PKH, Harapan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Aceh

Ilustrasi penerima program keluarga harapan. [Foto: Antara]

Oleh; Adha Sunardi

Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 dalam pasal 1 ayat 1 menerangkan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhnya kebutuhan material,spiritual,dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri,sehingga dapat melaksakan fungsi sosialnya. Jika dari keterangan UU tersebut apakah sesuai dengan kondisi aceh saat ini atau berbanding terbalik dengan defenisi kesejahteraan sosial tersebut?.

Sekarang,sudah menjadi hal yang lazim di kala melihat masyarakat yang mendiami bumi serambi mekkah, hidup dalam keadaan susah dengan tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, mengingat kondisi Aceh saat ini yang menjadi provinsi termiskin se-sumatera menurut Badan Pusat Statistika (BPS).

Dalam menyikapi hal ini, pemerintah jangan menutup telinga serta harus serius menangani permasalahan kesenjangan kesejahteraan sosial di Aceh. Pemerintah pusat dan daerah harus spesifik memberantas kesenjangan sosial.

Pemerintah Pusat saat ini memang telah  menangani persoalan  kesejahteraan sosial di seluruh provinsi tak terkecuali Aceh. Hal itu semua dibuktikan dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH). Menurunut kepala dinas sosial Aceh pada juli 2019,  disebutkan pada tahun 2019 penerima manfaat PKH di Aceh sebesar 287.674 keluarga dengan anggaran sebesar Rp 1.232.005.183.623.

Menurut penulis, penerima Program Keluarga harapan (PKH) haruslah tepat sasaran agar kesetaraan sosial hadir secara nyata di tengah kehidupan bermasyarakat. Kita tidak ingin dana sedemikian fantastis  itsalah pemanfaatan dan salah sasaran. Jangan sampai golongan orang orang yang mampu pun menerima siraman dana bantuan pemerintah tersebut.

Mengingat dengan kondisi Aceh saat ini, penulis mengajak seluruh  lapisan masyarakat yang termasuk dalam penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang merasa dirinya mampu dan berkebutuhan cukup, untuk tidak lagi menikmati bantuan PKH. Dikarenakan masih ramai di luar sana yang sebenarnya termasuk kriteria penerima bantuan program keluarga harapan, namun terabaikan.

Harapannya, dengan adanya program PKH tersebut dapat sedikit mendorong dan menyongsong terbentuknya kesejahteraan sosial masyarakat Aceh secara efektif. []

Penulis merupakan Mahasiswa Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Komentar

Loading...