikat tanah Mess Aceh Cipinang, saat ini sudah difungsikan sebagai rumah singgah untuk fungsi pelayanan sosial bagi masyarakat Aceh yang sakit dan tidak mampu setelah dirujuk berobat di Jakarta," ujarnya.

Kepala BPPA juga mengatakan, seluruh aset tanah bangunan Pemerintah Aceh yang ada di Jakarta (tanah Mess Aceh/Hotel di Cikini dan tanah Kantor di Jalan Indrmayu Jakarta Pusat), semuanya sudah memiliki sertifikat.

"Itu sebagai salah satu ketentuan untuk kepastian kepemilikan hak secara hukum dan tertib aset," katanya.

Penertiban Aset Pemerintah Aceh yang berada di luar Aceh, tambahnya, merupakan amanah dari Plt Gubernur Aceh kepada Kepala BPPA saat dilantik pada 2018 lalu.

"Setelah sekian lama, akhirnya sertikat atas aset ini kita dapatkan. Prosesnya lewat Surat Pernyataan dari Pak Nova Iriansyah selaku Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, lalu kita tindak lanjuti sampai keluarnya sertifikat ini,” katanya.

Almuniza juga telah melaporkan hal tersebut kepada Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah setelah memperoleh sertifikat aset tersebut.

"Alhamdulillah rumah dinas Cipinang Kebembem, Jakarta Timur sudah kita peroleh dokumen kemilikan sertifikat atas nama Pemerintah Aceh," kata Almuniza.

Adapun Mess Aceh Cipinang sebelum jadi aset Pemerintahan Aceh, itu awalnya milik Departemen Dalam Negeri. Kemudian dibeli Pemerintah Aceh pada Oktober 1984, seperti telampir dalam surat perjanjian jual beli. Itu pada masa Gubernur Aceh Teuku Mohammad Hadi Thayeb periode 1981-1986.

Lalu pada masa Gubernur Aceh Prof Dr. Ibrahim Hassan, MBA periode 1986-1993, di atas tanah yang terdapat bangunan dengan luas bangunan induk 191,36 meter persegi itu, dijadikan rumah dinas Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh (BPPA saat ini) dan Mess Aceh Cipinang. []

Komentar

Loading...