Anggota DPRK: Jangankan Aceh Utara, Seluruh Negara Belum Siap Hadapi Corona

Anggota DPRK Aceh Utara, Zulfadhli A Taleb. [Foto: Acehonline.co/Jefry T]

ACEH UTARA - Anggota DPRK Aceh Utara, Zulfadhli A Taleb, ketidaksiapan menghadapi atau mengani wabah virus corona bukan hanya dialami Kabupaten Aceh Utara, melainkan juga seluruh negara di dunia. Meski dinilai tidak siap, dirinya optimis Pemkab Aceh Utara akan melakukan pembenahan.

“Jangankan Kabupaten Aceh Utara, seluruh Negara pun di dunia belum siap menghadapi penyebaran virus Corona. Harus dipahami, virus Corona itu terjadi di awal tahun 2020, semua negara tidak siap, tetapi harus siap menghadapi penyebaran virus Corona, karena virus ini tidak menunggu kesiapan kita baru dia datang," ujar Zulfadhli A Taleb kepada acehonline.co, Rabu (11/3/2020), menanggapi pemberitaan sidak anggota DPRA yang menilai RSUD Cut Meutia Aceh Utara tidak siap menangani pasien corona.

Saat ini, Zalfahli mengakui Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia (RSUDCM) Aceh Utara yang ditunjuk sebagai rujukan pasien untuk menangani virus Corona masih memiliki kekurangan. Namun, seiring berjalan, kekurangan tersebut menurutnya akan diperbaiki.

"Memang, seperti ruang isolasi, baju, masker dan peralatan lainnya sudah disediakan. Untuk ukuran RSUDCM, kalau dikatakan sudah siap seperti RS Zainoel Abidin Banda Aceh, ya tidak. Tapi, untuk penanganan pertama terhadap pasien terpapar, itu sudah bisa," katanya.

Sebab, tambahnya, begitu ada pasien yang positif Corona mereka langsung merujuk ke RS Zainoel Abidin.

"Virus ini datangnya tiba-tiba. Jadi, jangankan RSUCM Aceh Utara, seluruh negara di dunia pun belum siap," tandasnya lagi.

Selain itu, sebut Fadhli, terkait akan direkomendasikannya rumah sakit yang berada di Lhoksukon untuk ditambahkan ke dalam rumah sakit rujukan, hal itu sungguh tidak logis. Sebab, kata dia, sampai saat ini Pemkab Aceh Utara belum membuka rumah sakit tersebut.

"Bagaimana dijadikan rujukan, karena dibuka pun belum dan belum beroperasi. Bahkan juga harus dilihat dari berbagai aspek, terutama lingkungannya. Kita tidak menolak, tetapi tidak juga mengiyakan. Karena, harus dipelajari dulu dan pemerintah daerah juga dilibatkan," pungkas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini. []

Komentar

Loading...