Anggota DPRK Kritik LKPJ Wabup Pidie Berstempel Gubernur Aceh

LKPJ Pemkab Pidie berstempel Gubernur Aceh. [Foto: Istimewa]

PIDIE - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Pidie tahun anggaran 2018 mendapat kritik dari anggota DPRD setempat. Soalnya, laporan yang diteken Wakil Bupati (Wabup) itu menggunakan stempel Gubernur Aceh.

Lembar akhir pidato LKPJ Pemerintah Kabupaten Pidie itu tertanggal hari ini dan diteken Wabup Pidie Fadhlullah TM Daud. Pada lembaran pidato tampak beberapa paraf dan stempel basah bertulisan 'Gubernur Aceh'.

Setelah Fadhlullah membaca pidato tersebut di ruang sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, Kamis (20/6/2019), seorang anggota DPRK (setingkat DPRD) Pidie, Isa Alima mengkritisinya. Menurutnya, pemakaian stempel gubernur Aceh sangat fatal.

"Ini paling konyol. Yang teken wakil bupati, tapi stempel gubernur. Mungkin yang paraf dua orang, kemudian diteken. Saya yakin duluan diteken kemudian diperbanyak dan baru distempel," kata Isa saat dimintai konfirmasi wartawan.

Menurutnya, seharusnya pada LKPJ itu menggunakan stempel bupati. Kesalahan itu disebutnya sangat fatal.

"Ini kan sangat memalukan sekali apakah ini dikerjain bupati atau sebuah kelalaian. Wabup juga sudah minta maaf. Ini sangat rentan sekali. Soalnya ini kan di laporan pertanggungjawaban bupati tahun 2018. Sebelumnya, belum pernah terjadi (kesalahan stempel)," ungkapnya.

Sementara itu, Wabup Pidie Fadhlullah mengaku kesalahan penggunaan stempel menjadi catatan penting bagi Pemkab Pidie. Hal itu, jelasnya terjadi karena kekeliruan administratif yang sangat mengagetkan.

"Dari lubuk hati yang paling dalam tidak ada sesuatu tujuan dari kami selaku pimpinan daerah, memang secara administratif standar SOP dan protapnya pasti akan kami selidiki ini semua dan atas kekeliruan yang sangat mendasar ini," ungkap Fadhlullah di depan anggota DPRK.

Dengan nada terbata-bata, Fadhlullah meminta maaf kepada anggota DPRK.

"Kami memohon maaf bagi seluruh anggota sidang yang terhormat. Ini bukan kekeliruan yang biasa. Kami mohon maaf," bebernya.

Diduga Palsu

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Pidie tahun anggaran 2018 mendapat kritikan dari anggota DPRD setempat karena menggunakan stempel gubernur Aceh. Stempel yang dipakai diduga stempel palsu.

"Saya sudah konfirmasi ke biro umum yang bertanggungjawab soal surat menyurat. Stempel gubernur hanya ada dua di biro umum," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Rahmad Raden, Kamis (20/6/2019).

Kedua stempel resmi milik Pemerintah Aceh, jelas Rahmad mempunyai tanda-tanda khusus. Sementara stempel yang dipakai pada LKPJ yang diteken wakil bupati (Wabup) Pidie Fadhlullah T. M. Daud terdapat perbedaan.

"Yang dipakai di LKPJ Bupati Pidie bukan punya kita (Pemprov Aceh)," jelas Rahmad.

Menurutnya, Pemerintah Aceh akan meminta klarifikasi ke Pemkab Pidie terkait keberadaan stempel gubernur.

Lalu, bagaimana jika terbukti pemalsuan stempel gubernur Aceh?

"Saya pikir itu sudah ranah penegak hukum," beber Rahmad. []

Komentar

Loading...