Tidak Ada Yang Salah Dengan Surat Edaran Plt Gubernur Aceh

Ketua STAI Tgk Chik Pante Kulu dan Sekjen ISAD Aceh, Jamaluddin Thaib, MA. [Foto: Istimewa]

Oleh; Jamaluddin Thaib, MA

Dalam beberapa hari terakhir Aceh kembali gaduh dan pro kontra  atas keluarnya Surat Edaran Plt. Gubernur Aceh no. 450/21770  tentang  larangan mengadakan pengajian  selain dari i’tiqad Ahlussunnah waljama’ah dan dalam hal beribadah  bersumber hukum pada mazhab syafi’i.

Tulisan ini bermaksud memberikan sedikit pemikiran dan gambaran tentang kondisi pengamalan ibadah di Aceh selama ini. Pada dasarnya perbedaan pemahaman keagamaan dan pengamalan keagamaan dalam masyarakat Aceh sudah sangat lumrah dan selama ini berjalan begitu dinamis, masyarakat Aceh tidak mempersoalkan adanya perbedaan-perbedaan kecil di antara kelompok masyarakat, tidak mempersoalkan adanya qunut ataupun tidak, ada bismillah dalam membaca surah al-fatihah ataupun tidak, semua itu dapat berjalan secara dinamis dan aman-aman saja, kalaupun ada hanyalah riak-riak kecil saja.

Namun akhir-akhir ini, disharmoni pengamalan agama semakin terasa, kerukunan intra agama semakin tercabik-cabik dengan munculnya sekelompok orang yang suka membid’ahkan dan menyesatkan amalan-amalan ummat secara terbuka, melalui pengajian dan kajian yang terbuka, penyebaran melalui radio, medsos dan media-media lainnya, bahkan secara lantang dan provokatif menyatakan dhaif pendapat-pendapat yang telah mu’tabar dan menguatkan hukum-hukum yang secara fiqh telah selesai diskusinya di antara imam mazhab dan ulama-ulama terdahulu. Umpama pernyataan tidak ada  baca surat al-fatihah setelah selesai shalat, menyatakan bahwa pendapat yang paling kuat  batasan aurat laki-laki itu hanya sauatain (Qubul dan Dubur), bahwa bersentuhan laki-laki yang bukan mahram  tidak batal wudhuknya dengan berbagai argumentasi dan dalil yang sebenarnya memang terjadi ikhtilaf di antara Fuqaha’,  bahwa pandangan-pandangan tersebut sering sekali mengacaukan pemahaman ummat yang selama ini telah diamalkan yang menurut ulama-ulama mazhab syafi’i dan syafi’iyyah adalah amalan yang paling shahih dan kuat secara dalil.

Bahwa kajian dan pengajian-pengajian kontroversi seperti ini tidak hanya terjadi di mushalla, mesjid dan instansi lainnya di masyarakat, di Instansi pemerintahpun telah sering diadakan sehingga menimbulkan  keresahan, gesekan, perpecahan dan  telah mengganggu  kenyamanan dalam bekerja, bersosial dan beragama

Menyikapi berbagai persoalan yang meresahkan tersebut, penulis mencoba untuk memahami alur pemikiran pemerintah yang telah mengeluarkan Surat Edaran Plt. Gub. Aceh no. 450/21770  tentang larangan mengadakan pengajian  selain dari i’tiqad Ahlussunnah waljama’ah yang bersumber hukum mazhab syafi’iyyah.  Di samping juga penulis mencoba menelaah  dan memahami terhadap poin-poin isi Qanun No 8 Tahun 2014, terutama pada pasal 14, dari poin 3- 10.;

Pertama.  Dalam pemahaman penulis bahwa  SE Plt. Gub, tidaklah bertentangan dengan isi Qanun No. 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok ibadah. Dalam Pasal 14  poin 3 dijelaskan bahwa “penyelenggaraan ibadah yang tidak mengacu pada tata cara mazhab syafi’i dibolehkan selama  dalam bingkai mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali dengan selalu mengedepankan  kerukunan, ukhuwwah Islamiyyah dan ketenteraman di kalangan masyarakat”. Dalam poin ini stressing poinnya adalah  mengedepankan kerukunan, ukhuwwah Islamiyyah  dan ketenteraman di kalangan masyarakat, dan bahwa pemahaman toleransi di antara imam mazhab tersebut tidak kepada pengikut yang telah umumnya bermazhab dengan mazhab syafi’i  (di Aceh hampir tidak ada amalan selain mazhab syafi’i) dan tidak disampaikan di pengajian-pengajian umum yang pada akhirnya akan menimbulkan kegaduhan dan keresahan.

Demikian juga dengan qanun  No 8, pasal 14 poin 4. bahwa “dalam hal ada kelompok masyarakat di Aceh yang telah mengamalkan mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi tidak dapat dipaksakan untuk mengamalkan mazhab  Syafi’i”.  Kalau kita cermati bahwa poin ini juga berlaku sebaliknya bahwa bila masyarakat telah mengamalkan mazhab selain Syafi’i tidak boleh dipaksakan untuk mengikuti amalan Syafi’i.

Kedua bahwa dalam poin 7. pasal 14 dalam qanun yang sama. “Apabila terjadi khilafiah dalam penyelenggaraan ibadah maka dilakukan muzakarah dan pengkajian komprehensif oleh MPU Aceh yang melibatkan lembaga terkait”. Pada poin 10 bahwa “MPU Aceh berkewajiban mengawasi peribadatan yang menyimpang dari aturan syari’ah yang berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik dalam masyarakat”

Sejalan dengan itu bahwa poin 4 SE Plt. Gubernur, meminta kepada penyelenggara SKPA dan Bupati/ Wali Kota untuk berkonsultasi dengan MPU dalam hal pengawasan dan penertiban setiap pengajian dan kajian yang diduga menimbulkan keresahan dan perpecahan di tengah masyarakat.

Ketiga. Dalam rangka menjaga kerukunan intra agama serta menghindari gesekan antar masyarakat yang semakin tajam sebagaimana telah terjadi selama ini, maka sangatlah wajar kemudian pemerintah berikhtiar untuk menertibkan dan mengurangi potensi konflik yang lebih besar bahkan pertumpahan darah di masa yang akan datang.

Semoga tulisan yang masih dangkal ini dapat melahirkan kesepahaman bersama tentang pentingnya keharmonisan dalam persoalan ibadah dan sosial keagamaan, bahwa kajian-kajian fiqh antar mazhab secara khusus sangatlah dibutuhkan dan merupakan sebuah khazanah keilmuan, bahkan tidak bermazhab sekalipun tidak ada larangan, tapi penyampaian kepada  masyarakat umum perlu adanya kebijaksanaan dan pengamalan bersama ummat perlu tidak beragam, karena yang ummat butuhkan hanya  tatacara ibadah yang mudah dan bersifat ketetapan, bukan untuk sebuah kebingungan. []

Penulis adalah Ketua STAI Tgk Chik Pante Kulu dan Sekjen ISAD Aceh

Komentar

Loading...