Tim Gugas Covid-19 Aceh Timur Evaluasi Kinerja Tingkat Kecamatan

Tim Gusus Tugas (Gugas) Penanganan dan Pencegahan Covid-19 Kabupaten Aceh Timur melakukan rapat evaluasi dengan Tim Gugas ditingkat Kecamatan, di Aula Serbaguna Idi. Selasa, (23/6). [Foto: AcehOnline/Zulkifli]

IDI - Tim Gugus Tugas (Gugas) Penanganan dan Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) Aceh Timur, mengadakan rapat evaluasi tentang penanganan dan Pencegahan Covid-19 dalam rangka menuju normal baru (New Normal) dengan setiap Tim Gugus tugas Kecamatan, se-Kabupaten Aceh Timur, Selasa (23/6/2020).

Rapat tersebut berlangsung di Aula Gedung Serbaguna Pendopo, Idi, yang dipimpin oleh Asisten I bidang pemerintahan Sekdakab Aceh Timur, Syahrizal Fauzi, mewakili Bupati Aceh Timur.

Dalam rapar itu, Syahrizal Fauzi, meminta kepada Tim Gugas tingkat kecamatan yang juga sebagai anggota Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) perlu meningkatkan sosialisasi dan pengawasan ke desa-desa dalam penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat. Menuju normal baru, Kabupaten Aceh Timur harus mampu mempertahankan sebagai Zona Hijau atau wilayah bebas Corona.

"Target kita adalah mempertahankan Kabupaten Aceh Timur tetap menjadi wilayah Zona Hijau, untuk itu perlu kita tingkatkan sosialisasi dalam penerapan protokol kesehatan ke desa- desa, katanya.

Desa "Tangguh Bereh" yang kita canangkan, seperti yang sudah berjalan di Kecamatan Madat, tidak lepas dari hasil kerja keras para Muspika selama ini. Untuk itu, Kedelapan kita berharap seluruh masyarakat sekabupaten Aceh Timur bisa memahami akan pentingnya disiplin kesehatan dan tetap terbebas dari Covid-19.

"Sekarang yang perlu ditingkatkan lagi adalah pendataan terhadap masyarakat yang keluar masuk dari zona merah, serta memfungsikan posko - posko penagkal Covid-19 yang telah terbentuk di setiap desa." pinta Syahrizal.

Syahrizal juga menyinggung data penerima bantuan sosial yang tidak singkron dan terjadi tumpang tindih. Untuk itu, Syahrizal juga meminta pihak Muspika memferifikasi kembali data tersebut

"Ada banyak jenis bantuan sosial (Bansos) yang disalurkan pemerintah, seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial, PKH, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Desa dan dari Kabupaten, serta masih banyak jenis bansos lainnya. Kita berharap tidak terjadi tumpang tindih penerima serta mendata kembali setiap penerimaan bansos tersebut agar tersalurkan kepada yang berhak," pungkas Syahrizal Fauzi.

Sementara itu Juru bicara Gugus Tugas penanganan dan Pencegahan Covid-19 Kabupaten Aceh Timur dr Edi Gunawa juga menyampaikan, dalam penerapan New Normal ada beberapa hal yang harus tingkatkan agar terbebas dari Covid-19. Di antaranya, indek penularan yang harus dicegah dan diwaspadai agar tidak masuk ke Aceh Timur.

Kedua, melakukan Rapid test terhadap masyarakat yang sering keluar masuk daerah secara berkala, dengan tujuan agar kita dapat mengetahui kondisi kesehatan masyarakat Aceh Timur setiap waktu.

Dan ketiga, Kesiapan Rumah Sakit berdasarkan syarat yang telah ditentukan, agar dapat memberi pertolongan pertama kepada masyarakat jika ada yang terindikasi Covid-19.

"Aceh termasuk masuk dalam Zona hijau sehingga masuk salah satu daerah yang bisa menerapkan New Normal, maka dari itu kita harus melaksanakan himbauan Pemerintah dalam setiap aktifitas yang kita lakukan, seperti memperhatikan protokol kesehatan," pinta Dr Edi.

Dengan adanya new normal, sambung Edi, protokol kesehatan harus lebih teliti untuk diterapkan dan di sosialisasikan kepada masyarakat luas. Dalam hal ini butuh Kepedulian bersama dan membangun kerja sama dengan setiap komponen masyarakat dalam pencegahan penyebaran Covid 19.

Menurut dr Edi, pendataan bagi masyarakat yang baru kembali dari daerah tenjangkit Virus Covid 19 sangat perlu dilakukan, serta membangun kesadaran masing-masing untuk melakukan pemeriksaan kepetugas kesehatan dan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.

"New Normal harus kita lakukan bukan pilihan karena Virus Covid 19 ini sudah ada dan yang harus kita adakan pencegahan dengan cara mematuhi peraturan tentang protokol kesehatan, agar tugas negara bisa berjalan seperti biasanya dalam tatanan kehidupan baru," ungkap dr Edi.

“Kita juga harus melakukan melakukan Rapid Test minimal 50 persen penduduk, agar kita bisa memprediksikan kesehatan masyarakat secara luas." demikian pungka dr Edi. []

Komentar

Loading...