Alokasi APBA 2020 Dinilai Belum Berpihak Kepada Rakyat Aceh

Diskusi publik terkait APBA 2020 yang digelar IDeAS dan MPO Aceh. [Foto: Acehonline.co/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Postur atau alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2020 yang memuat sejumlah program-program Pemerintah Aceh dinilai belum berpihak kepada rakyat Aceh. Alokasi APBA 2020 dinilai lebih mengutamakan kepentingan aparatur pemerintahan dibandingkan kepentingan publik.

Hal itu diungkapkan sejumlah tokoh dan kalangan elemen sipil Aceh dalam diskusi publik bertema “APBA untuk Siapa?” yang digelar Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) bersama Masyarakat Peduli Otsus (MPO) Aceh, Kamis (23/1/2020), di Warkop 3 In 1 Banda Aceh.

Ketua IDeAS Munzami HS dalam diskusi itu mengungkapkan, di pagu anggaran Aceh 2020 yang berjumlah Rp 17,279 triliun, belanja langsung Aceh menurun sebesar Rp 774 miliar, dari sebelumnya di APBA 2019 Rp 10,490 triliun menjadi Rp 9,716 triliun di APBA 2020.

“Sementara untuk belanja pegawai di 2020 mengalami peningkatan dari sebelumnya pada 2019 Rp 3,319 triliun menjadi Rp 4,093 trilun (belanja pegawai tidak langsung ditambah belanja pegawai langsung). Untuk Belanja pegawai langsung APBA 2020 berjumlah Rp 1,270 triliun dan ini adalah belanja pegawai langsung tertinggi di Indonesia setelah DKI Jakarta,” ungkap Munzami.

Potret Belanja APBA 2019 dan 2020. [Foto: Dok. IDeAS]
Kemudian, Munzami menambahkan, belanja barang dan jasa di APBA 2020 juga mengalami penurunan dari Rp 6,085 trilun di APBA 2019, menjadi Rp 5,719 trilun di APBA 2020, atau turun sekitar Rp 365 miliar.

“Yang paling parah penurunannya itu di Belanja Modal, yaitu dari 3,261 triliun di APBA 2019 menjadi Rp 2,725 triliun di 2020, atau turun sekitar Rp 895 miliar,” jelasnya.

Postur PAD, Belanja Pegawai dan Belanja Modal di APBA tiga tahun terakhir. [Foto: Dok. IDeAS]
Sementara itu terkait pendapatan, Munzami menambahkan, sejumlah daerah (provinsi) di Sumatera pada 2020 pendapatannya lebih tinggi dibandingkan belanja pegawai.

“Sedangkan di Aceh, belanja pegawai lebih tinggi dibandingkan pendapatannya. Pendapatan Aceh di 2020 hanya Rp 2,624 triliun” jelasnya.

Selain itu, kata Munzami, menemukan potret belanja aparatur yang buruk di dalam APBA 2020, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Misalnya untuk tahun ini, anggaran untuk perjalan dinas itu mencapai Rp 472 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya Rp 413 miliar. Selain itu, belanja perawatan kendaraan bermotor juga naik dari Rp 49 miliar menjadi Rp 66,9 miliar. Kemudian anggaran jasa kantor yang juga besar yakni Rp 424,7 miliar dan belanja makan dan minum yang mencapai Rp 138,8 miliar, serta banyak sejumlah anggaran lainnya untuk aparatur pemerintahan,” ungkap Munzami.

Potret belanja aparatur Pemerintah Aceh dalam tiga tahun terahir. [Dok: IDeAS]
Sementara itu Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, yang turut hadir dalam kegiatan diskusi itu mengatakan tingginya anggaran Aceh belum mampu menyelesaikan sejumlah persoalan di Aceh lewat program-program yang dilakukan Pemerintah Aceh. Persoalan-persoalan yang dialami Aceh saat ini, kata Dahlan, yaitu angka kemiskinan dan pengangguran tinggi, serta indeks pembangunan manusia (IPM) yang rendah.

“Rp 17,2 triliun anggaran Aceh, PAA (Pendapatan Asli Aceh) itu sangat rendah sekali, kontribusinya hanya sekitar 16 sekian persen, yang lainnya hanya transfer pusat. Paling dominan adalah dana otonomi khusus. Jadi kita sangat tergantung kepada transfer pusat,” jelasnya.

“Dari sisi, belanja sungguh menjelaskan dan mengambarkan bahwa Pemerintah Aceh itu tidak fokus. Apa yang mau diurus dan apa yang mau dijawab persoalan Aceh. Sangat dominan baik di belanja langsung maupun belanja tak langsungnya hanya kembali ke birokrasi, tidak untuk menjawab persoalan rakyat,” tambah Dahlan.

Dahlan juga mengatakan, banyak anggaran di sektor kesehatan dan pendidikan Aceh dihabiskan untuk kegiatan fisik.

Gadoh phok pageu, peugot pageu baro. Phok glah, peugot glah (Asik dengan bongkar pagar, buat pagar baru. Bongkar kelas, buat kelas baru). Di luar itu, hanya pelatihan-pelatihan,” ungkap Dahlan.

Sementara itu Perwakilan BI Aceh, Teuku Munandar, yang menghadiri diskusi tersebut mengatakan ada kerterlambatan pertumbuhuhan ekonomi Aceh di 2019.

“Tumbuh tapi melambat, lebih rendah dibandingkan tahun 2018,” jelasnya.

Apa yang terjadi di Aceh (persoalan ekonomi), Munandar menjelaskan, semua pihak memiliki andil.

“Kenapa kemiskinan terjadi? Bukan semata-mata salah satu pihak, bukan hanya kesalahan Pak gubernur saja. Kita semua ada andilnya, walaupun persentasinya berbeda-beda. DPRA juga memiliki andil, seperti dalam hal penyusunan anggaran, supervisi, dan pengawasan mungkin belum dilakukan dengan optimal. Jadi ada program-program (pemerintah) yang akhirnya belum tepat sasaran. Jadi ini andil dari kawan-kawan DPRA,” jelasnya.

Selain itu, Munandar menambahkan, para kepala daerah di Aceh, yakni bupati dan wali kota juga juga memiliki andil dalam penyelesaian persoalan di Aceh.

“Jadi, kemiskinan Aceh ini adalah refleksi dari kemiskinan di kabupaten/kota. Jadi bukan berarti beliau-beliau ini duduk santai, karena semua punya andil masing-masing. Setiap kabupaten/kota ini punya program dan anggaran. Jika mereka tidak berperan, maka mau jungkir balik juga pemerintah provinsi, persoalan kemiskinan tidak akan selesai,” jelasnya.

Perwakilan BI Aceh, Teuku Munandar, saat menghadiri kegiatan diskusi publik terkait APBA 2020 yang diselenggarakan IDeAS dan MPO Aceh. [Foto: Acehonline.co/Reza Gunawan]
Dalam hal menyelesaikan persoalan ekonomi Aceh, Munandar mengatakan diperlukan industri menengah dan besar untuk mendongkrak perekonomian Aceh.

“Kalau industri tidak ada, gimana orang mau kerja dan punya penghasilan hidup. Jelas pengangguran akan tinggi jika industri tidak ada. Aceh termasuk daerah penghasil CPO tertinggi di Sumatera, namun tidak ada pabrik minyak goreng di Aceh. Industri-industri ini yang harus kita dorong,” paparnya.

Selain itu, Munandar juga menambahkan, persoalan di Aceh BI melihat adalah korupsi.

“Kami melihat di KPK, awal 2019 KPK mempublis Aceh termasuk 6 provinsi yang korupsinya tertinggi. Aceh nomor dua, Sumut nomor satu. Korupsi ini seperti yang kita tahu pasti menggerogoti anggaran. Jadi jika korupsi masih tinggi, agak sulit kita mengentaskan kemiskinan. Itu akan memperlambat iklim usaha, misalnya orang mau mengurus izin susah jika ada korupsi. Diperlambat lah dan akhirnya investor keluar,” kata Munandar.

Karena Aceh belum bisa menghasilkan (produk unggulan lokal), kata Munandar, maka Aceh mendatangkan barang dari luar.

“Orang Aceh lebih banyak membeli barang dari luar, dibandingkan menjual barang ke luar. Jadi, uang tunai yang dikeluarkan Bank Indonesia untuk Aceh devisit Rp 5 triliun. Artinya apa? Uang 11 triliun di Aceh, itu yang balik hanya 6 T, sedangkan 5 T itu tidak balik, ini bukti kita belum mandiri. Jadi mau sebesar apapun APBD Aceh, begitu cair, cuma numpang lewat,” jelasnya.

“Seharusnya uang harus berputar di Aceh, karena semakin uang berputar, maka perekonomian akan semakin tumbuh,” tambahnya.

Sementara itu Praktisi Hukum Aceh, Mukhlis Mukhtar, menilai APBA 2020 tidak sah atau ilegal.

“Kenapa tidak sah? Alasannya karena tentang fakta pengesahan, belum pernah sejarah sejak damai Aceh, APBA itu disahkan tepat waktu. Kok tiba-tiba bulan September tahun sebelumnya sudah disahkan. Lalu disahkan oleh DPRA periode 2014-2019. Masak APBA 2020 disahkan oleh DPRA lama. Sesuatu yang tidak logis APBA 2020 disahkan oleh DPRA lama,” jelasnya.

Selain itu, Mukhlis Mukhar menambahkan, dari informasi yang diperolehnya, APBA 2020 tidak dibahas di tingkat komisi-komisi dan pendapat akhir fraksi DPRA.

“Langsung paripurna lalu ketok palu. Lalu yang paling menentukan dan memalukan, hasil evaluasi Mendagri itu tidak dibagi (dipublis). Hasil evaluasi Mendagri tidak pernah diparipurnakan,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Aceh, Nurchalis, menilai keikhlasan belum ada pada semua stakeholder di Aceh.

“Kalau keikhlasan sudah ada saya pikir, semua hal bisa kita lakukan. Jadi persoalan di Aceh sekarang adalah sejauh mana keikhlasan hati kita ingin membangun Aceh,” jelasnya.

Di lain pihak dalam diskusi tersebut, Anggota DPRA periode 2014-2019, Nurzahri mengungkapkan pembahasan APBA 2020 hanya dilakukan dengan waktu yang sangat singkat.

“APBA 2020 itu dibahas dalam dua tahapan, tetapi dalam waktu 4 hari, mulai dari KUA-PPAS sampai RAPBA dan itu tidak ada dalam sejarah,” jelasnya.

Dalam pembahasan waktu itu, kata Nurzahri, terjadi pembahasan yang cukup alot antara DPRA dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh.

“Biasanya pembahasan KUA-PPAS itu dilakukan sebelum paripurna, ini duluan dibuka paripurna baru dibahas KUA-PPAS. Paripurna juga seharusnya baru bisa ditutup setelah evaluasi dan koreksi Mendagri, tetapi kali ini paripurna langsung ditutup tanpa menunggu dan membahas hasil koreksi Kemendagri,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqawadin, mengatakan jika di postur APBA lebih besar belanja aparatur dibandingkan belanja publik, maka hal itu menurutnya bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).

“Di Pasal 190 ayat 3 tegas disebutkan alokasi anggaran belanja untuk pelayanan publik di APBA/APBK lebih besar dari alokasi anggaran belanja aparatur. Jika belanja pegawai lebih tinggi dibandingkan belanja publik apa maknanya seperti ini?” ungkap Taqwadin.

DIskusi publik terkait APBA 2020 yang digelar IDeAS dan MPO Aceh dihadiri sejumlah kalangan akademisi, aktivis, serta sejumlah elemen sipil Aceh. [Foto: Acehonline.co/Reza Gunawan]
Selain itu, berbagai persoalan di APBA juga disampaikan sejumlah kalangan dalam diskusi tersebut, di antaranya yakni LSM MaTA, Anggota DPRA Falevi Kirani, Pengamat Ekonomi Unsyiah Dr. Amri, serta sejumlah tokoh dan mantan aktivis Aceh lainnya. Sementara dari perwakilan Pemerintah Aceh, tidak menghadiri undangan yang dilayangkan IDeAS dan MPO untuk menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.

Di penghujung diskusi, Direktur IDeAS Munzami menambahkan, dirinya optimis terhadap para anggota DPRA Aceh yang baru. “Tapi jangan kecewakan masyarakat,” harapnya.

Dia juga mengharapkan seluruh program dan kegiatan pemerintah nantinya dapat dipublikasi di situs Pemerintah Aceh maupun DPRA.

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin yang menutup kegiatan diskusi tersebut menegaskan jajaran DPRA akan bekerja maksimal nantinya dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, khususnya dalam bidang pengawasan.

“DPRA harus membuat banyak pansus-pansus di berbagai sektor kebijakan publik dan pembangunan Aceh. Pansus ini bukan berarti kita akan menghajar orang atau membawa orang ke penjara. Tetapi Pansus dalam konteks pada upaya kita untuk mengubah arah kebijakan pembangunan Aceh,” ungkap Dahlan.

“Saya pastikan tidak perlu ada kekhawatiran apapun dari eksekutif (jajaran Pemerintah Aceh), jika DPRA berjalan dan bekerja sesuai dengan mandat konstitusional. Karena kita sadar betul posisi kita juga bagian dari pemerintahan, yang bertanggungjawab penuh setiap rupiah uang Aceh ke mana dialokasikan dan dibelanjakan. Apa manfaat dan dampaknya (realisasi APBA) harus bermanfaat bagi rakyat Aceh,” tutupnya. []

Komentar

Loading...