Hakim Kena OTT, KPK: Kami Kecewa

Ilustrasi KPK. [Foto: Istimewa]

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa dengan tertangkapnya seorang hakim di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kayat, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, 3 Mei 2019.

"KPK sangat kecewa dengan aparatur penegak hukum, khususnya hakim yang melakukan tindakan korupsi," kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di kantornya, Jakarta Selatan pada Sabtu, 4 Mei 2019. Bahkan, Laode menyebut korupsi yang dilakukan penegak hukum sangat buruk.

Dalam OTT ini, KPK menduga Kayat menerima janji Rp500 juta untuk memutus bebas terdakwa kasus pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Balikpapan Sudarman. Kayat mendapatkan janji tersebut dari Sudarman melalui kuasa hukumnya, Jhonson Siburian.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka: KYT (Kayat), SDM (Sudarman) dan JHS (Jhonson Siburian)," kata Laode.

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Jumat, 3 Mei 2019. Penyidik meringkus mereka di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dari hasil penangkapan terhadap ketiganya, KPK menyita sejumlah barang bukti di antaranya, uang senilai Rp99 juta di dalam tas kresek hitam, uang Rp28,5 juta di tas Kayat, dan uang Rp100 juta dalam pecahan Rp100 ribu di kantor Jhonson.

Alhasil, KPK pun meminta keseriusan Mahkamah Agung melakukan perbaikan, baik secara internal maupun eksternal, untuk menindak tegas segala pelanggaran khususnya untuk posisi hakim dan pihak terkait lainnya.

"KPK akan membantu MA untuk melakukan perbaikan tersebut sebagai bagian menjaga institusi peradilan kita dari virus korupsi," kata Laode.

Pengawasan MA Belum Optimal

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali untuk mengundurkan diri. Desakan itu muncul setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali meringkus seorang hakim dalam operasi tangkap tangan (OTT).

"Dia (Hatta Ali) dinilai telah gagal untuk menciptakan lingkungan pengadilan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi," ucap peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Sabtu, 4 Mei 2019.

ICW, kata Kurnia, mencatat selama era kepimpinan Hatta Ali, terhitung hakim Kayat, sudah ada 20 orang hakim yang terlibat praktik korupsi. Padahal di lain hal regulasi yang mengatur pengawasan pada lingkungan MA telah tertuang secara jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung No 8 Tahun 2018.

Kurnia menilai, implentasi dari regulasi tersebut telah gagal dijalankan di lingkup pengadilan. "Kejadian ini harusnya menjadi bahan refleksi yang serius bagi dua institusi pengawas hakim, yakni Badan Pengawas MA dan Komisi Yudisial," kata dia. []

Komentar

Loading...