Satpol PP dan WH Lhokseumawe Diminta Jalankan Putusan Praperadilan Mahkamah Syar’iyah

Ilustrasi petugas Satpol PP dan WH. [Foto: Istimewa]

LHOKSEUMAWE - Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Lhokseumawe diminta segera menjalankan putusan praperadilan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Hal tersebut dikatakan pihak Stikes Darussalam melalui Kuasa Hukumnya Sayed Faisal,SH, MH, Albariatul Khoir Hsb,SH, MH, Muhammad Juang Rambe,SH, MH dan Miptahul Batubara,SH, MH dalam siaran pers yang diterima acehonline.co, Selasa (9/3/2021).

Tim kuasa Stikes Darussalam yang berkantor pada Law Firm Faisal Hussein di Medan Sumatera Utara itu melayangkan Permohonan Praperadilan pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 01/JN.Prap/2021/MS.Lsm.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah memutus Permohonan Praperadilan Stikes Darussalam Lhokseumawe dengan amar putusan yang menyatakan secara tegas bahwa penghentian penyidikan dalam bentuk berita acara pelepasan terduga pelanggar yang dilaksanakan oleh penyidik pada Satuan Pol PP dan WH kota Lhokseumawe adalah tidak sah. Maka atas dasar itu, harus dilakukan penangkapan dan atau penahanan terhadap para tersangka dalam perkara guna untuk selanjutnya dilakukan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum pada kejaksaan Negeri Lhokseumawe.

"Dengan demikian jelas bahwa Satpol PP dan WH Lhokseumawe telah keliru dalam menjalankan tupoksinya. Kami hanya meminta Satpol PP dan WH kota Lhokseumawe profesional dalam menjalankan tugas, segera laksanakan putusan Pengadilan tersebut, keluarkan SP2HP nya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar semua terang benderang dan tidak ada yang seolah ditutup-tutupi," jelas kuasa hukum Stikes Darussalam.

Pihaknya menilai, ada kekeliruan dalam hal penegakan Qanun yang dilakukan Satpol PP dan WH Lhokseumawe. maka dari itu, pihaknya memohon Praperadilan untuk menguji kebenarannya.

"Sesuai dengan dugaan kami bahwa Satpol PP dan WH tidak profesional dalam melaksanakan amanahnya sebagai penegak peraturan berdasarkan putusan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah tersebut. Kami juga sudah melayangkan surat kepada Satpol PP dan WH Lhokseumawe dengan nomor surat 22/KH-FH-P/II/2021 perihal agar melaksanakan putusan tersebut secara profesional dan akuntabel. Permohonan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Perkara (SP2HP) karena setelah putusan Mahkamah Syar'iyah Incracht tanggal 26 Januari 2021 belum ada tindak lanjut dari pihak Satpol PP dan WH Lhokseumawe," pungkas tim kuasa hukum Stikes Darussalam.

Pihak Stikes Darussalam juga meminta Walikota Lhokseumawe, Kejaksaan, Kepolisian maupun pihak yang berwenang agar segera menindaklanjuti permasalahan ini agar tidak mengambang dan terkesan diabaikan. Hal ini adalah untuk memberikan pencerdasan dan pembelajaran bahwa, setiap wewenang ada aturan dan setiap aturan harus ditegakkan sesuai dengan aturan pula.

"Menegakkan aturan dengan melanggar aturan merupakan kesalahan dan kekeliruan yang nyata dan harus diluruskan. Kami meminta, kekeliruan ini harus segera di evaluasi oleh Pemerintahan Kota Lhokseumawe agar permasalahan serupa tidak terulang kembali," tambahnya.

Sebelumnya, RJ dan FH tertangkap masyarakat berduaan tanpa ikatan pernikahan yang merujuk kepada tindakan Jarimah Khalwat pada Laboratorium Stikes Darussalam Lhokseumawe di Jalan Malikussaleh, Gampong Kampung Jawa pada 16 September 2020. Kemudian, keduanya diamankan oleh Satpol PP dan WH kota Lhokseumawe. []

Komentar

Loading...